Oleh
Prana Rifsana
Ketika terjadi krisis Keuangan di Asia Tahun 1997 beberapa pemerintah di Asia menyelamatkan bank-bank yang tertekan akibat utang, tetapi juga muncul kritik bahwa intervensi ini memperkuat budaya moral hazard. Di Venezuela misalnya intervensi politik dalam sistem keuangan di negara ini menyebabkan inflasi hiper dan runtuhnya sektor perbankan karena kebijakan kredit yang tidak realistis.
Intervensi politik dalam perbankan harus dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada prinsip transparansi, profesionalisme, serta pertimbangan jangka panjang. Jika tidak, intervensi tersebut justru dapat merusak sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan, ketika politik melakukan intervensi terhadap urusan perbankan, ada sejumlah akibat yang dapat terjadi, baik positif maupun negatif.
Dampak positif yang dapat terjadi adalah terciptanya perlindungan terhadap kepentingan publik, Intervensi politik dapat memastikan bahwa sektor perbankan melayani kepentingan masyarakat, misalnya dengan memperluas akses kredit bagi usaha kecil dan menengah (UKM) atau mendorong inklusi keuangan.
Intervensi politik juga dapat menciptakan stabilitas ekonomi, dalam situasi krisis misalnya, pemerintah sering kali melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas ekonomi, seperti menyelamatkan bank yang terlalu besar untuk gagal (too big to fail) guna mencegah terjadinya efek domino atau krisis sistemik. Kebijakan kredit juga dapat lebih terarah, intervensi dapat mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor strategis, seperti pertanian, manufaktur, atau energi hijau, guna mendukung pembangunan ekonomi.
Namun intervensi politik juga dapat berdampak negatif, misalnya terjadi Distorsi Pasar, intervensi politik yang berlebihan dapat mengganggu mekanisme pasar, seperti alokasi kredit yang tidak efisien. Misalnya, bank dipaksa memberikan kredit kepada sektor yang tidak produktif karena tekanan politik,
Korupsi dan Nepotisme juga menjadi salah satu dampak negatif, keterlibatan politik sering kali membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, seperti pemberian kredit kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan politik tanpa mempertimbangkan kelayakan ekonominya. Misalnya memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah, perbankan terpaksa memberikan diskresi kebijakan.
Ketidakstabilan Perbankan dapat terjadi jika keputusan politik mengabaikan prinsip kehati-hatian sesuai prinsip Good Corporate Governance, hal ini dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah (NPL) yang berdampak pada kesehatan perbankan. Intervensi politik juga dapat menurunkan Kepercayaan Investor misalnya karena dinilai tidak adil atau tidak profesional dan membuat investor dan nasabah kehilangan kepercayaan terhadap sistem perbankan, sehingga memicu pelarian modal.
Bank yang terus-menerus diintervensi untuk menyelamatkan operasionalnya juga dapat menjadi tidak efisien dan sangat bergantung pada subsidi pemerintah, yang pada akhirnya membebani anggaran negara atau anggaran daerah.
Hal ini membuat perlindungan industri perbankan dari pengaruh politik yang tidak sehat adalah kunci untuk memastikan stabilitas, efisiensi, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan, sehingga diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan diantaranya memperkuat regulasi agar keputusan kebijakan perbankan harus didasarkan pada data ekonomi dan analisis risiko yang akurat, bukan tekanan politik.
Lalu mewajibkan pelaporan keuangan yang transparan kepada publik dan pemangku kepentingan, sehingga setiap bentuk intervensi politik dapat diawasi. Melibatkan auditor independen untuk memastikan bahwa keputusan perbankan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Membuat peraturan yang melarang atau membatasi pejabat publik atau politisi untuk mencampuri keputusan operasional bank, seperti pemberian kredit atau investasi tanpa prosedur yang sah.
Selanjutnya adalah memastikan bahwa anggota dewan direksi bank dipilih berdasarkan kompetensi, bukan hubungan politik. Mengatur agar politisi tidak memiliki kepemilikan signifikan di bank, untuk mencegah konflik kepentingan. Mendorong persaingan dalam industri perbankan agar tidak ada bank yang terlalu bergantung pada dukungan politik tertentu.
Mengizinkan swasta atau investor lokal atau internasional masuk ke pasar domestik untuk meningkatkan profesionalisme dan mengurangi risiko monopoli politik. Meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mereka memahami pentingnya independensi perbankan. Memperkuat suara masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan perbankan.
Berikutnya memberikan sanksi berat kepada politisi atau pihak lan yang mencoba menggunakan pengaruh politik untuk kepentingan pribadi dalam industri perbankan. Memperkuat lembaga anti-korupsi untuk mengawasi transaksi yang melibatkan politisi atau pejabat publik. Bank sentral harus memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan moneter tanpa campur tangan pemerintah. Memperbarui regulasi secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi.
Perlindungan industri perbankan dari pengaruh politik memerlukan kombinasi regulasi yang kuat, tata kelola yang baik, transparansi, dan pengawasan independen. Dengan menciptakan lingkungan yang profesional dan bebas dari konflik kepentingan, perbankan dapat beroperasi secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang berkelanjutan.
