Mencari Bapak di Panggung Politik: Fatherless, Budaya Sunda, dan Fenomena Kang Dedi Mulyadi

Ditulis oleh :

Wahyu Agustian, Mahasiswa Magister Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Belakangan ini, istilah fatherless menjadi populer dalam diskursus sosial. Menurut Fajriyanti, Saputri, dan Sujarwo (2024) istilah fatherless merujuk pada kondisi di mana seorang anak hidup hanya bersama dengan ibunya tanpa kehadiran ayah, baik secara fisik maupun psikologis.

Menurut Arbiyana & Kholil (2024) Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia dalam fenomena fatherless, karena budaya patriarki yang masih kuat, di mana perempuan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, sedangkan laki-laki fokus pada urusan public.

Peran ayah menurut Rahmadhani, Kinantia, Ramadanti, Khoerunnisa, dan Fakhruddin (2024) seringkali diidentifikasi sebagai figur otoritas yang memberikan rasa aman serta menjadi model perilaku bagi anak, terutama dalam membentuk kedisiplinan dan ketahanan mental, selain itu ayah juga berperan dalam menjaga, melindungi, membimbing, dan mendidik keluarganya.

Absenya peran ayah sebagai pembimbing, pelindung, serta sumber otoritas moral dalam keluarga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap cara individu memandang otoriitas, kedekatan, serta figur kepemimpinan di ruang publik.

Dalam suatu masyarakat yang mengalami fatherless, kebutuhan psikologis akan perlindungan dan bimbingan tidak akan hilang begitu saja. Pernyataan ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Fitroh (2014) yang menyatakan bahwa reaksi pertama anak ketika mengalami kehilangan figur ayah adalahkeraguan apakah  seorang  ayah  benar-benar  ada  atau  tidak,  dan  ia akan   terus   mencari   figur   tersebut   dalam   hidupnya. Artinya, kebutuhan psikologis ini akan mencari bentuk baru di luar ruang keluarga. Salah satu ruang yang sering menjadi tempat pemenuhan kebutuhan psikologis tersebut adalah ruang politik.

Beberapa politisi seringkali memanfaatkan fenomena ini untuk menguatkan posisi serta jabatannya dalam persepsi publik. Para politisi tersebut cenderung menonjolkan peran simbolik figur ayah yang memberikan rasa aman dan kedekatan emosional. Fenomena fatherless menjadi menarik ketika dibaca dalam konteks masyarakat Sunda. Budaya Sunda yang sarat dengan nilai-nilai luhur telah membentuk jadi diri dan identitas bagi masyarakat Sunda. Nilai-nilai dalam budaya Sunda terus diwariskan secara turun temurun. Salah satunya adalah falsafah silih asah, silih asih, dan silih asuh.

Falsafah ini mrupakan filosofi hidup yang sangat penting bagi masyarakat Sunda. Menurut Yusoa dan Hermanto (2025) silih asah mengajarkan pentingnya belajar dari orang lain,  baik  melalui  pengalaman hidup maupun  ilmu  pengetahuan. Sedangkan silih asih mengajarkan pentingnya kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, serta silih asuh mengajarkan pentingnya pendidikan dan pembinaan dalam keluarga dan masyarakat.

oleh karenanya, bagi masyarakat sunda pemimpin yang ideal seringkali merujuk pada kemampuan seseorang dalam membimbing, melindungi serta merawat masyarakatnya. dengan kata lain, berdasarkan pengartian figur ayah yang telah diulas sebelumnya dan tentang falsafah silih asah, silih asih, serta silih asuh menuntut pemimpin yang mampu berperan seperti seorang ayah bagi masyarakatnya.

Hal ini mengantarkan pada kebutuhan pemimpin yang paternalistik. Kepemimpinan paternalistik menurut Marwiyah, Halima, dan Maulidi (2020) memiliki persepsi tentang perannya di dalam kehidupan organisasinya.

Perannya tersebut merupakan suatu harapan dari para bawahannya bahwa pemimpin dengan tipe kepemimpinan paternalistik dapat menjadi seorang bapak yang dapat melindungi dan menjadi tempat bertanya untuk memperoleh petunjuk. Sehingga, dalam struktur masyarakat Sunda yang menunjung nilai-nilai sosial, pemimpin seringkali dipandang sebagai figur yang dekat dengan masyarakat, hadir dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki tanggungjawab tinggi terhadap kesejahteraan masyaraktnya.

