Kejar Target Akseptor 2026, DP2KBP3A Gencarkan Pelayanan KB Jangka Panjang di Seluruh Kecamatan
SUBANG – Pemerintah Kabupaten Subang terus menggencarkan pelayanan KB jangka panjang di seluruh kecamatan untuk mengejar target akseptor tahun 2026. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP) atau sterilisasi terus diintensifkan sebagai upaya mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk sekaligus mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera.
Kepala Bidang Keluarga Berencana DP2KBP3A Kabupaten Subang, Nadyah Tbhasrahil, mengatakan pelayanan MKJP telah dilaksanakan secara rutin sejak April 2026 dan dijadwalkan berlangsung sebanyak tujuh kali sepanjang tahun. Program tersebut menjangkau seluruh kecamatan dengan melibatkan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan.
"Pelayanan MKJP kami laksanakan secara bertahap di setiap kecamatan. Puskesmas melakukan pendataan kebutuhan akseptor, kemudian kami menyiapkan kebutuhan alat kontrasepsinya melalui UPT agar pelayanan dapat berjalan optimal," ujarnya.
Selain memperluas layanan MKJP, DP2KBP3A juga terus mengoptimalkan pelayanan sterilisasi melalui program Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP). Kedua layanan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang yang dinilai lebih efektif dalam mendukung program keluarga berencana.
Untuk pelayanan MOP, target tahun 2026 ditetapkan sebanyak 30 akseptor. Namun hingga pertengahan tahun, realisasinya baru mencapai sembilan peserta. Kondisi tersebut mendorong DP2KBP3A terus menggencarkan sosialisasi serta penjaringan calon akseptor melalui para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Sementara itu, pelayanan MOW telah dilaksanakan dua kali sepanjang tahun ini dengan target sebanyak 225 peserta. Pada pelaksanaan pertama tercatat 163 akseptor mengikuti pelayanan, sedangkan tahap kedua diikuti 50 akseptor.
"Dari target tersebut masih ada sekitar 12 peserta yang harus dipenuhi. Kami masih menunggu kemungkinan adanya dukungan program dari pemerintah pusat maupun provinsi agar pelaksanaan berikutnya bisa digabungkan sehingga lebih efektif," jelas Nadyah.
Ia menambahkan, setiap calon peserta wajib menjalani proses *screening* kesehatan di puskesmas sebelum mengikuti tindakan medis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh akseptor memenuhi persyaratan kesehatan sehingga pelayanan dapat berlangsung aman dan sesuai prosedur.
Pelaksanaan pelayanan KB melibatkan tenaga medis berpengalaman, termasuk dokter spesialis yang telah lama menangani program keluarga berencana. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Kabupaten Subang.
Selain memperoleh pelayanan medis, para peserta juga mendapatkan fasilitas pendukung berupa konsumsi, transportasi, hingga pendampingan selama proses pelayanan. Seluruh pembiayaan program ditanggung pemerintah sebagai bentuk komitmen meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan keluarga berencana.
Nadyah berharap rangkaian pelayanan KB yang masih berlangsung hingga akhir tahun mampu meningkatkan jumlah akseptor di Kabupaten Subang sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga.
"Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera," pungkasnya.(znl/ysp)
