Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Revisi UU MK yang Menuai Banyak Kontroversi: Bisa Menjadi Ancaman Serius Bagi Sebuah Negara Hukum

P
Putri MelaniaEditor: Putri Melania
|10:33 WIB
Bagikan:
Revisi UU MK yang Menuai Banyak Kontroversi:  Bisa Menjadi Ancaman Serius Bagi Sebuah Negara Hukum
Kontroversi Revisi UU MK. (Sumber Ilustrasi: Hukumonline)

PASUNDAN EKSPRES - Revisi UU MK banyak menimbulkan kontroversi dampak dari dibahas secara diam-diam oleh DPR RI dan telah diterima oleh Menkopolhukam yang mewakili pemerintah.

Kini, mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mulai secara terbuka menyampaikan penolakan mereka.

Sebagai contoh, Hakim MK periode 2003-2020, I Dewa Gede Palguna, menyatakan bahwa pembahasan yang dilakukan secara diam-diam pasti menimbulkan pertanyaan besar. 

BACA JUGA:Dinilai Batasi Kebebasan Pers, Revisi UU Penyiaran Tuai Kontroversi

BACA JUGA:Ada Rencana Kenaikan PPN 12 Persen di Tahun 2025, Sri Mulyani: Serahkan ke Pemerintahan Baru

"Pertanyaan pertama yang lahir dari benak saya ketika ada usul lagi perubahan UU MK dengan cara yang diam, Presiden dengan DPR, dan ternyata itu dibuat di masa reses yang ternyata pula tidak semua anggota DPR tahu, sebgaian bahkan masih ada yang di luar negeri, bahkan komisi III sendiri, ini kan menimbulkan pertanyaan," jelas Palguna dikutip dari Republika.

Selain itu, dampak negatif dari revisi UU MK ini sudah jelas terutama adanya sikap diam-diam pemerintah dan DPR yang tidak lagi mengundang ahli-ahli untuk diambil masukannya sebelum membahas revisi UU yang sangat krusial tersebut.

BACA JUGA:Revisi UU Penyiaran Lahirkan Poin-Poin Kontroversial

Adapun pendapat lain yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015, Hamdam Soelva mengenai revisi UU MK yang dilakukan secara diam-diam ini bukan hanya bisa meruntuhkan independensi MK tetapi juga bisa menjadi ancaman serius terhadap eksistensi sebuah negara hukum.

Mengapa bisa menjadi sebuah ancaman serius?

BACA JUGA:Pemerintah Mendorong Pembentukan Badan Tenaga Nuklir Indonesia dengan Cepat

Hamdan mengatakan bahwa konflik antara negara hukum domokratis dengan negara yang dasarnya menggunakan kekuasaan itu akan selalu terjadi ketegangan.

"Bagi saya, ini adalah ancaman sangat serius terhadap negara hukum karena salah satu fondasi pokok dari negara hukum adalah independensi dari lembaga peradilan. Kalau lembaga peradilan kehilangan independensinya, maka tamatlah riwayart negara hukum itu," jelas Hamdan.

Revisi UU MK ini menuai banyak polemik karena dinilai berbahaya oleh banyaknya mantan Hakim Konstitusi. (pm)

Berita Terbaru

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Nasional5 menit lalu
ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

Nasional5 menit lalu
Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle8 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional15 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang16 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini20 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta21 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang22 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang24 menit lalu
Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Nasional25 menit lalu