Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Mahar Fantastis & Janji Hidup Mewah, Dedi Mulyadi Bongkar Bahaya “Pengantin Pesanan”

R
Rian AlfianEditor: Dobi Maulana
|09:10 WIB
Bagikan:
Mahar Fantastis & Janji Hidup Mewah, Dedi Mulyadi Bongkar Bahaya “Pengantin Pesanan”
Dedi Mulyadi Bongkar Bahaya “Pengantin Pesanan” - Dok. Pemprov Jawa Barat

PASUNDANEKSPRES.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengingatkan perempuan di Jawa Barat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik “pengantin pesanan” yang belakangan ini dilaporkan semakin marak terjadi di berbagai daerah.

Ia menegaskan bahwa modus ini bukan sekadar persoalan pernikahan biasa, melainkan sudah mengarah pada praktik perdagangan orang yang merugikan dan membahayakan keselamatan perempuan.

Menurutnya, para pelaku biasanya menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan calon korban, mulai dari janji pernikahan dengan warga negara asing hingga iming-iming mahar dalam jumlah besar serta gambaran kehidupan mewah di luar negeri.

Tidak jarang, korban dijanjikan tempat tinggal layak, pekerjaan yang baik, dan masa depan yang lebih sejahtera. Padahal, di balik semua janji tersebut sering tersembunyi risiko eksploitasi, kekerasan, hingga kehilangan kebebasan.

Dedi menjelaskan bahwa banyak korban akhirnya terjebak karena tekanan ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta rendahnya literasi hukum dan pemahaman tentang prosedur resmi pernikahan maupun keberangkatan kerja ke luar negeri.

Tawaran yang sekilas terlihat menguntungkan itu kerap tidak melalui mekanisme yang sah dan tidak didampingi lembaga berwenang, sehingga ketika terjadi masalah, korban kesulitan mendapatkan perlindungan hukum.

Kasus yang menimpa seorang warga Kabupaten Cirebon, lanjutnya, harus menjadi alarm serius bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa praktik semacam ini nyata adanya dan bisa menyasar siapa saja.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa setiap proses pernikahan dengan warga negara asing maupun rencana bekerja ke luar negeri wajib dilakukan melalui jalur legal, memenuhi seluruh persyaratan administrasi, serta berada dalam pengawasan dan pendampingan instansi resmi terkait.

Ia juga meminta pemerintah desa, kelurahan, hingga pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga mereka.

Edukasi tersebut mencakup pemahaman tentang bahaya perdagangan orang, pentingnya verifikasi dokumen, serta langkah-langkah melapor jika menemukan indikasi praktik mencurigakan.

Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Dedi berharap perempuan di Jawa Barat tidak mudah tergiur janji manis yang menyesatkan dan dapat terlindungi dari praktik yang merugikan masa depan mereka.

“Iming-iming kesejahteraan sering kali berakhir petaka,” tegasnya.

Berita Terbaru

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Headline11 jam lalu
Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Bandung Barat12 jam lalu
Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Purwakarta12 jam lalu
Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Subang13 jam lalu
ADVERTISEMENT
HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

Lifestyle13 jam lalu
Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Subang13 jam lalu
Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Purwakarta13 jam lalu
Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Purwakarta13 jam lalu
Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital,  Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital, Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Karawang14 jam lalu
DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

Karawang14 jam lalu