PASUNDAN EKSPRES- Dedi Mulyadi, menyoroti permasalahan ketimpangan bantuan pendidikan yang masih terjadi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.
Menurutnya, masih banyak sekolah swasta yang menerima bantuan dari pemerintah, meskipun sudah memiliki sumber pendanaan dari uang masuk dan SPP yang tinggi.
Di Indonesia ini kita harus mulai selektif, banyak yayasan yang mengelola sekolah favorit dengan biaya mahal.
"Sekolah-sekolah ini sudah menerima uang masuk tinggi dari siswa, tapi tetap mendapat bantuan dari pemerintah, baik dari kementerian, kabupaten/kota, maupun provinsi. Menurut bapak adil nggak?” ujar Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut, Dedi juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 13 ribu ijazah yang belum dibagikan sejak tahun lalu. Ia menilai bahwa hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan akibat kebijakan internal sekolah.
“Ternyata ada 13 ribu ijazah yang belum dibagikan dari tahun lalu sampai hari ini. Ini yang perlu kita evaluasi. Sekolah negeri atau swasta tidak boleh lagi menahan ijazah siswa dengan alasan administrasi,” tambahnya.
Sebagai solusi, Dedi Mulyadi mengusulkan agar pemerintah lebih fokus dalam memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Ia bahkan mengusulkan adanya sistem seleksi untuk mencari 200 siswa terbaik di Jawa Barat agar mendapatkan bantuan pendidikan yang lebih layak.
“Kita harus mulai memberikan beasiswa kepada anak-anak Jawa Barat yang hebat, jenius, tetapi kemampuan orang tuanya terbatas.
Mereka harus sekolah di institusi yang bisa menggerakkan perekonomian masa depan. Kalau perlu, bikin sayembara untuk mencari 200 siswa terbaik di provinsi ini, kasih kualifikasi yang jelas,” tandasnya.
Permasalahan pendidikan di Indonesia, termasuk ketimpangan dalam distribusi bantuan dan penahanan ijazah, memang masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan pemangku kebijakan terkait.
Dengan langkah-langkah konkret seperti evaluasi kebijakan bantuan pendidikan dan program beasiswa yang tepat sasaran.
Diharapkan tidak ada lagi siswa yang kehilangan haknya untuk mengakses pendidikan yang layak dan mendapatkan dokumen kelulusan mereka tepat waktu.
