Oleh :
Yulia Enshanty, S.Pd (Mahasiswa Magister Pendidikan Geografi Pascasarjana Universitas Siliwangi, Guru Geografi di SMAN 1 Warungkiara, Kabupaten Sukabumi)
Kabupaten Sukabumi, yang dikelilingi oleh pegunungan dan topografi berlereng curam dan kondisi tanah yang mudah tererosi menyebabkan daerah ini rentan terhadap bencana alam, terutama tanah longsor. Berdasarkan data sebaran kejadian tanah longsor dalam peta yang dirilis oleh BPBD Kabupaten Sukabumi berikut ini :
Terlihat bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tinggal di daerah tersebut berada dalam ancaman langsung, terutama saat musim hujan. Mendasarkan gambaran tersebut, sangat penting untuk melakukan upaya mitigasi bencana guna melindungi masyarakat dan infrastruktur yang ada. Langkah-langkah mitigasi seperti reboisasi, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur yang responsif harus diimplementasikan secara terencana dan terkoordinasi.
Edukasi masyarakat tentang risiko tanah longsor dan tindakan pencegahan sangat diperlukan untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses mitigasi secara aktif, bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan di komunitas mereka. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengadakan pelatihan rutin yang membekali mereka dengan pengetahuan tentang cara mengenali tanda-tanda awal terjadinya longsor, seperti retakan tanah, perubahan aliran air, atau suara gemuruh yang tidak biasa. Selain itu, pelatihan ini juga harus mencakup langkah-langkah evakuasi yang tepat, termasuk penentuan rute evakuasi yang aman dan penyiapan tempat perlindungan sementara.
Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai risiko tanah longsor, diharapkan mereka tidak hanya menjadi lebih waspada, tetapi juga lebih siap untuk menghadapi situasi darurat. Masyarakat yang teredukasi dapat berkontribusi aktif dalam upaya mitigasi, misalnya dengan menyebarkan informasi kepada tetangga mereka, mengorganisir kelompok relawan untuk melakukan pemantauan, atau berpartisipasi dalam program-program reboisasi dan penghijauan. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan terhadap lingkungan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di antara warga. Pendekatan yang kolaboratif, dimana masyarakat berperan aktif dalam mitigasi bencana, dapat menciptakan sebuah komunitas yang lebih tangguh terhadap risiko tanah longsor. Pengalaman dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat juga dapat berkontribusi pada pengembangan strategi mitigasi yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi setempat. Dengan demikian, edukasi masyarakat bukan hanya merupakan langkah pencegahan, tetapi juga bagian integral dari upaya membangun ketahanan komunitas terhadap bencana alam.
Implementasi kebijakan yang mendukung mitigasi bencana juga harus menjadi prioritas utama bagi Pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang ketat terkait penggunaan lahan di daerah rawan longsor, termasuk pengaturan zonasi yang jelas untuk membatasi pembangunan infrastruktur di area yang berisiko tinggi. Regulasi ini harus mencakup penilaian risiko secara menyeluruh sebelum izin pembangunan dikeluarkan, sehingga dapat mencegah terjadinya permukiman di lokasi yang berpotensi longsor.
Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan anggaran yang cukup untuk program-program mitigasi yang mencakup berbagai aspek, mulai dari penelitian dan pemetaan daerah rawan longsor hingga pelaksanaan proyek reboisasi dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. Ini termasuk penguatan tebing, pembangunan saluran drainase yang efisien, dan pembuatan dinding penahan tanah di lokasi-lokasi strategis. Dengan mengalokasikan sumber daya yang memadai, pemerintah dapat memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang diambil bersifat proaktif dan efektif.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi sangat penting dalam upaya ini. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program mitigasi dapat meningkatkan efektivitas kebijakan yang diambil, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi lokal dan potensi risiko.
Selain itu, keterlibatan sektor swasta dalam investasi infrastruktur dan teknologi mitigasi juga dapat memberikan dukungan yang signifikan. Sinergi yang kuat antara berbagai pihak, diharapkan tercipta inovasi dan solusi yang lebih kreatif dalam menghadapi tantangan bencana, sehingga upaya mitigasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, tidak hanya akan tercipta sistem mitigasi yang lebih efektif, tetapi juga akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan mereka, menjadikan upaya mitigasi sebagai bagian dari budaya lokal.
Kombinasi upaya dari berbagai pihak, diharapkan Kabupaten Sukabumi dapat mengurangi risiko bencana tanah longsor dan melindungi kualitas hidup masyarakatnya. Melalui kebijakan yang terintegrasi dan kolaboratif, Kabupaten Sukabumi tidak hanya dapat menghadapi tantangan bencana dengan lebih baik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Kualitas hidup masyarakat akan meningkat seiring dengan penurunan risiko bencana, memberikan mereka rasa aman dan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembangunan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana akan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan, sehingga menciptakan rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama. Mitigasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan komunitas secara keseluruhan.(*)
