Halo PNS Subang, Ini Tiga Cara Kerja yang Disukai oleh Bupati Reynaldy!

Bupati Reynaldy Tak Suka Laporan 'Asal Bapak Senang'

SUBANG-Bupati Subang Reynaldy Putra Andita saat ini masih melakukan evaluasi terhadap performa anak buahnya. Terutama mereka dari kalangan PNS eselon II yang diberi amanah sebagai kepala dinas atau badan.

Selama tujuh bulan menjabat, Reynaldy belum melakukan perombakan komposisi kepala dinas. Isu di luar sana berkembang, perombakan kabinet eselon II tak lama lagi bakal dilakukan.

Reynaldy memerlukan orang-orang yang mampu bekerja dalam mewujudkan spirit "Subang Ngabret" yang selama ini dia gaungkan. Reynaldy, bupati muda 28 tahun itu ingin kerja-kerja pemerintahan dilakukan secara cepat.

Reynaldy juga tak ingin memiliki anak buah yang selalu melaporkan pekerjaan "asal bapak senang" atau ABS. Dia ingin laporan dari timnya yang objektif, apa adanya.

Reynaldy memerlukan tim kerja yang memiliki tiga kriteria, yakni kecepatan dalam bekerja, integritas, dan loyalitas.

“Harus ngabret, harus bisa berlari kencang. Ketika saya instruksikan A maka harus cepat selesai. Kedua, integritas. Saya tidak butuh orang yang bisa dibeli dengan uang, saya butuh orang yang bekerja sesuai fatsun, bukan karena iming-iming. Ketiga, loyalitas. Saya perlu orang yang mendukung kebijakan dengan cepat dan antusias, tapi bukan ABS (Asal Bapak Senang),” tegasnya dalam program podcast Bincang-bincang Pasundan, Sabtu (20/9/2025).

Reynaldy mengatakan, laporan yang objektif menjadi sangat penting bagi dirinya dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan.
“Saya sangat perlu laporan yang objektif, tidak dibagus-baguskan. Itu catatan penting untuk seluruh OPD (organisasi perangkat daerah, red,” ujarnya.

Sejak awal menjabat tujuh bulan lalu, Reynaldy mengaku rutin mengevaluasi ASN dan kinerja OPD. Setiap bulan, ia memberikan reward bagi OPD yang aktif dan responsif dalam melayani masyarakat.

“Setiap hari laporan yang masuk ke Lapor Kang Rey bisa 5 sampai 10 aduan masyarakat. Malamnya selalu saya sebar di grup OPD dan saya minta besok harus selesai. Kalau ada OPD yang lambat menyelesaikan laporan, berarti mereka masih leha-leha, dan itu jadi bahan evaluasi untuk saya,” jelasnya.

Selain kecepatan kerja, penempatan kepala dinas ke depan juga akan disesuaikan dengan kompetensi agar visi-misi pembangunan Subang bisa tercapai.

Menanggapi isu miring bahwa rotasi mutasi pejabat di Subang selalu dikaitkan dengan “setoran”, Reynaldy menegaskan dirinya menolak praktik jual beli jabatan.

“Sampai hari ini, dalam urusan rotasi mutasi saya tidak pernah meminta uang sepeser pun. Yang saya inginkan adalah kualitas, bukan memperkaya diri. Jadi kalau ada yang bilang untuk jadi kepala dinas harus siapkan uang, sampaikan ke saya langsung,” tegasnya.
Ia bahkan mengaku sering menolak pemberian dari kepala dinas ketika melakukan kunjungan untuk menyapa masyarakat.
“Kalau ada kepala dinas mau kasih uang, saya tolak. Lebih baik saya pakai uang pribadi. Saya tidak mau pakai uang dari mereka,” ungkap Reynaldy.

Dengan tiga kriteria utama ngabret, integritas, dan loyalitas serta komitmen meniadakan mahar jabatan, Bupati Subang berharap rotasi mutasi pejabat nantinya akan melahirkan para kepala OPD yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.(cdp/ysp)