Bupati Subang Dorong Perlindungan Pesisir Pantura
PASUNDANEKSPRES.ID - Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menghadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Kehadiran kepala daerah yang akrab disapa Kang Rey ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Subang dalam mendukung percepatan penanganan kawasan pesisir, khususnya wilayah rawan banjir rob di Pantura Subang.
Kegiatan tersebut diikuti kepala daerah di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), yang menjadi dasar penguatan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan dan perlindungan pesisir secara terpadu.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pengarah BOPPJ, membuka kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan Pantura.
“Ini pertama kalinya seluruh stakeholder terdampak duduk bersama untuk memperkuat Pantura Jawa agar lebih aman dan berdaya,” ujarnya.
Pantura Menghadapi Tantangan Serius
Ia menjelaskan, kawasan Pantura menghadapi sejumlah tantangan serius, seperti penurunan muka tanah hingga 1–20 sentimeter per tahun, ancaman banjir rob dan gelombang pasang, krisis air bersih, serta potensi kerugian ekonomi karena wilayah ini berkontribusi sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional.
Pemerintah pusat, lanjutnya, tidak hanya akan membangun infrastruktur fisik seperti tanggul laut (giant sea wall), tetapi juga mengintegrasikan pendekatan pembangunan berbasis lingkungan.
Menanggapi hal tersebut, Reynaldy menyambut positif langkah pemerintah pusat. Ia menilai program tersebut sejalan dengan upaya Pemkab Subang dalam menangani persoalan rob di wilayah utara.
Selain pembangunan infrastruktur, penataan pesisir juga akan mengedepankan solusi berbasis alam, salah satunya melalui konservasi hutan mangrove.
Sebelumnya, Sabtu (2/5/2026), Reynaldy meninjau kondisi hutan mangrove di Kecamatan Legonkulon menyusul laporan dugaan perusakan kawasan tersebut.
“Lingkungan pesisir harus dijaga. Jangan sampai terjadi alih fungsi lahan yang merusak ekosistem,” tegasnya. (cdp/ded)
