Sekda Bantah Data Serapan APBD Bandung Barat di Bawah 30 Persen, Klaim Realisasi Sudah Capai 40 Persen

BANDUNG BARAT – APBD Bandung Barat kembali menjadi sorotan setelah muncul perbedaan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB). Di satu sisi, data Kementerian Keuangan menunjukkan serapan belanja daerah masih di bawah 30 persen. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan realisasi telah menembus sekitar 40 persen.

Berdasarkan data Portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)/Simtrada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 10 Juli 2026, realisasi Belanja Daerah KBB baru mencapai Rp924,66 miliar atau 28,91 persen dari total APBD Rp3,20 triliun.

Realisasi Belanja Modal bahkan baru tercatat Rp4,58 miliar atau 2,51 persen dari pagu Rp182,69 miliar. Sementara dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang telah masuk ke kas daerah mencapai Rp893,39 miliar atau 52,74 persen dari total alokasi.

Data tersebut diperkuat dengan capaian pengadaan barang dan jasa. Dari 5.209 paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) senilai Rp557,32 miliar, baru 916 paket yang terealisasi dengan nilai Rp124,90 miliar atau sekitar 22,41 persen.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim, membantah angka serapan APBD yang tercantum dalam portal nasional tersebut.

Ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat Selasa(14/7/2026), Ade menyebut data tersebut tidak menggambarkan kondisi terkini.

"Data itu keliru. Realisasi kita sekarang sudah sekitar 40 persen," kata Ade singkat.

Ia menjelaskan, perbedaan angka tersebut diduga terjadi pada proses sinkronisasi data dengan pemerintah provinsi. Menurutnya, Pemkab Bandung Barat telah berkoordinasi agar data yang ditampilkan dapat segera diperbarui.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi," ujarnya.

Namun demikian, hingga berita ini ditulis belum ada pembaruan pada portal resmi DJPK Kementerian Keuangan. Perbedaan sekitar 11 poin persentase antara data pemerintah pusat dan klaim pemerintah daerah menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi pelaporan keuangan daerah.

Publik juga masih menunggu penjelasan lebih rinci mengenai komponen belanja yang telah terealisasi, termasuk capaian belanja modal dan percepatan proyek-proyek pembangunan yang hingga awal Juli masih tercatat rendah dalam data nasional. 

Kejelasan tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kinerja pengelolaan APBD Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2026.(ijr/ysp)