Bupati Minta BBWS Normalisasi Sungai, Penyelesaian Persoalan Banjir di Pantura Subang Tak Pernah Tuntas
PASUNDANEKSPRES.ID - Pemkab Subang mendesak agar mendorong Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar segera melakukan normalisasi sungai dan pembangunan tanggul yang layak sebagai langkah strategis mengatasi banjir di wilayah Pantura Subang.
Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menjelaskan, curah hujan dengan intensitas tinggi sejak Kamis malam menyebabkan meluasnya wilayah terdampak banjir.
“Banjir Pantura sampai hari ini masih terjadi, bahkan ada penambahan luasan. Hujan tidak berhenti membuat Kecamatan Compreng ikut terdampak. Sampai hari ini ada delapan kecamatan yang terdampak banjir,” ujar Reynaldy di Kecamatan Ciater, didampingi Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Drs. R. Memet Hikmat, MW., CGCAE.
Bupati menegaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tidak tinggal diam dan tidak membiarkan masyarakat Pantura menghadapi kondisi ini sendiri. Ia memastikan bahwa dirinya bersama jajaran akan berkantor di wilayah Pantura selama 1x24 jam untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera dipenuhi.
“Sudah empat hari kami stand by di Pantura, dan mulai hari ini akan lebih fokus lagi. Dalam beberapa hari ke depan kami akan ngantor dari Pantura agar kebutuhan urgent masyarakat bisa langsung ditangani,” katanya.
Dalam penanganan jangka pendek, Pemkab Subang memfokuskan upaya pada pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, melalui pendirian posko, dapur umum, dapur mandiri, serta penyediaan lokasi pengungsian yang lebih layak. Saat ini, dapur umum melayani sekitar 8.000 warga setiap hari dengan dua kali makan.
“Sudah ada posko, dapur umum, dan kami terus mengupayakan relokasi warga dari lokasi yang kurang layak. Untuk daerah dengan genangan tinggi, kami sarankan pindah ke posko,” jelasnya.
Bupati juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam penanganan banjir Pantura, yang melibatkan OPD, TNI, Polri, BPBD, pemerintah desa, kader Posyandu, hingga masyarakat.
“Semua berkolaborasi. Makanan dapur umum dimasak secara gotong royong oleh desa, kader Posyandu, BPBD, dan unsur lainnya,” ungkapnya.
Selain penanganan darurat, Bupati menekankan pentingnya solusi jangka panjang. Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Jawa Barat agar BBWS segera turun tangan.
“Tadi pagi saya sudah telepon Gubernur Jawa Barat agar BBWS segera melakukan normalisasi sungai-sungai yang sudah dangkal dan membangun tanggul yang layak,” tegasnya.
Ia secara khusus mendesak BBWS Citarum untuk mempercepat normalisasi sungai di wilayah Pantura Subang, yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir berulang.
“Kita berupaya maksimal mendorong normalisasi sungai dan pembangunan tanggul agar banjir di Pantura tidak terulang kembali di tahun depan,” pungkasnya.
Anggota DPRD Kritik BBWS
Anggota DPRD Subang, Albert Anggara Putra menilai, persoalan banjir tidak akan pernah tuntas selama koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), masih lemah.
Albert mengatakan, DPRD Subang akan mengambil langkah serius dengan melakukan koordinasi terkait normalisasi sungai yang menjadi kewenangan BBWS.
Namun, upaya tersebut kerap terkendala karena sulitnya menjalin komunikasi langsung dengan pihak BBWS.
“Kami di DPRD Subang akan tetap berkoordinasi terkait normalisasi sungai, baik secara langsung maupun melalui surat resmi. Tapi faktanya, BBWS ini sangat sulit ditemui dan diajak duduk bersama untuk membahas persoalan banjir yang setiap tahun merugikan masyarakat Pantura,” kata Albert saat dibhubungi Pasundan Ekspres, Rabu (28/1/2026) sore.
Menurutnya, kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dan penyempitan menjadi salah satu penyebab utama banjir, namun hingga kini penanganan yang dilakukan masih bersifat parsial dan tidak menyeluruh.
Selain persoalan sungai, Albert juga menyoroti buruknya sistem drainase di sejumlah kawasan Pantura Subang yang memperparah genangan air saat hujan deras maupun ketika debit sungai meningkat.
“Drainase di banyak titik tidak berfungsi optimal. Ada yang dangkal, tersumbat, bahkan tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya, air tidak mengalir dan menggenang di permukiman warga,” ujarnya.
DPRD Subang, lanjut Albert, mendorong agar pemerintah daerah lebih proaktif melakukan pemetaan masalah drainase serta memperjuangkan penanganan sungai ke pemerintah pusat melalui BBWS.
Sebagai bentuk upaya konkret, DPRD Subang akan mengagendakan koordinasi lintas sektor, termasuk mendorong rapat kerja dan pengiriman surat resmi kepada BBWS agar penanganan banjir di Pantura Subang dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Banjir ini bukan persoalan baru. Kalau koordinasi terus buntu, yang jadi korban ya masyarakat. DPRD akan terus mengawal agar ada solusi nyata, bukan sekadar janji,” tegas Albert.(cdp/ysp)
