Anggota DPRD Jabar Andhika Soroti 8 Agenda Prioritas Pemerintah, Dorong Dampaknya Dirasakan hingga Daerah
SUBANG – Anggota DPRD Jawa Barat Andhika Surya Gumilar menegaskan komitmennya untuk mengawal delapan agenda prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar arah pembangunan nasional selaras dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Menurut Andhika, delapan agenda tersebut harus diterjemahkan menjadi kerja nyata pemerintah daerah, bukan berhenti sebagai kebijakan di tingkat pusat. DPRD, kata dia, memiliki peran penting dalam memastikan program pembangunan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Delapan agenda prioritas Presiden Prabowo ini menunjukkan arah yang jelas, bagaimana Indonesia dibangun menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan rakyatnya semakin sejahtera. Kami di daerah tentu harus seirama dan ikut mengawal agar manfaat pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat,” ujar Andhika, Rabu (26/8/2026).
Delapan agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam fokus pembangunan nasional RAPBN 2026 tersebut meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penguatan ekonomi rakyat, pertahanan rakyat semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.
Dari delapan agenda tersebut, Andhika menilai ketahanan pangan menjadi salah satu sektor yang penting dikawal hingga tingkat daerah. Pemerintah mendorong swasembada pangan melalui peningkatan produksi beras dan jagung, modernisasi pertanian serta dukungan pupuk bagi petani.
Berdasarkan data capaian pemerintahan hingga Juni 2026 yang tercantum dalam materi agenda prioritas dan prestasi pemerintahan, produksi beras dan jagung nasional disebut mencapai capaian tertinggi. Sementara cadangan beras pemerintah tercatat lebih dari 3,5 juta ton pada Mei 2026, meningkat dari sekitar 3,25 juta ton pada periode sebelumnya.
Andhika mengatakan Jawa Barat memiliki potensi besar di sektor pertanian. Karena itu, kebijakan ketahanan pangan harus memberikan kepastian bagi petani.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi nasional, tetapi bagaimana petani mendapatkan kepastian dalam menjalankan usaha pertaniannya. Pupuk, irigasi, teknologi dan akses pasar harus terus menjadi perhatian,” katanya.
Agenda berikutnya adalah ketahanan energi melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi serta percepatan penggunaan energi bersih, seperti tenaga surya, hidro, panas bumi dan bioenergi.
Sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurut Andhika, memiliki dampak ganda. Selain diarahkan untuk memperbaiki kualitas gizi anak, program tersebut juga dinilai dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.
Berdasarkan data hingga Juni 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 10 juta penerima manfaat dan didukung 12.508 SPG yang tersebar di berbagai wilayah.
“MBG harus menjadi investasi bagi masa depan generasi bangsa. Anak-anak mendapatkan asupan yang baik, sementara petani, peternak, nelayan dan pelaku UMKM juga harus bisa mengambil manfaat dari perputaran ekonomi program ini,” ujarnya.
Pendidikan bermutu dan kesehatan berkualitas juga menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia. Pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, beasiswa, sekolah rakyat dan sarana pendidikan. Sementara sektor kesehatan menitikberatkan pada pemerataan akses layanan, pelayanan gratis dan penguatan fasilitas dasar.
Data capaian hingga Juni 2026 mencatat lebih dari 5 juta warga telah mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari upaya deteksi dini penyakit dan peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
“Pendidikan dan kesehatan adalah pondasi pembangunan manusia. Kita ingin masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk sekolah, meningkatkan keterampilan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Di sisi ekonomi, pemerintah mendorong penguatan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih serta perluasan akses masyarakat terhadap sembako, pupuk, logistik dan pembiayaan.
Pembangunan infrastruktur juga dinilai menjadi bagian penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok.
Hingga Juni 2026, tercatat pembangunan sekitar 1.151 kilometer jalan desa dan jembatan, dengan efisiensi anggaran mencapai Rp5,4 triliun. Pemerintah juga memiliki target pembangunan 5.000 jembatan, dengan sekitar 2.500 jembatan dilaporkan telah memasuki progres pembangunan.
“Pembangunan harus terasa sampai ke desa. Ketika akses jalan, ekonomi rakyat dan fasilitas dasar semakin baik, maka kesempatan masyarakat untuk berkembang juga semakin terbuka,” ungkap Andhika.
Dua agenda lainnya, yakni pertahanan rakyat semesta serta percepatan investasi dan perdagangan global, juga dinilai perlu diterjemahkan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat daerah.
Andhika berharap investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal.
Selain delapan agenda utama, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program pendukung, di antaranya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), magang nasional serta rehabilitasi fasilitas sekolah.
Andhika menegaskan, pembangunan juga harus dibarengi tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, ia mendukung transformasi tata kelola ekonomi, hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja serta penguatan kebijakan berbasis data dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Posisi kami jelas, seirama dengan semangat Presiden Prabowo. Pembangunan harus berorientasi pada kepentingan rakyat, memperkuat kemandirian bangsa dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk maju,” pungkasnya.
Ia berharap delapan agenda prioritas pemerintah tidak hanya menjadi target di tingkat pusat, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan kerja nyata di setiap daerah. Sinergi pusat dan daerah dinilai penting agar arah pembangunan nasional memberikan dampak yang lebih nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk di Jawa Barat.(hdi)
