PASUNDAN EKSPRES - Pada tanggal 27 Juni 2024, Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membahas perkembangan penanganan gangguan pada Pusat Data Nasional. Dalam rapat ini, beberapa isu penting dibahas, termasuk keamanan siber, forensik digital, dan perlindungan data.
Forensik Digital dan Identifikasi Pelaku
Dalam rapat tersebut, seorang anggota Komisi I mengajukan pertanyaan terkait dengan kemajuan forensik digital yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku serangan siber. "Saya ingin tahu sampai di mana forensik digital yang dilakukan dan apakah pelakunya sudah diketahui," tanyanya. Anggota tersebut juga menyoroti bahwa tingkat keberhasilan perbaikan data yang terkunci sangat rendah, bahkan kurang dari 2%.
Isu penguncian data oleh peretas juga menjadi topik diskusi. Menkominfo menjelaskan bahwa para peretas telah mengunci kode akses dan meminta tebusan. "Kita diminta untuk menebus, namun hal ini tentu tidak mungkin," jelasnya. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi dan pentingnya tindakan cepat untuk mengatasinya.
Selain itu, anggota Komisi I juga menanyakan tentang strategi yang telah disusun untuk menangani serangan ini dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan dan apakah sumber daya manusia yang dimiliki cukup untuk melindungi seluruh lembaga negara. "Saya ingin tahu secara jelas apakah SDM yang Bapak miliki cukup untuk memberikan proteksi kepada seluruh lembaga negara, khususnya terkait masalah ini," ujarnya.
Tanggung Jawab BSSN
Kepala BSSN juga mendapat sorotan terkait tugas dan tanggung jawabnya dalam melindungi objek vital nasional, termasuk informasi digital. "BSSN harus memberikan proteksi. Jika sumber daya manusia tidak cukup, segera direformasi dan diorganisir oleh mereka yang memiliki kemampuan canggih," tegas seorang anggota.
Kebutuhan Backup Data
Seorang anggota lain menekankan pentingnya sistem backup data yang memadai. Ia menanyakan sejauh mana hubungan kerja antara pusat-pusat data dan vendor-vendor terkait, seperti Telkom dan Lintas Harta. "Sejauh mana mereka punya data backup yang bisa diaktifkan kembali, meskipun membutuhkan waktu lama?" tanyanya. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur backup yang kuat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan layanan dan keamanan data.
Kerjasama Internasional
Kerjasama dengan badan internasional seperti FBI juga dibahas. "Sejauh mana kerjasama dengan FBI terkait pengamanan data yang telah dienkripsi oleh peretas?" tanya seorang anggota. Menurut laporan, FBI memiliki 7.000 kunci variabel yang dapat membantu membuka data yang dienkripsi oleh peretas, namun hal ini juga membawa risiko membocorkan informasi ke pihak luar.
Permintaan Tebusan
Dalam rapat tersebut, juga dibahas tentang permintaan tebusan yang mencapai 8 juta dolar AS. "Apakah sudah ada indikasi tebusan ini diminta secara serius?" tanya seorang anggota. Hal ini menekankan pentingnya koordinasi antara Kominfo, BSSN, Polri, dan BIN untuk menilai apakah permintaan tebusan ini merupakan ancaman yang nyata.
Mitigasi dan Anggaran BSSN
Upaya mitigasi serangan siber juga menjadi perhatian. Kepala BSSN menjelaskan bahwa anggaran yang dimiliki tidak mencapai 1 triliun rupiah, yang mempengaruhi kemampuan untuk membeli alat deteksi terbaru. "Bagaimana alat-alat untuk mendeteksi ini sebagai pengaman? Teknologi bergerak cepat dan kita harus selalu berada satu langkah di depan," ujar seorang anggota.
Pengembangan SDM
Pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan siber juga disorot. "Sudah ada Politeknik Siber sejak 2018. Sejauh mana sudah menghasilkan SDM yang siap?" tanya seorang anggota. Ia menekankan pentingnya memiliki tenaga ahli yang siap menangani ancaman siber dengan teknologi terkini.
Para anggota Komisi I menekankan bahwa keamanan data adalah masalah keamanan nasional. "Ini bukan hanya soal KL yang datanya disimpan di PDN, tetapi juga soal keamanan nasional. Singapura saja menganggap kebocoran data sebagai ancaman besar," ujar seorang anggota. Ia menambahkan bahwa kegagalan dalam melindungi data ini adalah kegagalan yang sangat serius.
Usulan Pembentukan Satgas Nasional
Sebagai langkah akhir, seorang anggota mengusulkan pembentukan Satgas Nasional yang melibatkan profesional, akademisi, dan ahli keamanan siber. "Komisi I mungkin perlu membentuk Pansus khusus untuk PDN ini karena ini persoalan yang sangat serius," ujarnya. Ia menegaskan bahwa tanpa tindakan serius, keamanan data nasional akan terus berada dalam ancaman.
Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan Kepala BSSN menggarisbawahi betapa pentingnya perlindungan data dan keamanan siber di Indonesia. Dengan tantangan yang semakin kompleks, kerjasama antara lembaga pemerintah, vendor, dan badan internasional sangat penting untuk menjaga integritas dan keamanan data nasional. Ke depan, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi harus menjadi prioritas utama untuk menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.
