Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Tantangan Pemerintah Cari Ketua OJK Baru: Harus Kuat Litigasi dan Berani Tegakkan Hukum

F
Fahrizal Abdul MEditor: Dobi Maulana
|14:50 WIB
Bagikan:
Tantangan Pemerintah Cari Ketua OJK Baru: Harus Kuat Litigasi dan Berani Tegakkan Hukum
Pergantian pimpinan OJK dinilai krusial untuk menentukan arah penegakan hukum pasar modal ke depan.

PASUNDANEKSPRES.ID - Isu pengunduran diri pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai menjadi ujian serius bagi pemerintah dan DPR. Bukan semata soal pengganti jabatan, tetapi juga menyangkut arah penegakan hukum di pasar modal Indonesia ke depan.

Pengamat pasar modal menilai, persoalan utama OJK selama ini bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi dan penegakan hukum. Sejak awal pembentukan OJK hingga saat ini, komposisi Dewan Komisioner dinilai terlalu didominasi figur berlatar belakang makroekonomi.

“OJK itu lembaga dengan kewenangan penegakan hukum. Yang dibutuhkan bukan hanya teknokrat makro, tetapi figur yang memiliki kemampuan litigasi dan keberanian membawa perkara ke ranah hukum,” kata pengamat pasar modal.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Pasar Modal telah mengatur secara tegas klasifikasi pelanggaran. Penyebaran informasi yang menyesatkan masuk kategori pidana penyesatan informasi. Sementara pihak yang lebih dulu mengetahui informasi material dan mengambil posisi sebelum informasi dipublikasikan dapat dijerat pasal insider trading.

“Itu jelas di Pasal 95 dan Pasal 97 Undang-Undang Pasar Modal. Sedangkan pembentukan harga secara manipulatif atau yang populer disebut penggorengan saham, masuk Pasal 91 dan 92,” ujarnya.

Menurut dia, ukuran kredibilitas OJK dapat dilihat dari keberaniannya membawa kasus ke tahap gelar perkara. Jika aliran dana mencurigakan sudah terdeteksi oleh Bank Indonesia (BI), maka OJK seharusnya memiliki dasar kuat untuk menindaklanjuti secara hukum.

“Pertanyaannya sederhana: berani atau tidak membawa kasus itu ke gelar perkara. Kalau tidak pernah sampai ke sana, publik wajar mempertanyakan efektivitas penegakan hukumnya,” tegasnya.

Ia menilai, dalam konteks tersebut, mundurnya pejabat justru bisa dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral. Namun, ia mengingatkan agar pergantian pimpinan tidak berhenti pada sekadar rotasi figur.

“Jangan sampai yang diganti hanya orangnya, tetapi praktik dan lingkarannya tetap sama. Itu tidak akan menyelesaikan masalah struktural pasar modal,” katanya.

Saat ini, bola berada di tangan pemerintah, DPR, serta panitia seleksi yang akan dibentuk sesuai Undang-Undang OJK. Publik menanti apakah Menteri Keuangan dan pemerintah benar-benar memilih figur yang independen, kuat secara litigasi, dan berani menegakkan hukum, atau justru kembali pada kompromi politik.

Momentum ini dinilai akan menjadi penentu kredibilitas pasar modal Indonesia ke depan.

Berita Terbaru

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Headline10 jam lalu
Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Subang11 jam lalu
Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Purwakarta11 jam lalu
Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Subang11 jam lalu
Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Lifestyle14 jam lalu
Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Lifestyle15 jam lalu
Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Lifestyle15 jam lalu
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Nasional15 jam lalu
Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Lifestyle15 jam lalu
Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Nasional15 jam lalu