Hukum Demi Kebaikan
Pakar Komunikasi Politik Antonius Benny Susetyo.
Selain itu, hukum yang berkeadilan harus mampu menjamin hak-hak asasi manusia dan memberikan perlindungan yang sama bagi semua warga negara. Ini berarti hukum harus diterapkan tanpa pandang bulu dan setiap pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Independensi peradilan dan penegak hukum lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa campur tangan dari pihak manapun.
Thomas Aquinas memberikan pandangan yang sangat penting mengenai esensi politik dan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Penegakan hukum di Indonesia saat ini cenderung bersifat pragmatis dan tergantung pada pesanan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Hukum sering kali digunakan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan praktis dan menghancurkan kekuatan demokrasi serta partai-partai politik yang seharusnya menjadi kekuatan penyeimbang terhadap kekuasaan.
Supremasi hukum di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya karena perilaku koruptif yang sudah menjadi budaya. Demokrasi di Indonesia kian tergerus oleh perilaku pihak-pihak tertentu yang membelenggu reformasi, dan independensi lembaga penegak hukum seperti KPK semakin tergerus oleh kepentingan politik.
Supremasi hukum sangat penting untuk menjaga keadilan dan kebaikan bersama. Hukum harus berfungsi sebagai alat untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan, bukan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan praktis. Penegakan hukum yang sejati membutuhkan manusia-manusia penegak hukum yang memiliki karakter, komitmen, dan jiwa negarawan.
Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang memiliki hati nurani dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, saatnya kita menatap masa depan hukum agar hukum dikembalikan martabatnya dan bukan dijadikan alat politik atau alat pembenaran kekuasaan.
Untuk mencapai penegakan hukum yang sejati, penting untuk memastikan bahwa para penegak hukum memiliki karakter yang kuat, komitmen terhadap keadilan, dan jiwa negarawan. Pendidikan dan pembinaan karakter harus menjadi bagian integral dari pelatihan penegak hukum. Selain pengetahuan hukum, penegak hukum harus diajarkan tentang etika, integritas, dan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Reformasi institusional juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga penegak hukum seperti KPK dan pengadilan memiliki independensi yang cukup untuk menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Pengawasan yang efektif dan transparansi dalam proses penegakan hukum juga harus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktek-praktek koruptif.
