80 Persen Hutan di Jawa Barat Rusak, Potensi Bencana di Depan Mata
PASUNDANEKSPRES.ID - Sebesar 80 persen hutan di Jawa Barat rusak. Kondisi ini cukup memprihatikan. Apabila dibiarkan, potensi bencana nyata di depan mata.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi rencananya bakal melibatkan masyarakat untuk memperbaiki hutan rusak tersebut. "Kisarannya, hutan yang betul-betul masih hutan kan 20 persen lagi. 80 persen dalam keadaan rusak," kata Dedi Mulyadi kepada Jabar Ekspres, belum lama ini.
Pemprov Jabar bakal bergerak untuk memperbaiki hutan-hutan yang ada di Jawa Barat. Penanganan hutan rusak akan dilakukan secara bertahap. Yakni dengan cara menanam pohon dan merawatnya secara optimal.
Untuk penanganan itu, Pemprov tidak sendiri. Tapi caranya dengan ikut melibatkan masyarakat. Nantinya, setiap hektare hutan akan dikelola oleh dua warga yang bertugas menanam kemudian merawat pohon hingga kokoh dan kuat.
Mereka juga tidak kerja sosial, artinya Pemprov Jabar juga bakal menyiapkan upah. "Rencananya setiap hari distandarkan oleh saya, Rp50 ribu. Itu lebih mahal dibanding upah nyangkul di daerah tertentu yang hanya Rp30 ribu, " jelasnya.
Dirinya beralasan, upah yang tidak sedikit itu juga untuk menarik masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang mau untuk merawat hutan. "Agar banyak masyarakat yang mau terlibat, " imbuhnya.
Selain itu, pohon yang akan ditanam juga tidak sembarangan. Pemprov Jabar akan menentukan. Yakni perpaduan pohon hutan tapi juga produktif. Misalnya nangka pete atau jengkol. Langkah itu diharapkan bisa menghijaukan kembali hutan - hutan di Jabar. Di sisi lain juga produktif saat berbuah.
Walhi Ingatkan Kritisnya Ekologis di Jabar
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat memperingatkan kian kritisnya kondisi ekologis di provinsi tersebut. Dua tahun terakhir, luas tutupan hutan menyusut hingga sekitar 43 persen dari total kawasan hutan seluas 792.616 hektare.
Penurunan itu dinilai memperbesar potensi bencana, mulai dari banjir bandang, longsor, hingga tanah amblas. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang mengatakan penyusutan terjadi di berbagai tipe kawasan.
Termasuk, lanjutnya, hutan produksi, hutan lindung, serta area kelolaan Perum Perhutani. Dia menjelaskan bahwa pembukaan lahan untuk tambang, properti, kawasan wisata, hingga proyek strategis nasional menjadi pendorong utama hilangnya area berhutan.
“Banjir bandang, longsor, tanah amblas, serta fenomena bencana lainnya bukan semata-mata dipicu intensitas hujan yang tinggi,” ujar Iwang secara tertulis.
Dirinya menilai kerusakan lingkungan di Jawa Barat meluas tanpa disertai langkah pencegahan maupun pemulihan yang memadai. Pemerintah, kata dia, belum menunjukkan keseriusan dalam melindungi kawasan hutan.
“Upaya pencegahan dan perbaikan lingkungan nyaris tidak dilakukan. Bahkan pemerintah terkesan turut melegitimasi kerusakan yang terus berlangsung,” ucapnya.
Walhi juga mencatat lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan. Pada 2023, sebanyak 54 perusahaan tambang tetap beroperasi meski izin mereka telah habis.
Sementara pada 2024, ditemukan 176 titik tambang ilegal dengan sebaran terbanyak di Sumedang, Tasikmalaya, dan Bandung. Di kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar KSDA, penurunan status kawasan dan pembangunan fasilitas kerap berlangsung tanpa pengawasan ketat.
Adapun di lahan perkebunan PTPN Regional II, pola kerja sama pemanfaatan lahan dinilai menghilangkan fungsi ekologis. Alih fungsi lahan resapan air turut memperparah situasi.
