PURWAKARTA-Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta menggelar workshop dengan mengundang ratusan wartawan media cetak, online dan elektronik yang tergabung di 24 organisasi media se-Kabupaten Purwakarta, Selasa (10/12).
Workshop yang digelar di ruang rapat Gabungan Komisi Gedung DPRD Purwakarta tersebut, menghadirkan narasumber Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Nasional, Totok Suryanto.
Kegiatan dengan tema "Mewujudkan Kemitraan yang Berkualitas serta Menjalin Hubungan yang Proporsional dan Profesional dengan Media" ini dibuka oleh Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Ricky Syamsul Fauzi.
"Kami mengapresiasi penyelenggaraan workshop ini. Harapannya, wartawan dalam menyuguhkan pemberitaan bisa memberikan dampak positif sekaligus mencerdaskan warga Purwakarta," kata Ricky lewat rilisnya, Rabu (11/12).
Dijelaskannya, dalam pasal 28 UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
"Pers yang meliputi media cetak, elektronik maupun online, menjadi sarana untuk mengeluarkan pikiran, lisan dan tulisan dalam bentuk berita yang layak baca," ujarnya.
Hal ini, sambungnya, diperkuat dengan adanya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, di mana, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azasi warga.
Di mana pun kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdemokratis," ucap Ricky.
Lebih lanjut dirinya menekankan, media massa sebagai Pilar ke-4 Demokrasi, sampai kapan pun harus independen. Pasalnya, kata dia, semangat independensi penting mengingatkan keberadaan pers sangat dibutuhkan di tengah kehidupan masyarakat
"Media melaksanakan kontrol sosisal sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Termasuk, korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyelewangan maupun penyimpangan lainnya," katanya.
Dalam melakasanakan fungsi dan hak kewajiban peran pers, kata Ricky, dituntut untuk profesional dan proporsional, terbuka, dikontrol oleh masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam berdemokrasi.
"Masyarakat dalam memantau dan melaporkan analisis mengenai kekeliruan dan simpang siur informasi berita yang didapat dari media sehingga ada kontrol masyarakat juga atas media," ujar Ricky.
Menurutnya, berita-berita yang mencerdaskan, mendidik dan mencerahkan warga dipandang perlu, terlebih masyarakat saat ini semakin cerdas.
"Masyarakat bisa menyaring mana berita yang kredibel dan dapat disebarluaskan, mana berita hoaks. Hal ini menjadi tanggung jawab semua. Karenanya, peran media yang profesional dan independen sangat penting untuk membangun demokrasi di Purwakarta," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Purwakarta, Suhandi menjelaskan, workshop ini digelar dalam rangka silaturahmi dengan para ketua organisasi wartawan dan anggotanya.
"Kami mengundang Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Nasional, Pak Totok Suryanto untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Anggap saja ini sebagai refreshing," kata Suhandi.
Keberadaan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, lanjutnya, menjadi pedoman saat melaksanakan tugas sehingga dituntut proporsional dan profesional.
"Kami hanya bisa memfasilitasi. Kami berharap, hari ini dan ke depan para wartawan di Kabupaten Purwakarta bisa bekerja sama dengan Sekretariat dan DPRD dengan profesional dan proporsional," ujarnya.(add)
