Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Perpanjangan Masa Kerja PPPK Paruh Waktu Belum Pasti, Porsi Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen pada 2027

D
Dobi MaulanaEditor: Dobi Maulana
|09:54 WIB
Bagikan:
Perpanjangan Masa Kerja PPPK Paruh Waktu Belum Pasti, Porsi Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen pada 2027
PPPK PARUH WAKTU: Pemkab Bandung Barat belum bisa memastikan perpanjangan masa kerja ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu belum bisa diputuskan. (DOK PASUNDAN EKSPRES )

PASUNDANEKSPRES.ID - Di tengah tuntutan peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat justru dihadapkan pada dilema anggaran. Kemampuan fiskal yang terbatas membuat kepastian perpanjangan masa kerja ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu belum bisa diputuskan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir mengatakan, keputusan mengenai perpanjangan PPPK paruh waktu akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Pemkab juga harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat terkait porsi belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027.

"Perpanjangan PPPK paruh waktu akan kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kami juga memiliki kewajiban memenuhi porsi belanja pegawai sebesar 30 persen pada tahun 2027," kata Ade, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin mengambil keputusan yang justru membebani APBD dan mengganggu pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh kebijakan masih menunggu hasil penghitungan kemampuan fiskal pada tahun anggaran mendatang.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kepastian nasib PPPK paruh waktu kini tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan aparatur, tetapi juga sangat bergantung pada kesehatan fiskal daerah.

Di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, ruang anggaran pemerintah daerah harus dibagi untuk membiayai belanja pegawai sekaligus menjalankan program pembangunan.

"Prinsipnya, setiap keputusan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah agar tidak mengganggu program prioritas maupun ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku," tegas Ade.

Sementara itu, Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat menyoroti masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp205,67 miliar, dengan surplus anggaran sekitar Rp127,44 miliar.

DPRD menilai besarnya dana yang tidak terserap bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi mencerminkan masih adanya program pembangunan dan pelayanan publik yang belum terealisasi secara optimal.

Ketua Komisi II DPRD KBB Amung Ma’mur mengatakan, evaluasi prognosis anggaran dilakukan untuk mengukur realisasi APBD selama semester pertama sekaligus memetakan kemampuan perangkat daerah menyelesaikan program hingga akhir tahun.

"Prognosis ini membahas realisasi semester pertama sekaligus memetakan potensi enam bulan ke depan. Kami meminta setiap OPD menjelaskan capaian anggaran, kendala yang dihadapi, serta strategi percepatan yang akan dilakukan," ujar Amung.

Menurutnya, salah satu persoalan yang terus berulang adalah pelaksanaan kegiatan yang menumpuk pada penghujung tahun anggaran. Kondisi tersebut dinilai menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran hingga akhirnya menghasilkan SiLPA yang besar.

Amung mengingatkan pekerjaan fisik yang memerlukan proses pengadaan maupun lelang harus segera dipercepat sejak awal tahun agar tidak menghambat realisasi pembangunan.

"Jangan sampai anggaran baru dipergunakan di penghujung tahun. Terutama pekerjaan infrastruktur yang membutuhkan proses lelang. Kalau terlalu mepet, pekerjaan bisa tidak selesai dan akhirnya menjadi SiLPA. Ini tentu merugikan pembangunan daerah," tegasnya.

Ia menambahkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga diminta mempercepat proses pencairan anggaran agar tidak menjadi hambatan administratif bagi organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan program prioritas.

"Program prioritas harus segera dilaksanakan. Visi dan misi Bupati harus dapat diwujudkan melalui percepatan pelaksanaan anggaran," pungkasnya. (wit/je/sep)

Berita Terbaru

Ketua TP PKK Subang Ajak Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Ketua TP PKK Subang Ajak Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Subang12 jam lalu
Jelang Musim Tanam, Pemdes Bendungan Bersihkan Irigasi Sawah

Jelang Musim Tanam, Pemdes Bendungan Bersihkan Irigasi Sawah

Subang12 jam lalu
Lewat Polidik jadi Sarana Edukasi, Dialog Interaktif, Polisi Dengarkan Langsung Curhatan Pelajar

Lewat Polidik jadi Sarana Edukasi, Dialog Interaktif, Polisi Dengarkan Langsung Curhatan Pelajar

Purwakarta12 jam lalu
Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Nasional15 jam lalu
Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Nasional15 jam lalu
Samsat Keliling Subang Sore Hari Hadir di Alun-Alun, Ini Jadwalnya

Samsat Keliling Subang Sore Hari Hadir di Alun-Alun, Ini Jadwalnya

Subang17 jam lalu
Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

Nasional18 jam lalu
Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Nasional18 jam lalu
Begini Respons Dasco soal Dukungan Menjadi Cawapres Pengganti Gibran

Begini Respons Dasco soal Dukungan Menjadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional18 jam lalu
Dasco Dibanjiri Dukungan untuk Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran, Begini Responsnya!

Dasco Dibanjiri Dukungan untuk Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran, Begini Responsnya!

Nasional19 jam lalu