Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Pemkab Bandung Barat Gelontorkan Rp38,7 Miliar Untuk THR Lebaran Bagi ASN, PPPK dan Anggota DPRD

I
Ijang Samsu RijalEditor: Asep
|19:26 WIB
Bagikan:
Pemkab Bandung Barat Gelontorkan Rp38,7 Miliar Untuk THR Lebaran Bagi ASN, PPPK dan Anggota DPRD
Pemkab Bandung Barat Gelontorkan Rp38,7 Miliar Untuk THR Lebaran Bagi ASN, PPPK dan Anggota DPRD

BANDUNG BARAT-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mulai menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota DPRD, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026.

Penyaluran tunjangan tersebut dilakukan secara bertahap mulai hari ini hingga besok setelah seluruh regulasi teknis sebagai dasar pembayaran rampung disusun oleh pemerintah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) Jawa Barat.

Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Ade Zakir, menjelaskan bahwa pemberian THR bagi ASN dan PPPK, termasuk PPPK paruh waktu, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya bagi aparatur negara.

Selain itu, Pemkab Bandung Barat juga telah menerbitkan aturan turunan yang menjadi landasan teknis pelaksanaan pembayaran di daerah. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme pemberian THR sekaligus gaji ke-13 bagi aparatur di lingkungan pemerintah daerah.

"Peraturan bupati sudah ditandatangani oleh Pak Bupati. Proses pencairan THR dilakukan secara bertahap mulai hari ini hingga besok," ujar Ade Zakir, Jumat (13/3/2026).

Ade menjelaskan, besaran THR bagi PPPK penuh diberikan setara satu bulan gaji sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara untuk PPPK paruh waktu, jumlah yang diterima menyesuaikan dengan masa kerja yang telah dijalani.

"Untuk PPPK penuh diberikan sebesar satu bulan gaji. Sedangkan PPPK paruh waktu dihitung berdasarkan lama masa kerja karena mekanismenya sudah diatur dalam regulasi," ucapnya.

Menurut Ade, alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk pembayaran THR cukup besar. Meski demikian, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para pegawai.

Oleh karenanya, Ia pun berharap tunjangan tersebut dapat membantu aparatur dalam memenuhi berbagai kebutuhan menjelang perayaan Idul Fitri.

"THR ini kami siapkan sebagai bentuk perhatian pimpinan terhadap kesejahteraan pegawai," katanya.

Sementara itu, Kasubid Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bandung Barat, Ruhiyat Rahmat Budiman, menyebutkan total anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran THR di lingkungan Pemkab Bandung Barat mencapai sekitar Rp38,7 miliar. Dana tersebut terbagi untuk pembayaran THR ASN serta PPPK yang bertugas di berbagai perangkat daerah.

"Pembayaran THR untuk PPPK dan PPPK paruh waktu sekitar Rp13,3 miliar, sedangkan untuk ASN sekitar Rp25,4 miliar. Jadi totalnya kurang lebih Rp38,7 miliar," ujarnya.

Selain ASN dan PPPK, anggota DPRD Bandung Barat juga dipastikan menerima THR dengan perhitungan setara satu bulan gaji penuh.
Pasalnya, komponen yang dihitung meliputi gaji pokok dan sejumlah tunjangan, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan kinerja. Besaran yang diterima mengacu pada penghasilan bulan Februari dan tidak dikenakan potongan selain pajak.

"Perhitungannya berdasarkan gaji pokok dan tunjangan yang diterima pada Februari. Tidak ada potongan selain pajak," pungkasnya.(ijr/sep)

Berita Terbaru

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline3 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional11 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional12 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional16 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional16 menit lalu
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Nasional17 menit lalu
Sambut Tahun Baru 2027, fave+ Hotel Pamanukan Siapkan Pesta Kuliner

Sambut Tahun Baru 2027, fave+ Hotel Pamanukan Siapkan Pesta Kuliner

Headline23 menit lalu
8 Nama Mulai Disebut Jadi Pengganti Gibran, Ada Puan hingga Dasco!

8 Nama Mulai Disebut Jadi Pengganti Gibran, Ada Puan hingga Dasco!

Nasional24 menit lalu
Polemik BYD Subang Tak Kunjung Reda, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Polemik BYD Subang Tak Kunjung Reda, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Headline43 menit lalu
Hilang 7 Hari di Gunung Bawakaraeng, Pendaki 15 Tahun Akhirnya Ditemukan Selamat

Hilang 7 Hari di Gunung Bawakaraeng, Pendaki 15 Tahun Akhirnya Ditemukan Selamat

Nasional45 menit lalu