Subang Kembali Raih Opini WTP dari BPK, Ketua DPRD: Ini Harus Jadi Motivasi Perbaikan

APRESIASI: Ketua DPRD Subang, Victor Wirabuana saat diwawancara terkait Pemda Subang raih OTP.
SUBANG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Capaian ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip akuntabilitas.
Ketua DPRD Kabupaten Subang, Victor Worabuana menyampaikan apresiasinya atas pencapaian tersebut.
Ia menilai opini WTP merupakan bentuk penghargaan atas komitmen Pemkab Subang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
BACA JUGA: 100 Hari Bupati dan Wakil Bupati Subang: Masih Sibuk Seremonial DPRD Minta Fokus pada Janji Politik
“Ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai aturan. Ke depan, tentu harus ada komitmen yang kuat untuk terus menjaga akuntabilitas dan transparansi,” ujar Victor.
Namun demikian, Victor juga mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti tanpa catatan. Ia menegaskan, DPRD sebagai lembaga pengawas akan menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi yang disampaikan BPK.
Salah satu catatan yang disorot dalam laporan BPK adalah terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terjadi sebelum masa kepemimpinan Bupati Reynaldy.
Victor meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Subang agar lebih selektif dan objektif dalam mengelola dana BOS ke depannya, demi menjamin dana tersebut tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.
BACA JUGA: Apresiasi dan Kritik Kinerja 100 Hari Bupati Reynaldy dan Wabup Agus Masykur
“Kami minta Disdik agar lebih berhati-hati dan profesional. Dana BOS itu sangat penting untuk mendukung operasional sekolah, jadi pengelolaannya harus benar-benar dilakukan secara akuntabel,” tegasnya.
Lebih lanjut, Victor berharap raihan opini WTP ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Subang untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.(cdp/ysp)