Seringkali hubungan antara pemimpin dan masyarakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menuntut simbolik dan pendekatan emosional. Oleh karenanya, ketika masyarakat mengalami ketidakpastian sosial serta ekonomi dapat menciptakan kebutuhan terhadap figur pemimpin yang mampu menghadirkan peran keayahan yang semakin kuat.

Konsep kepemimpinan paternalistik ini dapat dilihat pada sosok Dedi Mulyadi atau yang biasa dikenal Kang Dedi Mulyadi. Kang Dedi Mulyadi telah menjadi figur publik yang aktif membangun kedekatan emosional dengan masyarakat di Jawa Barat. Gubernur Jawa barat tersebut aktif memperlihatkan interaksi langsung dengan masyarakat kecil, memberikan nasihat kepada anak-anak muda, memberikan bantuan pada masyarakat miskin, hingga terlibat dalam penyelesaian konflik sosial dikehidupan masyarakat sehari-hari. Kedekatan ini ia bangun secara aktif terutama di media sosial, hingga tak jarang banyak netizen yang menjulukinya sebagai Gubernur konten.

Selain itu, tagline Kang Dedi Mulyadi (KDM) “Bapak Aing” atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti “Bapak Saya” menunjukkan secara tegas dalam gaya komunikasinya bahwa ia hadir bukan hanya sebagai pejabat publik, melainkan sebagai sosok ayah yang dapat diajak berbicara, didengar, dan bahkan sebagai tempat untuk mengadu. Sehingga dalam hal ini,  politik seringkali berubah menjadi panggung sosial dan kemudian akan menjadi seperti apa yang kita kenal sebagai political entertainment.  Political entertainment atau Politaiinment Dortner (Firmansyah, 2019) menyatakan bahwa Politainment merupakan gabungan antara “politics” dan“entertainment” dengan menyelipka nsubstansi pesan politik secara kreatif dalam kemasan acara kampanye yang menghibur. Politik seringkali dibungkus dalam sebuah panggung hiburan yang menunjukkan kedekatan dengan kehidupan masyarakat.

Fenomena ini tentu bukan sekedar hiburan yang sederhana. Dibaliknya terdapat dinamika psikologis yang mendalam. Konten-konten yang mempertunjukkan seorang pejabat sedang menasehati anak muda, membantu keluarga miskin secara langsung dibandingkan melalui kebijakan yang progresif, atau ikut serta mendamaikan konflik sosial yang terjadi ditengah masyarakat, secara tidak langsung juga membangun citra seorang “Bapak” yang hadir dan peduli. Yang berbahaya dalam hal ini adalah ketika figur pemimpin tidak lagi dimaknai sebagai pembuat kebijakan, tetapi sebagai figur moral yang mengarahkan kehidupan sosial masyarakat.

Lalu, apa keterkaitannya dengan fenomena fatherless? Dalam masyarakat yang mengalami kekosongan figur ayah, maka figur publik seringkali menjadi pelarian untuk memenuhi kebutuhan emosional tersebut. Masyarakat tidak hanya sekedar melihat pemimpin sebagai pejabat publik, tetapi juga sebagai sosok pelindung yang mampu memberikan rasa aman, perhatian, dan membimbing.

Di era digital seperti sekarang, gaya politik para pejabat seringkali menunjukkan personalisasi, dimana figur pemimpin seolah lebih penting daripada institusi, dan citra personal di media sosial seringkali lebih mudah menjadi parameter keberhasilan dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang dijalankannya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi arah politik kontemporer kita hari ini. Apakah kedekatan emosional cukup untuk menggantikan perbedatan rasional tentang kebijakan publik? Apakah politik yang semakin personal dan penuh simbolik akan mengaburkan rasionalitas mengenai program pembangunan, keadilan sosial, dan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat?

Fenomena ini telah menujukkan kepada kita bahwa politik hari ini tidak selalu berbicara tentang rasionalitas. Ia juga terlibat dalam personalitas masyarakat, emosi, simbol, dan kebutuhan psikologis.

Dalam konteks ini, figur seperti Kang Dedi Mulyadi bukan hanya sebagai fenomena politik, tetapi juga sebagai fenomena kultural dan kebutuhan psikologis masyarakat. Gubernur Jawa barat tersebut telah bertansformasi menjadi simbol terhadap kebutuhan kolektif terhadap pemimpin yang terasa dekat, peduli, dan membimbing dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.