Dedi Mulyadi Tegur Pegawai usai Temukan Kantor Kecamatan Berantakan

PASUNDAN EKSPRES.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu kantor kecamatan di Kabupaten Subang.
Dalam kunjungannya, Dedi menemukan kondisi kantor kecamatan berantakan, lingkungan kantor yang kurang terawat, hingga tata ruang pelayanan yang dinilai tidak mencerminkan kualitas pelayanan publik yang baik.
Sidak Kantor Kecamatan Berantakan
Temuan tersebut membuat Dedi Mulyadi langsung menegur sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai yang bertugas di kantor kecamatan tersebut. Menurutnya, kantor pemerintahan merupakan wajah negara yang pertama kali dilihat masyarakat sehingga harus selalu bersih, tertib, dan memberikan rasa nyaman kepada warga yang datang mengurus berbagai keperluan administrasi.
Peristiwa kantor kecamatan berantakan itu terekam dalam tayangan yang diunggah melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi pada Selasa (17/6/2026).
Dalam video tersebut, Dedi terlihat berkeliling mengecek halaman kantor, ruang pelayanan hingga bagian belakang kantor yang dinilai kurang tertata.
Saat melihat kondisi kantor, Dedi mengaku prihatin karena menurutnya kebersihan dan kerapian kantor merupakan tanggung jawab bersama seluruh pegawai, bukan hanya petugas kebersihan.
"Kalau kantor pemerintah saja tidak rapi, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa pelayanannya juga tertata?" kata Dedi Mulyadi saat berdialog dengan pegawai kecamatan dalam video yang diunggah di kanal resminya.
Dalam sidak tersebut, Dedi juga mempertanyakan minimnya inisiatif pegawai untuk menjaga lingkungan kerja. Ia menilai persoalan kebersihan sebenarnya dapat diselesaikan apabila seluruh pegawai memiliki kepedulian terhadap tempat mereka bekerja.
Menurut Dedi, budaya disiplin harus dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menjaga kebersihan halaman, menata ruang pelayanan, merawat taman, hingga memastikan fasilitas umum dapat digunakan masyarakat dengan nyaman.
Temuan kantor kecamatan berantakan itu menjadi perhatian karena pemerintah provinsi tengah mendorong reformasi pelayanan publik di seluruh Jawa Barat.
Dedi menegaskan bahwa perubahan pelayanan tidak hanya diukur dari kecepatan administrasi, tetapi juga dari kondisi fisik kantor yang mencerminkan profesionalisme aparatur negara.
Dalam dialog bersama pegawai, Dedi meminta seluruh aparatur segera melakukan pembenahan tanpa harus menunggu anggaran baru. Ia menilai banyak persoalan kebersihan yang dapat diselesaikan melalui gotong royong dan pengelolaan yang lebih baik.
"Yang dibutuhkan itu kemauan. Kalau semua pegawai peduli, kantor ini pasti bisa jauh lebih bersih dan nyaman," ujar Dedi.
Selain menyoroti kebersihan, Dedi juga mengevaluasi penataan ruang pelayanan masyarakat. Ia berharap warga yang datang mengurus administrasi tidak merasa kesulitan maupun tidak nyaman akibat kondisi kantor yang semrawut.
Menurutnya, pelayanan publik harus memberikan pengalaman yang baik bagi masyarakat karena kantor pemerintah merupakan simbol kehadiran negara dalam melayani rakyat.
Kasus kantor kecamatan berantakan ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh instansi pemerintahan di Jawa Barat agar lebih memperhatikan kualitas lingkungan kerja.
Dedi menilai perubahan budaya kerja harus dimulai dari lingkungan kantor yang bersih, rapi, dan tertib.
Sejumlah pegawai yang berada di lokasi menerima teguran tersebut dan menyatakan siap melakukan pembenahan.
Mereka juga berkomitmen memperbaiki penataan lingkungan kantor agar lebih representatif sebagai tempat pelayanan publik.
Sidak yang dilakukan Dedi merupakan bagian dari agenda inspeksi lapangan yang rutin dilaksanakan sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
Dalam berbagai kesempatan, ia kerap turun langsung meninjau sekolah, pasar, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, hingga ruang-ruang pelayanan publik guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
