Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Pemkab Subang Umumkan Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu, Ini Batas Waktunya

Z
Zaenal AbidinEditor: Yusup Suparman
|09:50 WIB
Bagikan:
Pemkab Subang Umumkan Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu, Ini Batas Waktunya
PERPANJANGAN KERJA: BKPSDM Kabupaten Subang mengumumkan pelaksanaan perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu. Zaenal Abidin/Pasundan Ekspres

SUBANG-Pemerintah Kabupaten Subang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang mengumumkan pelaksanaan perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Kepala BKPSDM Kabupaten Subang, Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si., mengatakan proses perpanjangan tersebut harus diperhatikan oleh seluruh PPPK Paruh Waktu, khususnya dalam pemenuhan persyaratan dan batas waktu penyampaian dokumen.

“Kami mengimbau kepada seluruh PPPK Paruh Waktu untuk segera berkoordinasi dengan bagian kepegawaian di perangkat daerah masing-masing. Pastikan seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pemenuhan dan penyampaian persyaratan dilakukan melalui perangkat daerah masing-masing secara berjenjang. Dengan demikian, PPPK Paruh Waktu tidak perlu mengurus proses tersebut secara sendiri-sendiri, melainkan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah.

“Untuk penyampaian soft file, batas waktunya paling lambat 15 September 2026. Sedangkan hard file SPTJM beserta lampiran harus disampaikan paling lambat 18 September 2026. Kami berharap jangan sampai ada yang terlambat karena kelengkapan dan ketepatan waktu menjadi bagian penting dalam proses pengusulan,” jelasnya.

Dalam persyaratan perpanjangan, PPPK Paruh Waktu harus terlebih dahulu mendapatkan usulan dari kepala perangkat daerah masing-masing. Selain itu, pegawai wajib memperoleh predikat penilaian kinerja paling rendah “Baik” selama minimal 10 bulan terakhir.

Persyaratan lainnya meliputi daftar hadir atau absensi minimal 10 bulan terakhir serta surat rekomendasi perpanjangan dari atasan langsung atau pejabat penilai kinerja sesuai format yang telah ditetapkan. Sementara itu, SPTJM perpanjangan harus ditandatangani oleh kepala perangkat daerah dan dibubuhi meterai yang cukup.

Dadang juga mengingatkan bahwa penilaian kinerja PPPK Paruh Waktu melalui E-Kinerja BKN wajib diselesaikan paling lambat 31 Agustus 2026. Hal tersebut menjadi salah satu tahapan penting yang harus segera dituntaskan sebelum proses pemberkasan perpanjangan dilakukan.

“Yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan untuk perpanjangan. Karena itu, kami meminta agar seluruh PPPK Paruh Waktu memperhatikan setiap ketentuan dan segera melengkapi dokumen yang diperlukan melalui perangkat daerah masing-masing,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dadang menegaskan bahwa seluruh proses perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Ia meminta para PPPK tidak mudah percaya apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan proses perpanjangan dan meminta sejumlah uang.

“Seluruh proses ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kalau ada pihak yang mengatasnamakan proses perpanjangan kemudian meminta sejumlah biaya, kami minta agar masyarakat dan PPPK berhati-hati serta tidak memberikan uang kepada pihak tersebut,” pungkasnya.(znl/ysp)

Berita Terbaru

Ketua TP PKK Subang Ajak Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Ketua TP PKK Subang Ajak Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Subang12 jam lalu
Jelang Musim Tanam, Pemdes Bendungan Bersihkan Irigasi Sawah

Jelang Musim Tanam, Pemdes Bendungan Bersihkan Irigasi Sawah

Subang12 jam lalu
Lewat Polidik jadi Sarana Edukasi, Dialog Interaktif, Polisi Dengarkan Langsung Curhatan Pelajar

Lewat Polidik jadi Sarana Edukasi, Dialog Interaktif, Polisi Dengarkan Langsung Curhatan Pelajar

Purwakarta12 jam lalu
Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Nasional15 jam lalu
Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Nasional15 jam lalu
Samsat Keliling Subang Sore Hari Hadir di Alun-Alun, Ini Jadwalnya

Samsat Keliling Subang Sore Hari Hadir di Alun-Alun, Ini Jadwalnya

Subang17 jam lalu
Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

Nasional17 jam lalu
Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Nasional18 jam lalu
Begini Respons Dasco soal Dukungan Menjadi Cawapres Pengganti Gibran

Begini Respons Dasco soal Dukungan Menjadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional18 jam lalu
Dasco Dibanjiri Dukungan untuk Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran, Begini Responsnya!

Dasco Dibanjiri Dukungan untuk Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran, Begini Responsnya!

Nasional19 jam lalu