Kepala PBB Kecewa dengan Kurangnya Pertanggungjawaban atas Pembunuhan Staff PBB di Gaza

PASUNDAN EKSPRES - Kepala PBB mengatakan kurangnya pertanggungjawaban atas pembunuhan staf PBB di Gaza.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada Reuters pada hari Rabu bahwa mereka tidak terima dengan tidak adanya pertanggungjawaban atas pembunuhan staf PBB dan pekerja bantuan di Jalur Gaza.

Guterres menambahkan bahwa membentuk pasukan penjaga perdamaian PBB bukanlah "solusi terbaik".

Kepala PBB Kecewa dengan Kurangnya Pertanggungjawaban atas Pembunuhan Staff PBB

Di negara tersebut, kelompok-kelompok bersenjata telah menguasai sebagian besar ibukota dan menyebar ke wilayah sekitarnya, menyebabkan krisis kemanusiaan berupa pengungsian besar-besaran, kekerasan seksual, dan meluasnya kelaparan.

Menjelang pertemuan tahunan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB akhir bulan ini, Guterres menggambarkan tahun lalu sebagai periode yang sangat sulit dan penuh tantangan. Tahun ini dipenuhi oleh perang di Gaza.

Serangan lintas batas yang dilakukan oleh kelompok militan Hamas dari Palestina ke Israel menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang, menurut data dari Israel.

Sementara itu, serangan balasan yang dilakukan Israel terhadap Hamas di Gaza telah menewaskan sekitar 41.000 warga Palestina.

Menurut Guterres perang tersebut menjadi sebuah pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional dan kurangnya perlindungan yang efektif bagi warga sipil.

“Apa yang terjadi di Gaza sama sekali tidak dapat diterima,” katanya, dikutip Reuters, Kamis (12/9).

Menurut data PBB, hampir 300 pekerja bantuan kemanusiaan, termasuk lebih dari dua pertiga yang merupakan staf PBB, telah tewas dalam konflik tersebut.

Guterres menegaskan bahwa kematian mereka harus diselidiki secara menyeluruh dan ada pertanggungjawaban yang jelas.

“Kami memiliki pengadilan, tetapi kami melihat bahwa keputusan pengadilan tidak dihormati, dan ketidakjelasan pertanggungjawaban seperti ini sama sekali tidak dapat diterima dan membutuhkan refleksi yang serius,” kata Guterres.

Pada bulan Juli, Mahkamah Internasional, pengadilan tertinggi PBB, menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan pembangunan permukimannya ilegal dan harus dihentikan.

Pekan depan, Majelis Umum PBB yang terdiri dari 193 negara kemungkinan akan melakukan pemungutan suara terkait rancangan resolusi yang memberi Israel waktu enam bulan untuk menarik diri.

(ipa)