Layanan di Bawah 30 Persen, Angkot Pintar Masih Wacana
Pakar ITB: Konsep Belum Jelas
BANDUNG – Kota Bandung masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemacetan, dengan cakupan layanan angkutan umum yang masih di bawah 30 persen dari wilayah kota. Gagasan angkot pintar yang digadang-gadang sebagai solusi atasi kemacetan serta untuk memenuhi cakupan angkutan umum secara ideal, masih sebatas wacana.
Angka ini jauh tertinggal dibandingkan Jakarta, yang telah mencapai cakupan 95 persen, meski belum sepenuhnya berhasil mengalihkan masyarakat ke transportasi umum. Hal ini diungkapkan Pakar Transportasi dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB), Sonny Sulaksono, pada Selasa (12/8).
Pemkot Bandung tengah menggagas program “Angkot Pintar” sebagai solusi mengurangi kemacetan. Namun, konsep ini masih memunculkan banyak tanda tanya.
Menurut Sonny, uji coba Angkot Pintar yang baru-baru ini dilakukan ternyata bukan menggunakan kendaraan listrik yang diadakan Pemkot, melainkan mobil listrik dari organisasi koperasi angkutan. “Ini menimbulkan pertanyaan soal mekanisme dan keberlanjutannya,” ujarnya.
Isu lain yang mencuat adalah wacana menggaji supir angkot dengan alokasi dana Rp150 miliar dari Pemkot. Namun, Sonny mempertanyakan apakah anggaran ini sudah masuk dalam rencana pemerintah tahun ini atau tahun depan. “Saya belum menangkap kejelasan langkah ini,” katanya.
Selain itu, muncul pula wacana bahwa Angkot Pintar akan menghapus trayek tradisional (tayeks), tetapi mekanismenya masih kabur.
Menurut Sonny, efektivitas Angkot Pintar bergantung pada dua hal utama: perluasan jaringan layanan dan edukasi masyarakat. Saat ini, cakupan angkutan umum di Bandung di bawah 30 persen, jauh dari ideal untuk mengurangi kemacetan. “Apakah Angkot Pintar akan menambah cakupan layanan atau hanya beroperasi di wilayah yang sudah ada? Ini belum jelas,” ungkapnya.
Sonny menekankan perlunya pemerintah menambah rute dan trayek agar lebih banyak wilayah Bandung terlayani. Namun, ia juga menyoroti tantangan lain: kesiapan masyarakat beralih ke angkutan umum. “Jakarta dengan cakupan 95 persen saja masih kesulitan mengajak masyarakat beralih. Apalagi Bandung yang masih di bawah 30 persen,” katanya.(je)
