Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Belum Tetapkan Tersangka, ARRUKI dan LP3HI Gugat KPK Soal Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

I
Indrawan SetiadiEditor: Indrawan Setiadi
|12:30 WIB
Bagikan:
Belum Tetapkan Tersangka, ARRUKI dan LP3HI Gugat KPK Soal Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 (foto: HukumID.co.id)

PASUNDANEKSPRES.ID – Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARRUKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) resmi mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Langkah hukum tersebut diajukan terkait penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi pengalihan kuota haji tahun 2024, yang diduga melibatkan pejabat tinggi di Kementerian Agama (Kemenag).

Menurut pemohon, tindakan KPK yang belum menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) sebagai tersangka dinilai tidak sah secara hukum dan berpotensi menghambat transparansi proses penegakan hukum.

“Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pra Peradilan Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengalihan Kuota Haji 2024 yang diduga dilakukan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas,” kata Wakil Ketua LP3HI, Kurniawan Adi Nugroho, dikutip dari disway.id, Rabu (12/11/2025).

Sidang perdana praperadilan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 17 November 2025, dengan Nomor Perkara 147/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel.

Pihak LP3HI berharap majelis hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut agar proses hukum berjalan sesuai asas transparansi dan akuntabilitas publik.

KPK Terus Dalami Kasus Dugaan Korupsi Dana Haji

Sebelumnya, KPK menyampaikan perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana haji yang masih berjalan.

Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah biro travel penyelenggara haji di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya tengah mendalami keterangan dari lebih dari 350 travel hajisebagai bagian dari proses penghitungan potensi kerugian negara.

“Sampai dengan saat ini sudah lebih dari 350 travel yang diperiksa, paralel untuk kebutuhan penghitungan kerugian negaranya,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).

Pada 11 Agustus 2025, KPK menerbitkan surat keputusan larangan bepergian ke luar negeri bagi Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, serta Fuad Hasan Masyhur.

KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, antara lain rumah kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur; kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta; rumah ASN Kementerian Agama di Depok; serta ruang kerja di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag.

Sejumlah barang bukti turut disita, di antaranya dokumen penting, barang bukti elektronik (BBE), kendaraan roda empat, serta properti yang diduga berkaitan dengan perkara.

Diduga Rugikan Negara Lebih dari Rp1 Triliun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pembagian kuota haji diatur dengan proporsi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Dengan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah, seharusnya pembagiannya adalah 18.400 untuk kuota regulerdan 1.600 untuk kuota khusus.

Namun, berdasarkan temuan sementara, pembagian tersebut diduga tidak sesuai aturan karena terbagi masing-masing 10.000 untuk kuota reguler dan 10.000 untuk kuota khusus.

Kondisi ini menjadi dasar dugaan adanya perbuatan melawan hukum dalam penentuan dan pengalihan kuota haji tersebut.

KPK hingga kini masih melakukan perhitungan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Dalam proses tersebut, KPK menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan nilai kerugian secara akurat.

Kasus dugaan korupsi pengalihan kuota haji 2024 ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pengelolaan dana dan kuota ibadah umat.

Berita Terbaru

Aji Darmaji Antarkan Tim Sepak Bola Putri Purwakarta Raih Perunggu di Porprov 2026

Aji Darmaji Antarkan Tim Sepak Bola Putri Purwakarta Raih Perunggu di Porprov 2026

Purwakarta5 menit lalu
Polisi Karawang Tangkap IRT Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Polisi Karawang Tangkap IRT Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Karawang8 menit lalu
Layvin Kurzawa Pensiun, Pelatih Persib Beri Pesan Hangat

Layvin Kurzawa Pensiun, Pelatih Persib Beri Pesan Hangat

Olahraga10 menit lalu
Kemenag Subang Dukung Profesionalisme dan Kepastian Tunjangan

Kemenag Subang Dukung Profesionalisme dan Kepastian Tunjangan

Subang11 menit lalu
165 Desa Gelar Pilkades Serentak di Kabupaten Subang, Polres Ingatkan Ancaman Pelanggaran Hukum

165 Desa Gelar Pilkades Serentak di Kabupaten Subang, Polres Ingatkan Ancaman Pelanggaran Hukum

Subang18 menit lalu
Dispemdes Subang Perketat Pengawasan Pilkades 165 Desa

Dispemdes Subang Perketat Pengawasan Pilkades 165 Desa

Headline21 menit lalu
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru

Nasional23 menit lalu
Taman Nasional Alas Purwo Disiapkan untuk Tampung Badak Jawa, Ini Respons Pengelola

Taman Nasional Alas Purwo Disiapkan untuk Tampung Badak Jawa, Ini Respons Pengelola

Nasional30 menit lalu
Persib Bandung Incar Kemenangan Lawan Shan United

Persib Bandung Incar Kemenangan Lawan Shan United

Olahraga31 menit lalu
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, DPR Sebut Akhiri Penantian 18 Tahun

RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, DPR Sebut Akhiri Penantian 18 Tahun

Nasional37 menit lalu