Setiap tahun, sekitar 20 hektare sawah berubah menjadi permukiman, industri, atau kawasan wisata. Di sisi lain, 900 ribu hektare lahan kritis belum mendapatkan penanganan serius.
Walhi menilai mitigasi bencana masih jauh dari optimal dan pemerintah cenderung bergerak setelah bencana terjadi. “Ada bencana hingga viral, baru berbondong-bondong investigasi dan pasang muka seperti pahlawan di siang bolong,” kata Iwang.
Dia memperingatkan bahwa penyusutan tutupan hutan akan terus menambah daftar bencana ekologis jika pembenahan tidak segera dilakukan. Walhi mendesak pemerintah memperketat aktivitas di kawasan hutan dan memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu.
“Mitigasi harus dijalankan dengan serius, dimulai dari pengetatan kegiatan di kawasan hutan dan area resapan air. Identifikasi wilayah rentan bencana di kabupaten dan kota perlu dilakukan sebagai dasar penyusunan kontinjensi,” ujarnya.
BPBD Beberkan Peta Bencana di Jabar
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar mencatat ada 14 jenis bencana alam diprediksi akan mengancam wilayah Jabar meliputi banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kekeringan, tanah longsor, hingga tsunami.
Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar, Hadi Rahmat meminta kepada seluruh daerah di Jabar untuk segera meningkatkan kesiapsiagaannya. "Karena potensi bencana alam di Provinsi Jawa Barat sangat beragam, sehingga peta kajian risiko bencana ini perlu diperhatikan secara serius (oleh seluruh daerah)," katanya saat dikonfirmasi Jabar Ekspres belum lama ini.
Menurut Hadi, untuk peta kajian resiko bencana banjir, terdapat 3 kabupaten dan 2 kota yang tergolong tinggi. Sementara untuk 15 kabupaten dan 7 kota lainnya hanya menghadapi risiko sedang. "Begitu pun Banjir bandang, terdapat 7 kabupaten dan 5 kota akan mengalami risiko tinggi. Sementara 11 kabupaten dan 2 kota lainnya, menghadapi risiko sedang," ungkapanya.
Sedangkan untuk cuaca ekstrem, resiko tertinggi berada 16 kabupaten dan 9 kota, dan sedang di 2 kabupaten. Dia merinci untuk ancaman gelombang ekstrem dan abrasi, risiko tinggi di 1 kabupaten, dan sedang di 17 kabupaten dan 9 kota. Gempa Bumi, wilayah yang berpotensi menghadapi risiko tinggi di 4 kabupaten dan 4 kota, serta risiko sedang di 14 kabupaten dan 5 kota.
Karhutla, terdapat risiko tinggi di 10 kabupaten, sedang di 8 kabupaten, dan rendah di 1 kabupaten dan 6 kota. Letusan Gunung Api ini bervariasi mulai dari sedang hingga rendah di beberapa kabupaten dan kota. Lalu tanah longsor, untuk wilayah ini menghadapi risiko tinggi di 1 kabupaten, dan sedang di 17 kabupaten dan 6 kota. Sementara untuk tsunami, ancaman tsunami tinggi di 4 kabupaten, sedang di 1 kabupaten, dan rendah di 2 kabupaten.
Dengan potensi dan ancaman bencana seperti itu, Hadi menuturkan, pihaknya akan terus berupaya melakukan antisipasi serta penanggulangan terhadap risiko bencana alam tersebut. "Dengan adanya peningkatan kejadian beberapa jenis bencana seperti cuaca ekstrem, maka penting untuk melakukan pembaruan kajian risiko bencana di Provinsi Jawa Barat," imbuhnya.
Sementara itu, Pemprov Jabar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk menangani dampak bencana alam. Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan, anggaran Rp200 miliar untuk menangani dampak bencana alam tersebut diambil dari anggaran Belanja Tak Terduga atau BTT.
"Anggaran tanggap darurat bencana itu ada BTT, itu ready (siap) untuk digunakan kapan saja, dimana saja, dan bukan hanya pada saat terjadi bencana, tetapi untuk antisipasi dan mitigasi bencana juga," tandasnya.(son/zar/san/ysp)
