Oleh :
Yarits Hanifan Fakhruddin
Mahasiswa S2 Universitas Pendidikan Indonesia
Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Namun, evaluasi terhadap sistem pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Contohnya seperti tantangan globalisasi, revolusi teknologi, dan kebutuhan sumber daya manusia yang adaptif, sistem pendidikan nasional masih membutuhkan perbaikan mendalam.
Salah satu masalah utama adalah kesenjangan pendidikan di berbagai daerah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam pendidikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan di Indonesia. Di daerah pedesaan, sebanyak 5,11% penduduk usia 15 tahun ke atas tidak atau belum pernah sekolah, dan 12,39% tidak menamatkan pendidikan SD. Sebaliknya, di perkotaan, angka untuk kategori yang sama jauh lebih rendah, yaitu masing-masing 1,93% dan 6,62%. Selain itu, hanya 27,98% penduduk pedesaan yang menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA/sederajat, dibandingkan 49,16% di perkotaan. Sebagian besar penduduk di desa (31,13%) hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SD.
Ketimpangan ini disebabkan oleh faktor seperti akses terbatas terhadap infrastruktur pendidikan, kurangnya fasilitas teknologi, dan tantangan geografis. Upaya pemerintah melalui program seperti Merdeka Belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ini. Contohnya, program Merdeka Belajar yang diluncurkan pemerintah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan tersebut, tetapi implementasinya masih menemui kendala. Guru di daerah terpencil sering kali menghadapi keterbatasan akses pelatihan dan materi ajar.
Kurikulum pendidikan di Indonesia juga sering dikritik karena kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Banyak lulusan pendidikan formal yang kesulitan bersaing di pasar tenaga kerja karena minimnya keterampilan praktis. Pendekatan berbasis kompetensi dan keterampilan abad ke-21, seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan literasi digital, perlu diperkuat di setiap jenjang pendidikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan softskill pada pendidikan formal sehingga lulusan harus menempuh berbagai pelatihan supaya memiliki nilai lebih.
Seperti yang diketahui bahwa guru merupakan garda terdepan pendidikan, namun sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari beban administrasi yang tinggi hingga minimnya penghargaan. Program peningkatan kompetensi guru perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan dan pengurangan birokrasi yang menghambat fokus mereka dalam mengajar.
Pemerintah sudah berupaya untuk memberikan solusi dari beberapa permasalahan evaluasi pendidikan di Indonesia yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu
1.Penguatan Sistem Evaluasi Pendidikan
Evaluasi berbasis data harus menjadi landasan pengambilan kebijakan. Ujian nasional yang sudah diganti dengan asesmen kompetensi minimal (AKM) adalah langkah maju, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan analisis mendalam untuk memahami kebutuhan tiap wilayah.
2.Peningkatan Anggaran Pendidikan
Anggaran pendidikan harus digunakan secara efisien untuk membangun infrastruktur, menyediakan teknologi pembelajaran, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di daerah tertinggal. Kementrian keuangan telah menyampaikan bahwa anggaran pendidikan mencapai Rp665 triliun (20% dari APBN 2024), yang merupakan anggaran terbesar dibanding sektor lainnya. Dana ini diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, distribusi teknologi pendidikan, dan pelatihan guru, dengan fokus pada daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Strategi ini bertujuan mengurangi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM nasional
3.Kolaborasi Multi-Stakeholder
Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berdaya saing. Program magang, pelatihan vokasi, dan pengembangan teknologi pendidikan bisa menjadi solusi jangka Panjang.
Meningkatkan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dalam semalam. Diperlukan komitmen bersama dari semua pihak untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada masa depan. Evaluasi perlu dilakukan dengan tepat dan kebijakan yang responsive sehingga Indonesia dapat mencetak generasi emas yang siap menghadapi tantangan global. Sebagai bangsa yang besar, kita perlu memastikan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama untuk membangun masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan bermartabat. Mari bersama-sama menjadikan pendidikan sebagai cahaya bagi masa depan Indonesia.(*)
