Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

ASN Bandung Barat Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas, Jika Melanggar Siap-siap Kena Sanksi

I
Ijang Samsu RijalEditor: Asep
|07:15 WIB
Bagikan:
ASN Bandung Barat Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas, Jika Melanggar Siap-siap Kena Sanksi
MOBIL DINAS: Pemkab Bandung Barat melarang ASN menggunakan mobil atau kendaraan dinas untuk keperluan mudik Lebaran. Ijang Samsu Rijal/Pasundan Ekspres

PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat kembali mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik Lebaran maupun kepentingan pribadi lainnya. Larangan tersebut ditegaskan demi menjaga kedisiplinan aparatur sekaligus memastikan pemanfaatan aset milik negara tetap sesuai dengan peruntukannya.

Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, mengatakan aturan penggunaan kendaraan dinas selama masa libur Lebaran tetap mengacu pada kebijakan yang telah berlaku pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam aturan tersebut, ASN secara tegas tidak diperbolehkan menggunakan mobil dinas untuk perjalanan pribadi, termasuk pulang kampung saat Lebaran. "Seperti imbauan Bupati sebelumnya, kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan keluarga atau pribadi selama libur Lebaran," ujar Asep saat ditemui di Padalarang, belum lama ini.

Menurut Asep, mungkin masyarakat masih akan melihat sejumlah kendaraan dinas beroperasi di jalan selama masa libur Lebaran. Hal tersebut terjadi karena beberapa instansi pemerintah tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Ia mencontohkan instansi seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang tetap bertugas selama masa libur untuk memastikan ketertiban dan kelancaran aktivitas masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, petugas tetap diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas sebagai sarana operasional. "Kendaraan berpelat merah itu memang diperuntukkan bagi kegiatan kedinasan. Misalnya instansi yang tetap bertugas saat libur, seperti Dishub atau Satpol PP. Kalau mereka menggunakan kendaraan dinas, tentu untuk kepentingan pelayanan," jelasnya.

Asep menambahkan, penggunaan kendaraan dinas harus dilihat berdasarkan fungsi dan tugasnya, sehingga tidak semua kendaraan berpelat merah yang terlihat di jalan selama libur Lebaran berarti digunakan untuk kepentingan pribadi.

Terkait sanksi bagi ASN yang melanggar aturan tersebut, Pemkab Bandung Barat saat ini masih menerapkan sanksi berupa peringatan. Namun demikian, pemerintah daerah tetap mengingatkan seluruh ASN agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Ia juga mengakui pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas tidak selalu mudah dilakukan. Salah satu kendalanya adalah sulitnya membedakan kendaraan dinas milik pemerintah daerah dengan kendaraan milik instansi vertikal yang juga beroperasi di wilayah Bandung Barat. "Terkait sanksi itu merupakan kebijakan Bupati. Namun beliau juga sudah mengingatkan agar kendaraan dinas tidak digunakan untuk kepentingan pribadi saat Lebaran," ucapnya.

Karena itu, kata dia, pihaknya juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan kendaraan dinas di lapangan. Jika masyarakat menemukan dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas, mereka diminta segera melaporkannya kepada pemerintah daerah. "Jika ada masyarakat yang melihat kendaraan dinas digunakan untuk mudik atau kepentingan pribadi, silakan dilaporkan agar bisa ditindaklanjuti," pungkasnya.(ijr/sep)

Berita Terbaru

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline3 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional11 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional12 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional16 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional16 menit lalu
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Nasional17 menit lalu
Sambut Tahun Baru 2027, fave+ Hotel Pamanukan Siapkan Pesta Kuliner

Sambut Tahun Baru 2027, fave+ Hotel Pamanukan Siapkan Pesta Kuliner

Headline23 menit lalu
8 Nama Mulai Disebut Jadi Pengganti Gibran, Ada Puan hingga Dasco!

8 Nama Mulai Disebut Jadi Pengganti Gibran, Ada Puan hingga Dasco!

Nasional24 menit lalu
Polemik BYD Subang Tak Kunjung Reda, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Polemik BYD Subang Tak Kunjung Reda, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Headline43 menit lalu
Hilang 7 Hari di Gunung Bawakaraeng, Pendaki 15 Tahun Akhirnya Ditemukan Selamat

Hilang 7 Hari di Gunung Bawakaraeng, Pendaki 15 Tahun Akhirnya Ditemukan Selamat

Nasional45 menit lalu