Peringatan HUT ke-81 RI, Anggota DPRD Jabar Andhika: Kemerdekaan Bukan Sekadar Seremoni
BANDUNG – Peringatan HUT ke-81 RI tidak semestinya berhenti pada upacara, pengibaran bendera, maupun seremoni tahunan. Momentum kemerdekaan harus menjadi refleksi untuk memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan dan memiliki kesempatan yang sama untuk hidup lebih sejahtera.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Andhika Surya Gumilar, dalam refleksinya memperingati HUT ke-81 RI.
Menurut Andhika, makna kemerdekaan harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ukuran keberhasilan pembangunan, kata dia, tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pekerjaan, serta kesempatan untuk mengembangkan usaha.
“Kemerdekaan bukan hanya ketika bendera Merah Putih berkibar. Kemerdekaan adalah ketika masyarakat bisa hidup layak, anak-anak bisa sekolah, petani bisa sejahtera, masyarakat mudah mendapatkan pelayanan kesehatan, dan setiap warga punya kesempatan untuk bekerja dan berkembang,” ujar Andhika, Selasa (18/8/2026).
Ia menilai Jawa Barat masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, khususnya dalam pemerataan akses terhadap pelayanan dasar.
Salah satunya sektor pendidikan. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam RKPD 2026, masih terdapat 127 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri. Bahkan, 14 kecamatan belum memiliki sekolah menengah negeri maupun swasta.
Menurut Andhika, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan harus terus diarahkan agar setiap masyarakat memiliki akses yang lebih setara.
“Kalau anak-anak harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan sekolah, tentu ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Begitu juga ketika masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, akses jalan maupun lapangan pekerjaan,” katanya.
Di sisi lain, Jawa Barat memiliki potensi ekonomi yang besar. Data terbaru Pemprov Jabar mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada 2025 mencapai 5,32 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 75,90.
Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut menurut Andhika harus diikuti dengan pemerataan manfaat. Ia menilai keberhasilan pembangunan akan lebih bermakna apabila dampaknya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
“Pertumbuhan ekonomi harus terasa sampai ke masyarakat bawah. Petani harus semakin sejahtera, UMKM harus tumbuh, anak-anak muda harus punya pekerjaan dan setiap daerah harus memiliki konektivitas yang baik,” tuturnya.
Andhika juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada kawasan strategis. Jalan, irigasi, akses transportasi, air bersih dan sarana publik lainnya, kata dia, memiliki peran penting dalam membuka akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan.
Ia mencontohkan infrastruktur jalan yang tidak hanya berkaitan dengan mobilitas, tetapi juga menjadi penghubung masyarakat dengan sekolah, pasar, fasilitas kesehatan hingga pusat-pusat ekonomi.
“Pembangunan infrastruktur harus dilihat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan. Ketika aksesnya baik, aktivitas ekonomi masyarakat juga akan semakin mudah,” ujarnya.
Dalam sektor pendidikan, Andhika mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Barat membangun 24 unit sekolah baru pada 2026. Program tersebut mencakup 17 SMA negeri, empat SMK negeri dan tiga SLB negeri, dengan target menambah daya tampung sekitar 5.000 siswa.
Meski demikian, ia mendorong agar pembangunan sekolah baru terus dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan di masing-masing wilayah.
“Jangan sampai ada anak yang harus berhenti sekolah hanya karena sekolah negeri terlalu jauh atau keluarganya tidak mampu membiayai sekolah. Pendidikan harus menjadi jalan bagi anak-anak kita untuk mengubah masa depan,” katanya.
Selain pendidikan, Andhika menilai penguatan ekonomi masyarakat juga harus menjadi bagian dari agenda pembangunan Jawa Barat. Potensi daerah seperti pertanian, perkebunan, industri, pariwisata dan ekonomi desa perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Menurutnya, setiap daerah memiliki karakter dan potensi yang berbeda. Karena itu, kebijakan pembangunan tidak bisa sepenuhnya diseragamkan.
“Setiap daerah punya potensi. Tugas pemerintah adalah memastikan potensi itu bisa menjadi sumber kesejahteraan masyarakat setempat,” ucapnya.
Andhika berharap peringatan HUT ke-81 RI menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen terhadap pemerataan pembangunan.
Ia menilai semangat kemerdekaan harus diterjemahkan dalam kebijakan yang mampu memberikan akses dan kesempatan kepada seluruh masyarakat.
“Jangan sampai kemerdekaan hanya kita rayakan setiap 17 Agustus. Semangat kemerdekaan harus hadir dalam kebijakan dan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Andhika. (hdi/ysp)
