PASUNDAN EKSPRES - Deklarasi darurat militer Korea Selatan oleh Presiden Yoon Suk-yeol ini cukup mengejutkan. Pengumuman mendadak ini, disampaikan melalui siaran televisi pada larut malam. Tentunya hal tersebut menjadi pertama kalinya negara tersebut menghadapi darurat militer dalam hampir 50 tahun.
Deklarasi Darurat Militer di Korea Selatan Memicu Kekhawatiran
Menurut BBC, keputusan ini mengacu pada ancaman "kekuatan anti-negara" serta potensi bahaya dari Korea Utara. Namun, langkah tersebut ternyata lebih dipicu oleh krisis politik internal daripada ancaman eksternal.
Dalam pidatonya, Presiden Yoon mengklaim bahwa deklarasi darurat militer diperlukan untuk "menghancurkan kekuatan anti-negara yang telah menyebabkan kerusakan besar."
Dalam konteks ini, "kekuatan anti-negara" mengacu pada kelompok atau individu yang menurut pemerintah dianggap menentang atau berusaha menggulingkan pemerintah yang sah.
Dekrit tersebut memberikan wewenang sementara kepada militer, termasuk pengambilalihan kendali atas keamanan domestik, termasuk di parlemen.
Adegan-adegan dramatis seperti helikopter yang mendarat di gedung parlemen dan tentara bersenjata lengkap memasuki gedung menunjukkan tingkat darurat. Hingga memicu kekhawatiran besar di kalangan masyarakat.
Beberapa jam setelah pengumuman, militer mengeluarkan larangan demonstrasi, aktivitas politik, dan memberlakukan kontrol ketat terhadap media.
Langkah-langkah ini bertujuan untuk menekan segala bentuk perlawanan atau protes terhadap keputusan tersebut. Namun, tindakan ini justru menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Bahkan partai politik Presiden Yoon sendiri, Partai Kekuatan Rakyat, mengkritik langkah tersebut dan menyebutnya sebagai keputusan yang salah.
Di sisi lain, pemimpin oposisi, Lee Jae-myung dari Partai Demokrat, dengan tegas menolak deklarasi itu dan menyebutnya ilegal. Ia mengorganisir perlawanan dengan mengajak anggota parlemen dan masyarakat untuk berkumpul di gedung parlemen guna melawan keputusan ini.
Seruan Lee Jae-myung mendapat respons besar, dengan ribuan warga Korea Selatan berkumpul di luar gedung parlemen yang dijaga ketat. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan seperti "Tolak darurat militer!" dan "Hancurkan kediktatoran!".
Sementara itu, para anggota parlemen oposisi berhasil masuk ke ruang sidang, bahkan dengan memanjat pagar untuk mencapai lokasi pemungutan suara. Pada pukul 01.00 Rabu dini hari, parlemen Korea Selatan, dengan 190 dari 300 anggotanya hadir, secara resmi membatalkan deklarasi darurat militer tersebut.
(ipa)
