Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Hampir 100 Ribu Peserta BPJS PBI di Subang Dinonaktifkan, Warga Mengeluh Gagal Berobat

R
Rian AlfianEditor: Rian Alfian
|02:09 WIB
Bagikan:
Hampir 100 Ribu Peserta BPJS PBI di Subang Dinonaktifkan, Warga Mengeluh Gagal Berobat
kalimat di layar komputer menjadi penentu hidup dan mati: Status Peserta BPJS Non-Aktif. Foto (MI/Reza Sunarya)

PASUNDANEKSPRES.ID - Penonaktifan massal kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Subang mengejutkan masyarakat. Tercatat hampir 100 ribu peserta BPJS PBI yang dibiayai APBN dinonaktifkan sejak 1 Februari 2026, sehingga banyak warga mengaku gagal mendapatkan layanan kesehatan.

Sejumlah warga baru mengetahui status kepesertaan mereka tidak aktif saat hendak berobat ke fasilitas kesehatan. Kondisi ini memicu keluhan, terutama dari masyarakat yang merasa masih hidup pas-pasan dan tidak memiliki penghasilan tetap.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, Saeful Arifin, menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut bukan disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, langkah ini merupakan dampak dari pembaruan data kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Peserta yang dinonaktifkan masuk dalam kategori desil enam sampai sepuluh. Sementara BPJS PBI APBN memang diperuntukkan bagi masyarakat desil satu sampai lima,” ujar Saeful.

Meski demikian, kebijakan tersebut menuai reaksi dari masyarakat. Banyak peserta merasa kondisi ekonomi mereka belum layak dikategorikan sebagai warga sejahtera, namun secara data dinilai sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima PBI.

Menanggapi kondisi darurat, Dinas Sosial Subang menyarankan warga yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak untuk sementara mendaftar sebagai peserta BPJS Mandiri agar tetap bisa berobat.

Selain itu, bagi warga yang benar-benar tidak mampu, pemerintah daerah membuka peluang pengalihan kepesertaan ke BPJS PBI yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Subang. Namun, proses tersebut harus melalui tahapan verifikasi dan validasi ulang data kesejahteraan.

Pemerintah daerah mengimbau masyarakat terdampak untuk segera melapor ke desa atau kelurahan setempat agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

Berita Terbaru

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Headline10 jam lalu
Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Subang10 jam lalu
Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Purwakarta10 jam lalu
Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Subang11 jam lalu
Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Lifestyle13 jam lalu
Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Lifestyle14 jam lalu
Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Lifestyle14 jam lalu
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Nasional14 jam lalu
Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Lifestyle14 jam lalu
Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Nasional14 jam lalu