Soroti Dugaan Kepentingan dan Kinerja Buruk, Dedi Mulyadi Akan Evaluasi Total BUMD Jabar
PASUNDANEKSPRES.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan secara terbuka rencananya untuk melakukan perombakan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, termasuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ke depan, sejumlah BUMD akan dikonsolidasikan dalam satu holding khusus.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi dalam forum Round Table Discussion Nagara Institute Featuring Akbar Faizal Uncensored yang digelar di Bandung, Kamis (22/1/2026). Ia menegaskan, tata kelola BUMD Jabar akan mengadopsi sistem yang telah diterapkan di Danantara.
"Konsep Danantara merupakan konsep yang hari ini akan diikuti oleh Pemprov Jabar, karena banyak BUMD yang namanya ada tapi aktivitasnya tiada," ujar Dedi.
Dedi secara terbuka mengungkapkan kondisi BUMD di Jawa Barat saat ini, yang meski kerap menerima penyertaan modal, namun belum mampu memberikan keuntungan signifikan. Padahal, aset yang dimiliki BUMD tersebut tergolong bernilai tinggi.
"Dan kemudian juga mendapat modal yang cukup besar dari Pemprov Jabar tapi di kasnya kosong semua. Tetapi asetnya relatif tinggi Rp4 triliun, dan itu sebuah nilai strategis," ujarnya.
Ia kemudian menyoroti jajaran pimpinan di perusahaan milik daerah yang dinilainya diisi oleh orang-orang cakap, namun dalam pelaksanaannya justru sering menyisakan berbagai persoalan.
"Ketika memimpin Bank Jabar, orang pintar hampir jebol Rp6 triliun. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol," kata Dedi dihadapan peserta diskusi.
Lebih lanjut, Dedi menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam skema lelang dan pola kerja di BUMD Jawa Barat. Bahkan, sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur, salah satu perusahaan daerah Jabar diketahui menyewakan mobil listrik kepada pemerintah provinsi dengan biaya mencapai Rp350 juta per unit per tahun.
"Itu dalam satu tahun menghabiskan Rp11 miliar lebih. Saya coret sekarang, karena bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang enggak ada duit," ucapnya.
"Oleh BUMD tersebut, pendapatan yang Rp11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk kamuflase agar uangnya lari," kata Dedi.
Dengan kondisi tersebut, Dedi menegaskan bahwa para pengambil keputusan perlu memisahkan kepentingan kelembagaan yang berorientasi bisnis dari campur tangan politik, serta mengedepankan prinsip independensi dan netralitas.
"Saya contoh saja, karena saya tidak melakukan itu. Ketika jadi gubernur maka gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Maka tim suksesnya ini jadi direktur BUMD ini, direktur BUMD ini, direktur BUMD ini, dan BUMD ini mendapat stimulus dari APBD. Setelah itu ditambah komisaris. Nah, nanti ganti gubernur, ganti semua, ganti lagi," tuturnya.
Dedi menegaskan bahwa pengelolaan kelembagaan yang berorientasi finansial harus dijalankan secara profesional, tidak sembarangan dalam penempatan sumber daya manusia, serta terbebas dari kepentingan politik.
"Karena finansial itu harus netral dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya enggak mau itu," katanya
