Respons Prabowo terhadap Sorotan Media Asing tentang Kondisi Ekonomi Indonesia
PASUNDANEKSPRES.ID - Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik dari media asing terkait kondisi ekonomi Indonesia. Ia menilai kritik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan.
Sorotan terhadap ekonomi Indonesia muncul melalui artikel media The Economist berjudul Archipelagoing Fast yang diterbitkan pada 16 Mei. Tulisan tersebut kemudian menjadi perbincangan luas di media sosial.
Respons Prabowo Terkait Kritikan Ekonomi Indonesia
"Kritik adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan mudah, yaitu dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa," ujar Prabowo, dikutip dari situs The Economist, Senin (15/6).
Prabowo menuturkan bahwa pengalaman panjangnya di dunia militer, kehidupan publik, dan politik selama puluhan tahun membuatnya semakin memahami makna pernyataan tersebut. Ia menilai kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi sekaligus hal yang menyehatkan.
"Saya selalu membiasakan diri untuk mencermati setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahan saya dan menilainya berdasarkan fakta, hasil yang dicapai, serta realitas yang dihadapi masyarakat," kata Prabowo.
Ia juga kembali menegaskan keyakinannya terhadap sistem demokrasi. Menurutnya, meskipun tidak sempurna, demokrasi masih menjadi sistem pemerintahan terbaik yang tersedia saat ini.
Prabowo kemudian mengulas perjalanan politiknya yang telah mengikuti pemilihan presiden sebanyak lima kali sejak 2004 hingga akhirnya memenangkan Pilpres 2024.
"Saya memahami betul bahwa legitimasi demokrasi diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan publik, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat," jelasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekitar 90 juta pemilih yang memberikan dukungan kepadanya pada Pilpres 2024.
"Kami harus bekerja untuk masa depan bersama dan menjalankan program yang menjadi dasar kemenangan kami dalam pemilu, sebagaimana seharusnya dilakukan setiap pemerintahan demokratis," pungkasnya.
Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Prabowo membantah anggapan bahwa program tersebut merupakan kebijakan yang radikal. Ia menilai program bantuan gizi maupun makan sekolah telah diterapkan di lebih dari 100 negara dengan berbagai bentuk pelaksanaan.
"Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal atau tidak lazim. Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing rakyat di masa depan," kata Prabowo.
Selain MBG, ia juga memaparkan sejumlah program pemerintah lainnya, seperti peningkatan mutu layanan rumah sakit, program cek kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, hingga pembentukan Danantara.
"Kami telah berjanji kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan program-program tersebut dan kami bekerja keras untuk menunaikan janji itu," imbuhnya.
Terkait kondisi ekonomi Indonesia, Prabowo menegaskan bahwa perekonomian Indonesia masih berada dalam posisi yang kuat dibandingkan negara-negara anggota G20, meskipun menghadapi berbagai tantangan.
Ia menyebut defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, rasio utang Indonesia terhadap PDB juga dinilai lebih rendah dibandingkan sejumlah negara maju.
Menurut Prabowo, pemerintah telah melakukan penghematan terhadap belanja yang tidak efisien hingga lebih dari Rp300 triliun. Di saat yang sama, pemerintah terus memperkuat digitalisasi sistem perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, serta meningkatkan pengawasan terhadap praktik penyelundupan.
Selain itu, ia menegaskan pemerintah terus mengalokasikan investasi guna memperkuat kedaulatan nasional dan ketahanan jangka panjang Indonesia.
Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar melalui implementasi biodiesel B50, mempercepat pengembangan kendaraan listrik, memperluas pemanfaatan energi surya, membangun kilang baru serta cadangan bahan bakar strategis, dan melegalkan produksi minyak rakyat agar produsen skala kecil dapat berpartisipasi dalam sektor ekonomi formal.
