Warga Ngamprah Tagih Janji Penanganan Banjir, Bupati dan Gubernur Diminta Turun Tangan
BANDUNG BARAT-Warga Kampung Lebaksari RT 01 RW 02, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), memasang spanduk di depan rumah mereka sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai lamban menangani banjir tahunan di wilayah tersebut. Aksi ini ditujukan langsung kepada Bupati Bandung Barat Jeje Richie Ismail dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar segera turun tangan memberikan solusi.
Salah satu spanduk berisi pesan untuk bupati berbunyi "Bapak Bupati/Wakil Bupati kumaha ieu, Susukan bade dikeduk atanapi disaeur".
Spanduk lainnya juga ditujukan kepada gubernur, bertuliskan "Kami Masyarakat Lebaksari merasa dirugikan, setiap tahun banjir tidak ada perbaikan ataupun solusi dari pihak pemerintah. Tolong kami Gubernur Jawa Barat Pak Dedi Mulyadi".
Lokasi pemasangan spanduk tersebut berada di jalur strategis, tepat di akses jalan menuju Kantor Pemda Bandung Barat.
Sekedar diketahui, Kampung Lebaksari tercatat menjadi wilayah langganan banjir sejak 2019. Menurut warga, penyebab utamanya adalah pendangkalan sungai, perubahan konstruksi gorong-gorong akibat proyek Kereta Cepat Whoosh, serta alih fungsi lahan di kawasan hulu yang mengurangi daya serap air.
Banjir terbaru terjadi pada Sabtu (15/3/2025) lalu. Luapan air sungai memutus akses jalan Padalarang–Cisarua dan merendam sedikitnya 48 rumah. Akses utama menuju kompleks perkantoran Pemda Bandung Barat lumpuh, sementara sentra kuliner di bahu jalan turut terdampak. "Kalau hujan turun pasti banjir akibat luapan dari sungai. Tinggi air tergantung deras hujan dan durasinya. Kalau lama bisa sampai dua meter. Kemarin saja hujan sebentar sudah naik ke jalan," kata Enok Siti Aminah (65), warga setempat saat ditemui di lokasi, Selasa (12/8/2025).
Enok mengaku aksi pemasangan spanduk adalah langkah terakhir warga agar aspirasi mereka benar-benar didengar. Menurutnya, janji pemerintah untuk mengeruk sungai dan memperbaiki gorong-gorong sebagai langkah antisipasi banjir hanya sebatas retorika. "Katanya siap mengeruk sungai, tapi sampai sekarang tidak ada. Pembenahan gorong-gorong juga nihil. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) juga janji beri kompensasi karena banjir ini salah satunya akibat proyek mereka, tapi sampai sekarang belum ada realisasi," ujarnya.
Ia juga mengkritik alasan pemerintah yang menyebut tidak adanya anggaran khusus untuk penanggulangan banjir. "Kalau untuk konser musik, kunjungan ke luar daerah, atau rapat di hotel ada. Tapi buat mengeruk sungai tidak ada, kan aneh," tegasnya.
Agusni (63), warga lainnya, menjelaskan bahwa banjir di Kampung Lebaksari merupakan dampak dari sistem tata kelola sungai yang keliru. Limpasan air dari sejumlah wilayah hulu seperti perkantoran Pemda, Kampung Kiara Payung, dan Kebon Kalapa semuanya bermuara di pintu air gorong-gorong Lebaksari. "Kondisi gorong-gorongnya kecil, ditambah sungainya dangkal, jadi air meluap ke permukiman. Minimal pemerintah angkat sedimentasi sungai untuk solusi jangka pendek. Tapi itu pun tidak dilakukan. Kami sudah gonta-ganti tiga kali bupati, tetap tidak ada penanganan. Kami ingin KDM (Kang Dedi Mulyadi) juga turun karena ini jalan provinsi," jelasnya.
Warga berharap pemerintah kabupaten dan provinsi segera turun tangan memberikan solusi nyata. Mereka meminta pengerukan sungai dilakukan secepat mungkin dan konstruksi gorong-gorong diperbaiki agar banjir tidak terus terjadi setiap musim hujan. "Banjir ini bukan hanya soal kerugian materi, tapi juga soal keselamatan warga. Kami sudah lelah menghadapi masalah ini setiap tahun," ujarnya.
"Dengan aksi spanduk protes yang dipasang di jalur strategis menuju pusat pemerintahan, kami berharap pesan warga disini tak lagi diabaikan, dan penanganan banjir di Kampung Lebaksari bisa menjadi prioritas pemerintah," tandasnya.(wit/je/sep)
