PASUNDAN EKSPRES - Pemakzulan Presiden Korea Selatan gagal. Korea Selatan terus dihadapkan dengan situasi yang cukup memanas dari ranah politik.
Presiden Yoon Suk Yeol memicu kontroversi yang menyebabkan kemarahan publik Korea Selatan. Ia menerbitkan darurat militer pada Selasa malam (3/12) tepatnya pukul 23.00 waktu setempat. Di mana pengumuman tersebut menciptakan kegaduhan dan kekhawatiran terhadap demokrasi Korea Selatan.
Pemakzulan Presiden Korea Selatan Gagal
Dekrit darurat militer tersebut diumumkan dengan tujuan melarang semua aktivitas politik dan mengerahkan pasukan untuk mengambil alih Majelis Nasional. Setelah enam jam Korea Selatan dihadapkan dengan kekhawatiran, akhirnya Presiden Yoon Suk Yeol mencabut darurat militer.
Namun, langkah yang diambil secara mendadak tersebut membuatnya terancam turun dari jabatannya sebagai Presiden. Ia dihadapkan dengan pemakzulan yang dilakukan oleh partai oposisi. Tapi, pemakzulan tersebut gagal.
Dilansir dari The New York Times, upaya anggota parlemen Korea Selatan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol berakhir dengan kegagalan.
Pemungutan suara pemakzulan ini gagal karena partai konservatif yang mendukung Yoon, People Power Party (P.P.P.), memboikot sidang dan menghalangi terbentuknya kuorum yang diperlukan.
Hampir seluruh anggota P.P.P., kecuali satu orang, meninggalkan ruang sidang sebelum pemungutan suara dimulai, membuat upaya tersebut sia-sia bahkan sebelum surat suara pertama dihitung.
Oposisi mencoba menarik kembali anggota parlemen untuk mengikuti proses demokratis, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
“Rakyat Korea Selatan menyaksikan keputusan kita hari ini. Dunia juga mengamati. Sangat disayangkan bahwa pemungutan suara pada akhirnya tidak terjadi,” ujar Ketua Majelis Nasional, Woo Won-shik, saat menutup sesi sidang.
Sebelumnya pada hari Sabtu (7/12), Presiden Yoon muncul di depan publik melalui siaran televisi. Ia menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya memberlakukan darurat militer.
Ia juga mengatakan bahwa langkah tersebut diambil karena keputusasaan, dan berjanji tidak akan menghindari tanggung jawab hukum atau politik atas tindakannya.
Namun, Yoon tidak menyebutkan rencana untuk mengundurkan diri atau menyinggung tentang pemungutan suara pemakzulan.
Meskipun Yoon berhasil menghindari pemakzulan, posisinya sebagai Presiden Korea Selatan tetap rapuh. Banyak anggota partainya, termasuk ketua P.P.P., Han Dong-hoon, secara terbuka mengkritik langkah darurat militer Yoon. Ia menyebut Presiden Yoon tidak layak untuk memimpin negara.
Sementara itu, oposisi dari Democratic Party berjanji untuk terus mendorong upaya pemakzulan di sesi mendatang.
(ipa)
