Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Mahar Fantastis & Janji Hidup Mewah, Dedi Mulyadi Bongkar Bahaya “Pengantin Pesanan”

R
Rian AlfianEditor: Dobi Maulana
|09:10 WIB
Bagikan:
Mahar Fantastis & Janji Hidup Mewah, Dedi Mulyadi Bongkar Bahaya “Pengantin Pesanan”
Dedi Mulyadi Bongkar Bahaya “Pengantin Pesanan” - Dok. Pemprov Jawa Barat

PASUNDANEKSPRES.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengingatkan perempuan di Jawa Barat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik “pengantin pesanan” yang belakangan ini dilaporkan semakin marak terjadi di berbagai daerah.

Ia menegaskan bahwa modus ini bukan sekadar persoalan pernikahan biasa, melainkan sudah mengarah pada praktik perdagangan orang yang merugikan dan membahayakan keselamatan perempuan.

Menurutnya, para pelaku biasanya menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan calon korban, mulai dari janji pernikahan dengan warga negara asing hingga iming-iming mahar dalam jumlah besar serta gambaran kehidupan mewah di luar negeri.

Tidak jarang, korban dijanjikan tempat tinggal layak, pekerjaan yang baik, dan masa depan yang lebih sejahtera. Padahal, di balik semua janji tersebut sering tersembunyi risiko eksploitasi, kekerasan, hingga kehilangan kebebasan.

Dedi menjelaskan bahwa banyak korban akhirnya terjebak karena tekanan ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta rendahnya literasi hukum dan pemahaman tentang prosedur resmi pernikahan maupun keberangkatan kerja ke luar negeri.

Tawaran yang sekilas terlihat menguntungkan itu kerap tidak melalui mekanisme yang sah dan tidak didampingi lembaga berwenang, sehingga ketika terjadi masalah, korban kesulitan mendapatkan perlindungan hukum.

Kasus yang menimpa seorang warga Kabupaten Cirebon, lanjutnya, harus menjadi alarm serius bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa praktik semacam ini nyata adanya dan bisa menyasar siapa saja.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa setiap proses pernikahan dengan warga negara asing maupun rencana bekerja ke luar negeri wajib dilakukan melalui jalur legal, memenuhi seluruh persyaratan administrasi, serta berada dalam pengawasan dan pendampingan instansi resmi terkait.

Ia juga meminta pemerintah desa, kelurahan, hingga pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga mereka.

Edukasi tersebut mencakup pemahaman tentang bahaya perdagangan orang, pentingnya verifikasi dokumen, serta langkah-langkah melapor jika menemukan indikasi praktik mencurigakan.

Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Dedi berharap perempuan di Jawa Barat tidak mudah tergiur janji manis yang menyesatkan dan dapat terlindungi dari praktik yang merugikan masa depan mereka.

“Iming-iming kesejahteraan sering kali berakhir petaka,” tegasnya.

Berita Terbaru

PKS Minta Relokasi Badak Jawa Tak Tergesa-gesa

PKS Minta Relokasi Badak Jawa Tak Tergesa-gesa

Nasional13 menit lalu
Kualitas Udara di Bandung Memburuk, Warga Diminta Waspada

Kualitas Udara di Bandung Memburuk, Warga Diminta Waspada

Jawa Barat1 jam lalu
Tawuran di Petamburan Tanah Abang Kembali Pecah

Tawuran di Petamburan Tanah Abang Kembali Pecah

Nasional1 jam lalu
Desta Kembalikan Dana Endorse Bersama The Dudas, Tegaskan Soal Kehalalan Nafkah Anak

Desta Kembalikan Dana Endorse Bersama The Dudas, Tegaskan Soal Kehalalan Nafkah Anak

Lifestyle1 jam lalu
22 Syarat Wajib Cawapres Pengganti Gibran, Ijazah Bakal Diperiksa Ketat

22 Syarat Wajib Cawapres Pengganti Gibran, Ijazah Bakal Diperiksa Ketat

Nasional1 jam lalu
Cara Pesan Tiket Kereta Api Online Lewat HP, Praktis Tanpa Harus Antre di Stasiun

Cara Pesan Tiket Kereta Api Online Lewat HP, Praktis Tanpa Harus Antre di Stasiun

Nasional1 jam lalu
6.362 Guru SD di Subang Sudah Terverifikasi, Pendataan Terus Dilakukan

6.362 Guru SD di Subang Sudah Terverifikasi, Pendataan Terus Dilakukan

Headline1 jam lalu
MPR Siapkan Pengganti Gibran, Dua Tim Dibentuk! Pelantikan Wapres Baru Dijadwalkan 9 Desember

MPR Siapkan Pengganti Gibran, Dua Tim Dibentuk! Pelantikan Wapres Baru Dijadwalkan 9 Desember

Nasional1 jam lalu
Kasus Firli Bahuri Tak Kunjung Tuntas, Kapolri Suyudi Didesak Beri Kepastian Hukum

Kasus Firli Bahuri Tak Kunjung Tuntas, Kapolri Suyudi Didesak Beri Kepastian Hukum

Nasional1 jam lalu
Janji Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar per Provinsi, Pemda Bingung Tunggu Petunjuk Teknis

Janji Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar per Provinsi, Pemda Bingung Tunggu Petunjuk Teknis

Nasional1 jam lalu