Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Bongkar Setoran Tambang Ilegal! Dedi Mulyadi Murka: ‘Pantas Tak Ditutup, Ada yang Terima Uang!

R
Rian AlfianEditor: Dobi Maulana
|12:44 WIB
Bagikan:
Bongkar Setoran Tambang Ilegal! Dedi Mulyadi Murka: ‘Pantas Tak Ditutup, Ada yang Terima Uang!
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bersama para pekerja tambang tanah di Margahayu, Kab. Subang Sumber : instagram Dedimulyadi71

PASUNDANEKSPRES.ID - Sidak yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di lokasi Tambang Ilegal di Kabupaten Subang memicu gelombang polemik baru. Tak hanya menyoroti kerusakan lingkungan dan infrastruktur, inspeksi mendadak tersebut juga membuka dugaan praktik setoran rutin kepada sejumlah oknum aparat agar aktivitas tambang ilegal tetap berjalan mulus.

Galian tanah tanpa izin yang mencakup area sekitar 3 hektar itu disebut telah lama dikeluhkan warga. Aktivitas pengerukan diduga menjadi penyebab rusaknya jalan kabupaten akibat lalu lalang kendaraan berat setiap hari.

Namun yang paling mengejutkan, dalam dialog langsung di lokasi, pengelola tambang mengakui adanya “uang koordinasi” yang rutin diberikan setiap bulan kepada sejumlah pihak.

Kasus Tambang Ilegal Dugaan Aliran Dana ke Aparat 

Berdasarkan pengakuan pekerja di lokasi, setoran yang diberikan mencapai puluhan juta rupiah per bulan, dengan rincian:

  • Oknum Polres: Rp10 juta per bulan

  • Oknum Polsek: Rp5 juta per bulan

  • Oknum Satpol PP: Rp1 juta per titik lokasi

Total dana koordinasi tersebut disebut mencapai lebih dari Rp15 juta setiap bulan demi memastikan aktivitas tambang ilegal tetap aman dari penertiban.

Mendengar pengakuan itu, Dedi Mulyadi langsung bereaksi keras di hadapan para pengelola tambang.

“Pantas tidak ditutup karena terima uang, ya?” tegas Dedi.

Pernyataan itu langsung membuat suasana sidak memanas. Pihak pengelola mencoba memberikan alasan bahwa mereka sebenarnya ingin menempuh jalur legal, namun proses perizinan dinilai rumit dan sulit.

“Saya juga pengen bayar pajak, ini gimana,” ujar pemilik galian.

Namun Dedi menilai uang yang selama ini keluar justru salah sasaran.

“Daripada uang berhamburan ke oknum, lebih baik bayarkan ke kas daerah Kabupaten Subang,” balasnya tegas.

Dalih untuk Proyek Patimban

Dalam sidak tersebut, pengelola juga berdalih bahwa pengerukan tanah dilakukan demi mendukung kebutuhan proyek Patimban serta atas permintaan warga agar lahan bisa diratakan menjadi area persawahan.

Meski begitu, Dedi Mulyadi menegaskan alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk aktivitas ilegal. Ia memastikan kasus ini akan ditindaklanjuti dan dugaan keterlibatan aparat bakal ditelusuri lebih jauh.

“Nanti saya panggil hari Senin. Kalau diperiksa satu per satu, harus ngomong siapa yang terima uangnya,” ungkap Dedi.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik Jawa Barat karena dinilai membuka praktik lama yang selama ini diduga menjadi “pelindung” aktivitas tambang ilegal di berbagai daerah.

Berita Terbaru

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional3 menit lalu
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Nasional4 menit lalu
Sambut Tahun Baru 2027, fave+ Hotel Pamanukan Siapkan Pesta Kuliner

Sambut Tahun Baru 2027, fave+ Hotel Pamanukan Siapkan Pesta Kuliner

Headline10 menit lalu
8 Nama Mulai Disebut Jadi Pengganti Gibran, Ada Puan hingga Dasco!

8 Nama Mulai Disebut Jadi Pengganti Gibran, Ada Puan hingga Dasco!

Nasional11 menit lalu
Polemik BYD Subang Tak Kunjung Reda, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Polemik BYD Subang Tak Kunjung Reda, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Headline30 menit lalu
Hilang 7 Hari di Gunung Bawakaraeng, Pendaki 15 Tahun Akhirnya Ditemukan Selamat

Hilang 7 Hari di Gunung Bawakaraeng, Pendaki 15 Tahun Akhirnya Ditemukan Selamat

Nasional32 menit lalu
Warga Pasirangin Purwakarta Tolak Kopdes di Lahan TPU, Sampaikan 4 Tuntutan

Warga Pasirangin Purwakarta Tolak Kopdes di Lahan TPU, Sampaikan 4 Tuntutan

Headline50 menit lalu
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Nasional12 jam lalu
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Nasional12 jam lalu
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Nasional12 jam lalu