Kadisnaker Baru Subang Dihadapkan Tantangan Jaga Hubungan Industrial, Buruh Minta Program Strategis Dilanjutkan
SUBANG – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disnakertrans) Kabupaten Subang yang baru, Dr. Aep Saepudin, dihadapkan pada tantangan menjaga hubungan industrial di tengah pesatnya pertumbuhan investasi di Kabupaten Subang. Kehadirannya sebagai Kadisnaker baru Subang diharapkan mampu menjaga sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan kalangan pekerja.
Kalangan serikat buruh berharap pergantian kepemimpinan tidak menghambat berbagai program strategis yang selama ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dengan iklim investasi yang terus berkembang, Disnakertrans diharapkan dapat memastikan hubungan industrial tetap kondusif dan berpihak pada kepentingan semua pihak.
Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Umum FSBP-KASBI Kabupaten Subang, Rahmat Saputra, SH, menyusul pelantikan Dr. Aep Saepudin menggantikan Rona Mairansyah pada Senin (3/8/2026).
Menurut Rahmat, persoalan ketenagakerjaan memiliki kompleksitas yang tinggi sehingga kepala dinas yang baru membutuhkan kemampuan beradaptasi sekaligus menjaga keberlanjutan program-program yang telah berjalan.
"Pergantian kepemimpinan Disnaker Subang tentunya akan ada pembelajaran kembali bagi Kadisnaker baru, karena persoalan ketenagakerjaan merupakan salah satu persoalan yang cukup rumit," ujarnya kepada Pasundan Ekspres, Selasa (4/8).
Rahmat berharap kepemimpinan baru Disnakertrans tetap melanjutkan program kelembagaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab). Menurutnya, kedua forum tersebut memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi, merumuskan kebijakan pengupahan, sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan hubungan industrial.
Selain menjaga keberlangsungan program yang telah ada, FSBP-KASBI juga mendorong Disnakertrans membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan seluruh organisasi serikat pekerja dan serikat buruh di Kabupaten Subang. Komunikasi yang terbuka dinilai menjadi kunci menjaga kondusivitas hubungan industrial di tengah berkembangnya kawasan industri di Subang.
"Harapan kami berikutnya, Kadisnaker juga harus bisa membuka ruang diskusi yang luas dengan serikat pekerja dalam menyikapi segala permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Kabupaten Subang," katanya.
Rahmat menilai, Kabupaten Subang yang terus berkembang sebagai kawasan tujuan investasi membutuhkan tata kelola ketenagakerjaan yang adaptif, adil, dan partisipatif. Karena itu, ia berharap Disnakertrans mampu memperkuat fungsi mediasi, menjaga hubungan industrial tetap kondusif, serta memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun melalui dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. (hdi/ysp)
