Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Sekda Bantah Data Serapan APBD Bandung Barat di Bawah 30 Persen, Klaim Realisasi Sudah Capai 40 Persen

I
Ijang Samsu RijalEditor: Yusup Suparman
|09:23 WIB
Bagikan:
Sekda Bantah Data Serapan APBD Bandung Barat di Bawah 30 Persen, Klaim Realisasi Sudah Capai 40 Persen
BANTAHAN: Sekda Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim membantah angka serapan APBD yang tercantum dalam portal nasional di bawah 30 persen. Ijang Samsu Rijal/Pasundan Ekspres

BANDUNG BARAT – APBD Bandung Barat kembali menjadi sorotan setelah muncul perbedaan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB). Di satu sisi, data Kementerian Keuangan menunjukkan serapan belanja daerah masih di bawah 30 persen. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan realisasi telah menembus sekitar 40 persen.

Berdasarkan data Portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)/Simtrada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 10 Juli 2026, realisasi Belanja Daerah KBB baru mencapai Rp924,66 miliar atau 28,91 persen dari total APBD Rp3,20 triliun.

Realisasi Belanja Modal bahkan baru tercatat Rp4,58 miliar atau 2,51 persen dari pagu Rp182,69 miliar. Sementara dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang telah masuk ke kas daerah mencapai Rp893,39 miliar atau 52,74 persen dari total alokasi.

Data tersebut diperkuat dengan capaian pengadaan barang dan jasa. Dari 5.209 paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) senilai Rp557,32 miliar, baru 916 paket yang terealisasi dengan nilai Rp124,90 miliar atau sekitar 22,41 persen.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim, membantah angka serapan APBD yang tercantum dalam portal nasional tersebut.

Ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat Selasa(14/7/2026), Ade menyebut data tersebut tidak menggambarkan kondisi terkini.

"Data itu keliru. Realisasi kita sekarang sudah sekitar 40 persen," kata Ade singkat.

Ia menjelaskan, perbedaan angka tersebut diduga terjadi pada proses sinkronisasi data dengan pemerintah provinsi. Menurutnya, Pemkab Bandung Barat telah berkoordinasi agar data yang ditampilkan dapat segera diperbarui.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi," ujarnya.

Namun demikian, hingga berita ini ditulis belum ada pembaruan pada portal resmi DJPK Kementerian Keuangan. Perbedaan sekitar 11 poin persentase antara data pemerintah pusat dan klaim pemerintah daerah menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi pelaporan keuangan daerah.

Publik juga masih menunggu penjelasan lebih rinci mengenai komponen belanja yang telah terealisasi, termasuk capaian belanja modal dan percepatan proyek-proyek pembangunan yang hingga awal Juli masih tercatat rendah dalam data nasional. 

Kejelasan tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kinerja pengelolaan APBD Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2026.(ijr/ysp)

Berita Terbaru

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Headline9 jam lalu
Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Subang9 jam lalu
Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Purwakarta10 jam lalu
Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Subang10 jam lalu
Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Lifestyle12 jam lalu
Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Lifestyle13 jam lalu
Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Lifestyle14 jam lalu
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Nasional14 jam lalu
Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Lifestyle14 jam lalu
Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Nasional14 jam lalu