Anggaran BKUD Tidak Jelas, Aliansi Cikaum Bersatu Demo ke Pemda Subang
SUBANG- Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Cikaum Bersatu (ACB) melakukan unjuk rasa terkait dengan anggaran BKUD untuk aparatur desa, Rabu (19/3).
Ketua Ormas RGPI Subang, Ahmad Hapipi yang turut dalam aksi tersebut mengungkapkan unjuk rasa tersebut dilakukan karena anggaran BKUD untuk insentif aparatur desa sering tidak ada kepastian yang jelas.
"Kenapa aksi ini muncul karena bukan hanya tahun ini saja anggaran BKUD seperti ini, tetapi tahun kemarin pun demikian kalau tidak ada desakan tidak mungkin SK ini cepat keluar," ucapnya.
Menurutnya hal tersebut harus menjadi perhatian dan evaluasi bagi pihak terkait dalam hal ini salah satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
"Seharusnya menjadi bahan evaluasi Dinas DPMD, apakah tidak ada uang SK ini telat atau memang SDM di DPMD atau BKAD," ucapnya.
Pada konteks hari ini, hal yang dipermasalahkan oleh para peserta unjuk rasa adalah tidak dapatnya pihak Pemerintah Desa untuk mengajukan anggaran tersebut dikarenakan SK yang belum keluar.
"Kalau berbicara pengajuan yang disampaikan oleh Pemdes, udah dipersiapkan jauh-jauh hari, akan tetapi karena SK nya belum keluar ya tidak bisa desa mengajukan nya," ucapnya.
Ia mengatakan permasalahan tersebut kerap kali terjadi setiap tahun.
"Yang menjadi pertanyaan kami hari ini, kok tiap tahun seperti ini, padahal tidak ada perubahan apapun di dalam Pemerintahan Desa se-Kabupaten Subang," ucapnya.
Setelah melakukan audiensi dengan pihak DPMD, akhirnya mereka mendapatkan kepastian soal pencairan anggaran BKUD tersebut.
"Kita tidak ingin dininabobokan terkait SK. Apalagi dalam waktu lima hari ini bisa cair. Karena terakhir pengajuan tanggal 24 Maret, tapi setelah kita unjuk rasa tadi ada kepastian dari Kabid Dinas DPMD paling lambat hari Senin BKUD bisa terealisasi," ucapnya.
Setelah ini ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan pembenahan yerkiat dengan masalah tersebut.
"Benahi sistem yang ada dan kalau perlu Bupati harus melakukan rotasi mutasi, sesuaikan pejabat dengan keahlian atau bidangnya, ini baru pemerintah yang profesional," ucapnya.(fsh)
