Tingkat Kepuasan Publik Terhadap 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran Melonjak, Lampaui Era Jokowi
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran Melonjak, Lampaui Era Jokowi
PASUNDAN EKSPRES- Hasil survei terbaru dari Litbang Kompas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatatkan hasil yang sangat positif.
Dalam survei yang dilakukan pada 4-10 Januari 2025 terhadap 1.000 responden di 38 provinsi Indonesia, sebanyak 80,9 persen masyarakat menyatakan puas dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebaliknya, hanya 19,1 persen responden yang mengaku belum puas. Tingkat kepuasan ini juga mencerminkan optimisme masyarakat terhadap masa depan pemerintahan mereka, dengan 89,4 persen responden menyatakan keyakinannya bahwa kinerja pemerintahan akan terus membaik.
Faktor Utama Tingkat Kepuasan
Bidang politik dan keamanan menjadi sektor yang mendapat apresiasi tertinggi dari masyarakat. Survei menunjukkan bahwa 85,8 persen responden merasa puas dengan pencapaian di bidang ini.
Menurut Manajer Riset Litbang Kompas, Ignatius Kristanto, bidang politik dan keamanan memang menjadi salah satu pilar utama yang menopang tingginya tingkat kepuasan publik.
"Jika dilihat secara sektoral, politik dan keamanan mencatat angka kepuasan tertinggi, yaitu 85,8 persen," ujar Ignatius dalam pemaparan hasil survei secara virtual pada Jumat (17/1/2025).
Kinerja di Berbagai Bidang
BACA JUGA: Para Jemaah Haji, Ini Hal yang Dilarang saat Berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi
Selain politik dan keamanan, bidang lain juga menunjukkan peningkatan yang signifikan:
• Kesejahteraan sosial
Tingkat kepuasan mencapai 83,7 persen, naik 1,7 persen dari survei pada era pemerintahan sebelumnya.
• Ekonomi
Mencapai 74,5 persen, naik 9,4 persen dibandingkan Juni 2024.
• Hukum
Bidang ini mencatat peningkatan paling tajam, dari 57,4 persen pada Juni 2024 menjadi 72,1 persen pada Januari 2025.
Peningkatan signifikan di bidang hukum dikaitkan dengan langkah-langkah tegas pemerintah dalam memberantas korupsi.
