Ketua DPC PDI Perjuangan Subang Tegaskan Kesiapan Kader Jadi Pandu Ibu Pertiwi
PASUNDANEKSPRES.ID - Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, H. A. Kosim, S.Sos., M.Si., menegaskan kesiapan penuh seluruh jajaran kader di Subang untuk menindaklanjuti instruksi ideologis Ketua Umum PDI Perjuangan Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri agar kader berperan sebagai “Pandu Ibu Pertiwi”.
Menurut H. Kosim, instruksi tersebut tidak dapat dilepaskan dari akar sejarah panjang partai, mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang digagas Bung Karno, hingga menjelma menjadi PDI Perjuangan sebagai kekuatan politik ideologis yang konsisten memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
“PDI Perjuangan lahir dari rahim sejarah PNI. Sejak awal, perjuangan kita bukan sekadar soal kekuasaan, tetapi soal keberpihakan pada rakyat dan keberanian menjaga tanah air, termasuk alamnya. Arahan Ibu Megawati adalah pengingat ideologis atas jati diri itu,” ujar H. Kosim.
Ia menilai, arahan Ketua Umum pada peringatan HUT ke-53 PDI Perjuangan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 merupakan pedoman moral yang harus diterjemahkan secara konkret di daerah, terutama di Kabupaten Subang yang saat ini berada pada persimpangan antara percepatan pembangunan dan ancaman degradasi lingkungan.
H. Kosim menyoroti kondisi Subang yang memiliki karakter geografis lengkap, mulai dari wilayah hulu, kawasan pertanian, hingga pesisir utara, yang kini menghadapi tekanan besar akibat industrialisasi dan pembangunan kawasan pelabuhan.
“Subang memiliki potensi besar, tetapi juga ancaman nyata. Jika pembangunan tidak dikendalikan dengan prinsip keadilan ekologis, maka risiko bencana dari hulu ke hilir, termasuk abrasi dan kerusakan pesisir, akan ditanggung rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, peran kader sebagai Pandu Ibu Pertiwi harus diwujudkan melalui keberanian menyuarakan kepentingan rakyat kecil, penguatan pelayanan publik, serta sikap kritis terhadap kebijakan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat lokal.
“Kami mendorong kader, baik di legislatif maupun struktur partai, agar bekerja dengan integritas, menjaga etika politik, dan berpihak pada keberlanjutan alam. PDI Perjuangan harus hadir sebagai kekuatan yang melindungi rakyat, bukan sekadar menyetujui proyek,” ujarnya.
H. Kosim juga menekankan pentingnya konsolidasi ideologi hingga ke tingkat akar rumput agar nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan pesan Ketua Umum tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjadi gerakan politik yang nyata dan berkesinambungan di Subang.
Di sisi lain, lanjut H. Kosim, juga mengapresiasi kinerja Bupati Subang dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berjalan masif dan progresif.
“Pembangunan ini penting sebagai fondasi pertumbuhan daerah. Namun, kami berpandangan bahwa pembangunan fisik harus diimbangi secara seimbang dengan pembangunan sumber daya manusia, karena hingga saat ini Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Subang masih relatif rendah dan memerlukan perhatian serius,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam pembukaan Rakernas I Tahun 2026 yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (10/1/2025), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi tegas kepada seluruh kader partai di Indonesia untuk bertransformasi menjadi Pandu Ibu Pertiwi.
“Kader PDI Perjuangan harus menjadi Pandu Ibu Pertiwi. Pandu adalah penunjuk jalan. Pandu adalah penjaga arah,” tegas Megawati di hadapan ribuan peserta Rakernas.
Megawati menegaskan, menjadi kader partai bukan sekadar mengenakan atribut, melainkan memikul tanggung jawab sejarah dalam setiap keputusan politik. Ia juga mengingatkan agar kader tidak terlibat dalam kebijakan atau praktik yang merusak alam demi kepentingan sesaat.
“Kader tidak boleh menjadi bagian dari kerusakan alam dan penderitaan rakyat,” ujarnya.
Megawati menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keadilan, antara kekuasaan dan moral, serta mengajak kader berani mengatakan tidak terhadap kebijakan yang merusak bumi.
Ia juga mengaitkan arah perjuangan partai dengan nilai-nilai kearifan lokal Nusantara sebagai fondasi politik pengabdian.
“Sejarah tidak akan bertanya berapa jabatan yang pernah kalian duduki. Sejarah akan bertanya: di pihak siapa kalian berdiri ketika kebenaran diuji?” pungkas Megawati.(cdp/ysp)
