Pojokan 325: “Nu Salawase, PBNU Sacukupe”
Pojokan 325: “Nu Salawase, PBNU Sacukupe”
Pas betul judul lagu dangdut Vety Vera “Sedang-Sedang Saja” era 90-a dengan ungkapan “NU Salawase, PBNU Sacukupe” (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama). Macam kunci ketemu gembok, bunyi klek nya itu loh yang pas banget. Pesan moralnya: jangan kebanyakan micin, nanti darah tinggi. Begitu pula NU, jangan kebanyakan PBNU, nanti jamaahnya bisa hipertensi sosial. Sebab yang serba terlalu akan bikin sakit kepala, kata Vety.
Narasi “NU Salawase, PBNU Sacukupe” menjadi titik balik membaca ulang relasi jam’iyyah (organisasi) dengan jama’ah nya. Narasi ini datang dari pengajian jamaah musolah kampung. Ia muncul bagai sandal jepit hilang yang tiba-tiba nongol di selasar mushola, bikin heran tapi tetap dipakai. Slogan ini hadir tak lepas dari dinamika pasca penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, akhir Agustus 2026 lalu.
Tak ada yang mendeklarasikan secara formal sebagai manifesto resmi macam pernyataan kritis para pendemo mengutuk bencana ekologi dan kebakaran hutan yang tak kunjung tertangani dengan baik. Narasi ini lahir secara organik sebagai bentuk slang kultural yang menjadi ciri khas di NU. Kritik satir ini, merespon dinamika jamiyyah yang dianggap tak independen dan selalu terdistorsi kepentingan elit (internal-eksternal). Sifatnya adalah produk kolektif dari kesadaran kritis kultural, yang disuarakan nahdliyin.
Pesan dari tuturan ini, menandakan ada jarak antara nahdliyin dan elit PBNU. Antara NU sebagai civil society yang berakar pada pesantren, jamaah dan tradisi lokal dengan sentralisasi kekuasaan pada PBNU. NU yang plural-kultural seolah-olah direduksi hanya menjadi elit pusat di PBNU.
Menjambret pikirannya Habermas, nahdliyin itu ruang publik diskursif (kritis, aspiratif dan dinamis), sementara PBNU cendrung terjebak logika polirik praktis. Melahirkan jarak antara “NU sebagai jam’iyyah” dan “NU sebagai institusi elit”. “NU itu tidak bisa direkduksi menjadi PBNU”, katanya.
Pas betul omongannya sosiolog Jerman ini. Memang mahkul yang namanya sosiolog itu macam tukang parkir. Rela berpanas-panas, tak ikut belanja, tapi sibuk mencatat siapa masuk, siapa keluar, siapa rebutan lahan parkir, siapa pedagang-pembeli yang cerewet. Selain itu, mereka juga rela mengerutkan kening hanya untuk memlototi tingkang polah sosial manusia.
Setali tiga uang macam sandal jepit kiri dan kanan. Pikiran Habermas ini dengan Vilfredo Pareto- orang Itali, kalau ini terjadi, dia akan menyebut PBNU hanya sirkulasi elit yang terus berganti namun struktur dominasi tetap sama.
Peran civil society-nya NU tergadai oleh politik akomodatif dan pragmatismenya -elit PBNU, terhadap kekuasaan-penguasa. Hingga akhirnya melemahlah kekuatan penyeimbang, warisan kritisnya Gus Dur, kalah dengan pragmatisme penerusnya. Semakin jauh saja, NU yang berdaulat, kritis sekaligus mitra strategis negara. Sejatinya NU itu pemain utama penguatan masyarakat sipil.
Jika pragmatisme elit NU terjadi, jangan salahkan jika jama’ah yang berjuta-juta hanya menjadi penonton yang sorak-sorai di pinggir lapangan. Padahal mereka membayar karcis untuk melihat pemain tunggal elit PBNU di lapangan. Jangan sampai NU bisa berubah jadi ‘Persatuan Bola Nahdlatul Ulama’: yang main elit, yang sorak sorai jamaah. Padahal NU itu salawase, bukan sacukupe.” Gus Dur dulu jadi wasit moral, sekarang wasitnya pragmatis, asal pertandingan jalan.
Pesan yang ditangkap dari narasi ini jangan terjadi fenomena sentralisasi organisasi yang berpotensi mengabaikan dinamika sosial (aspirasi, kritik dan kebutuhan) di akar rumput jamaah. Akhirnya NU kehilangan fungsi deliberatifnya sebagai civil society. Narasi ini mengingatkan bahwa NU tidak boleh berhenti pada “sacukupe PBNU”, melainkan harus menegaskan kembali peran jamaah sebagai sumber legitimasi.
Tuturan ini juga menyoroti dilema: apakah NU akan tetap kritis terhadap negara atau lebih pragmatis sebagai mitra. Dipucuk lidah Antonie Gramsci menyebutnya NU penting menjaga hegemoni moral-kultural bukan hegemoni elit. Yang terakhir ini hanya hegemoni yang sekadar legitimasi politik praktis, bukan kekuatan moral yang membela rakyat kecil.
Maka menjadi klop lagunya Vety Vera, selama elit NU di struktural jamiyyah menunjukkan pragmatismenya, khidmah jama’ah pun akan “Sa’cukupe” saja. Tapi khidmah kultural-moral ke NU di akar rumput itu “Sa’lawase”
“Yah.. kita mah kembali ngurus jamaah saja, ngurusin kifayah jenazah saja, dan ngurusin mushola. Terserah PBNU mau ke mana,” kata Jabehero, salah satu nahdliyin dari Banjar, Kalimantan Selatan. Seloroh nyata dari “NU Salawase, PBNU Sacukupe”
Dan ada baiknya NU “cek toko sebelah” yang punya cabang dan aset di berbagai belahan dunia, tapi tak ribut siapa yang jaga kasir.
Tokonya NU itu sebenarnya sudah kayak warung kopi-caffe pinggir jalan yang laris manis. Pembelinya antre, kursinya penuh, bahkan tukang parkirnya sampai bingung ngatur motor jamaah. Di warung NU ini yang diributi bukan soal rasa kopi, tapi soal siapa yang jaga kasir. Padahal kopinya sudah enak, gorengannya sudah laku, tinggal kasirnya saja yang kadang sibuk selfie sambil lupa ngitung kembalian. (Kang Marbawi, 031026)
