Kabupaten Subang: Investasi Naik, Pengangguran Belum Turun
PASUNDANEKSPRES.ID - Di tengah pesatnya arus investasi yang menjadikan Subang sebagai salah satu kawasan industri strategis di Jawa Barat, muncul persoalan mendasar yang belum sepenuhnya terjawab: siapa yang paling menikmati hasil pembangunan tersebut?
Data terbaru menunjukkan angka pengangguran justru meningkat signifikan, memunculkan ironi di tengah ekspansi industri yang kian masif. Kondisi ini memicu perhatian serius DPRD Subang yang mendorong agar setiap perusahaan baru tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.
Dorongan tersebut tidak berdiri sendiri. Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi telah menargetkan kuota 70 persen tenaga kerja lokal di kawasan industri, sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti masih minimnya keterlibatan warga setempat di perusahaan besar.
Di sisi lain, DPRD mengingatkan bahwa persoalan ini juga berkaitan erat dengan kesiapan sumber daya manusia dan dukungan anggaran pelatihan kerja. Dengan demikian, tantangan Subang ke depan bukan hanya menarik investasi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar menghadirkan kesempatan kerja yang adil dan merata bagi masyarakatnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Subang, Viqri Wijaya menyampaikan, setiap perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Subang wajib memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal.
Menurut Viqri, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Kabupaten Subang mengalami kenaikan dari 63.260 orang pada 2024 menjadi 76.115 orang pada 2025.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD, khususnya Komisi IV yang membidangi ketenagakerjaan dan pendidikan.
“Perusahaan baru di Kabupaten Subang memang harus merekrut tenaga kerja lokal karena angka pengangguran kita setiap tahun meningkat. Tahun 2024 sebanyak 63.260 orang, kemudian meningkat menjadi 76.115 orang yang tidak memiliki pekerjaan,” ujarnya Kepada Pasundan Ekspres, belum lama ini.
Meski demikian, ia menilai persoalan penyerapan tenaga kerja lokal tidak hanya bergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat Subang.
Karena itu, lanjutnya, Komisi IV terus mempertanyakan kesiapan lulusan sekolah dan kesesuaian jurusan pendidikan dengan kebutuhan industri yang berkembang.
“Kita dari Komisi IV selalu bertanya apakah lulusan-lulusan kita sudah siap pakai? Apakah jurusan sekolah sudah sesuai kebutuhan perusahaan?” kata Viqri.
Dalam upaya memperkuat kualitas tenaga kerja lokal, DPRD juga terus mendorong Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk lebih proaktif menggelar pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Namun, menurut Viqri, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala.
“Kita terus mendorong agar Disnakertrans proaktif mengadakan pelatihan-pelatihan di balai latihan kerja yang ada, tapi mereka tersenyum lesu karena anggaran 2026-2027 habis untuk merealisasikan janji bupati soal jalan kabupaten mulus 2027,” ungkapnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan berbagai lobi ke pemerintah provinsi hingga kementerian guna mendatangkan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Subang.
“Kita terus melobi dewan di provinsi untuk memberikan anggaran bagi SMA, SMK, BLK, bahkan ke Kementerian Agama untuk mendukung Madrasah Aliyah dengan program unggulan seperti vokasi dan robotic,” jelasnya.
Viqri berharap ke depan pemerintah daerah dapat menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan penguatan sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, agar masyarakat tidak hanya menikmati pembangunan fisik tetapi juga memperoleh akses pekerjaan yang layak.
“Harapan kami agar pemerintah daerah tidak terlalu bernafsu merealisasikan janji politiknya, karena rakyat selain butuh jalan juga butuh pekerjaan. Itu harus disiapkan melalui pendidikan, baik lembaga formal maupun nonformal,” pungkasnya.
Perkuat Daya Saing Tenaga Kerja Lokal
Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, berkomitmen tinggi pada penyerapan tenaga kerja lokal, menargetkan kuota 70 persen bagi warga Subang di kawasan industri, termasuk VinFast dan BYD.
Hal ini ditegaskan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat sekitar industri, serta memastikan manfaat investasi yang masuk ke Subang.
Bupati telah menandatangani kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal pada Maret 2025.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Subang, Rona Mairansyah mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas dan kesiapan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dan terserap optimal oleh industri.
“Kami terus mendorong pelatihan, peningkatan kompetensi, serta kolaborasi dengan perusahaan agar tenaga kerja lokal bisa terserap lebih maksimal,” tegasnya.
Dedi Mulyadi Soroti Minimnya Serapan Tenaga Kerja Lokal
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menyoroti minimnya penyerapan tenaga kerja lokal di kawasan industri Subang dengan menyebut 8 dari 10 pekerja di perusahaan besar bukan warga setempat.
Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menilai derasnya investasi belum sepenuhnya berdampak pada masyarakat lokal, khususnya dalam hal kesempatan kerja.
“Karyawan di PT VinFast dan BYD kebanyakan orang luar. Dari 10 orang, hanya sekitar 2 orang yang berasal dari Subang,” katanya saat menyampaikan pidato di Sidang Paripurna Hari Jadi ke-78 Kabupaten Subang di DPRD, Senin (6/4/2026).
Pernyataan itu langsung menjadi sorotan, mengingat Subang kini berkembang sebagai kawasan industri strategis di Jawa Barat. Namun, KDM mengingatkan agar pertumbuhan investasi tidak mengabaikan kepentingan tenaga kerja lokal.
Ia juga mempertanyakan peran Dinas Tenaga Kerja dalam menyiapkan sumber daya manusia agar mampu bersaing di dunia industri.
“Bagaimana Disnaker membantu calon pekerja di Subang agar penganggurannya bisa berkurang?” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya berbangga dengan masuknya investasi, tetapi harus memastikan masyarakat setempat menjadi bagian utama dari pertumbuhan tersebut.
KDM menegaskan perlunya langkah konkret dan terukur, mulai dari pelatihan kerja, sertifikasi, hingga penyesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
Momentum Hari Jadi ke-78 Kabupaten Subang, lanjutnya, harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar pembangunan tidak meninggalkan masyarakatnya sendiri.(cdp/hdi/ysp)
