Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Setiap Tahun Jadi Polemik, THR Pekerja Swasta Masih Dipotong Pajak

H
Heru RamdaniEditor: Heru Ramdani
|17:15 WIB
Bagikan:
Setiap Tahun Jadi Polemik, THR Pekerja Swasta Masih Dipotong Pajak
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan THR pekerja swasta tahun 2026 tetap dikenakan PPh 21 sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

PASUNDANEKSPRES.ID - Menjelang Lebaran, satu hal yang selalu dinantikan para pekerja adalah pencairan Tunjangan Hari Raya (THR).

Namun pada 2026, polemik lama kembali muncul THR memang cair, tetapi tidak seluruhnya diterima pekerja karena masih dikenakan potongan pajak.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa THR bagi pekerja swasta tetap dikenakan Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21.

“Iya, sesuai peraturan,” kata Yassierli saat menanggapi pertanyaan media mengenai kemungkinan THR dibebaskan dari pajak.

Menurut pemerintah, THR masuk dalam kategori tambahan penghasilan yang secara sistem perpajakan memang menjadi objek pajak. Karena itu, pekerja swasta tetap menerima THR setelah dipotong PPh 21.

Namun kebijakan ini menuai kritik dari kalangan buruh. Sejumlah organisasi pekerja menilai potongan pajak terhadap THR memberatkan, apalagi menjelang Lebaran ketika kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat.

Buruh menilai THR seharusnya menjadi bantuan penuh bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hari raya, bukan justru berkurang karena pajak.

Karena itu mereka mendesak pemerintah agar THR dibebaskan dari PPh 21 sehingga pekerja bisa menerima uang tersebut secara utuh.

Selain soal potongan pajak, muncul pula sorotan terkait perbedaan perlakuan antara pekerja swasta dan aparatur negara.

Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, pajak atas THR ditanggung pemerintah sehingga mereka menerima THR penuh tanpa potongan.

Sementara pekerja swasta tetap harus menerima THR setelah dipotong pajak sesuai aturan yang berlaku.

Perbedaan inilah yang kembali memicu perdebatan di kalangan pekerja setiap tahun menjelang Lebaran. Banyak pihak menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar lebih adil bagi seluruh pekerja.

THR sendiri pada dasarnya dirancang sebagai tambahan pendapatan bagi pekerja untuk menghadapi lonjakan kebutuhan saat hari raya.

Namun selama aturan perpajakan belum berubah, pemerintah memastikan kebijakan pemotongan pajak THR masih tetap berlaku.

Berita Terbaru

SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

Subang5 menit lalu
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Nasional21 menit lalu
Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline56 menit lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle2 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional3 jam lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle3 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle3 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional4 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional4 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional4 jam lalu