Jelang Hari Buruh Internasional, Para Pekerja Tolak PHK dan Sistem Kontrak
Wabup dan Ketua DPRD Bandung Barat Siap Kawal Aspirasi
Gelombang protes buruh mulai terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Ribuan buruh yang tergabung dalam DPC KSPSI memadati kawasan DPRD KBB, Senin (27/4/2026), membawa spanduk kecaman dan meneriakkan tuntutan keras.
Mulai dari hentikan PHK, hapus outsourcing, serta bongkar praktik ketenagakerjaan yang dinilai menindas buruh. Aksi besar ini menjadi alarm serius bagi pemerintah menjelang peringatan Hari Buruh Internasional ( May Day ) 2026.
Koordinator aksi, Kiky Saputra, menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK), penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, serta penolakan terhadap aturan pajak progresif JHT BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.
Selain itu, massa aksi juga mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang PP Nomor 28 Tahun 2024 terkait penggunaan cukai gula, garam, dan lemak pada industri makanan dan minuman.
Tak hanya itu, mereka turut menuntut penghentian impor barang jadi, khususnya produk tekstil dan garmen, yang dianggap telah memukul industri dalam negeri.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhammad Mahdi, Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, serta perwakilan Sekretariat DPRD.
Hari Buruh Internasional Jadi Sinyal Meningkatnya Tekanan Terhadap Pemerintah
Dalam orasinya, Kiky juga menyoroti dugaan praktik “perbudakan modern” di sektor ketenagakerjaan. Ia mengungkap adanya skema perekrutan pekerja melalui yayasan, dengan pembayaran upah yang tidak sesuai standar.
“Perusahaan membayar sesuai UMK ke yayasan, tapi pekerja menerima di bawah UMK. Ini bentuk ketidakadilan yang harus segera ditindak,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, menyatakan pemerintah daerah akan merespons tuntutan buruh, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat.
Menurutnya, Pemkab Bandung Barat akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, untuk memastikan validitas data kepesertaan yang hingga kini masih belum sepenuhnya akurat.
“Permasalahan utama ada pada data. Kami akan mendorong validasi bersama Disdukcapil agar seluruh pekerja yang berhak benar-benar terakomodasi,” kata Asep.
Ia menegaskan, penganggaran program ketenagakerjaan harus berbasis data yang valid agar tidak terjadi kekeliruan dalam implementasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Bandung Barat, Muhammad Mahdi, menegaskan pihaknya akan mengawal seluruh aspirasi buruh melalui koordinasi dengan komisi terkait, khususnya Komisi IV.
Ia bahkan membuka kemungkinan membawa perwakilan buruh ke DPR RI agar kondisi riil di daerah dapat disampaikan langsung kepada pemerintah pusat.
“Kalau hanya kami yang menyampaikan, dampaknya berbeda. Tapi jika buruh hadir langsung, mereka bisa melihat kondisi nyata di lapangan,” ujarnya.
DPRD, lanjut Mahdi, berkomitmen mengakomodasi aspirasi masyarakat selama berkaitan dengan kepentingan publik dan didukung kebijakan anggaran daerah.
Selain itu, DPRD juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap perusahaan yang diduga melanggar aturan ketenagakerjaan.
“Semua harus berbasis data. Kami tidak ingin hanya berdasarkan rumor. Karena itu, koordinasi lintas komisi akan terus dilakukan,” katanya.
Aksi buruh di Bandung Barat ini menjadi sinyal meningkatnya tekanan terhadap pemerintah menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.(ijr/ysp)
