Petani Hadapi Ancaman Kekeringan, Andhika Dorong Perbaikan Irigasi Diprioritaskan
SUBANG- Ancaman kekeringan yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kabupaten Subang menjadi perhatian Anggota DPRD Jawa Barat, Andhika Surya Gumilar. Kondisi kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Oktober 2026 dinilai perlu diantisipasi lebih serius, terutama untuk menjaga produktivitas lahan pertanian dan ketahanan pangan.
Andhika mendorong pemerintah agar perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi menjadi salah satu program prioritas. Menurutnya, ketersediaan air menjadi faktor penting bagi petani untuk mempertahankan produksi ketika musim kemarau semakin panjang.
“Kalau kita bicara kekeringan, persoalannya bukan hanya kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga bagaimana memastikan petani tetap bisa mendapatkan air untuk lahan pertaniannya. Karena itu, infrastruktur irigasi harus menjadi perhatian,” ujar Andhika pada Kamis (20/8/2026).
Kondisi di lapangan menunjukkan ancaman kekeringan bukan lagi persoalan yang bersifat teoritis. BPBD Kabupaten Subang sebelumnya telah melakukan langkah penanganan dengan melakukan pompanisasi di tiga wilayah, yakni Kecamatan Pusakanagara, Compreng dan Cipunagara.
Pompanisasi dilakukan dengan memanfaatkan sumber air yang masih tersedia di sekitar areal persawahan. Di Pusakanagara, misalnya, air untuk pompanisasi diambil dari Kali Kuara. Sementara di Jatimulya, Kecamatan Compreng, sumber air berasal dari resapan Sungai Cigadung. Adapun di Cipunagara, air diambil dari Sungai Cilamatan.
Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sumber air dan jaringan distribusi menjadi sangat penting ketika curah hujan menurun.
Selain untuk pertanian, BPBD Subang juga telah menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Berdasarkan data penanganan yang disampaikan BPBD, suplai air telah dilakukan di lima kecamatan dengan volume mencapai sekitar 100 ribu liter lebih.
Di antaranya Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden sebanyak sekitar 20.000 liter, Legon Kulon sekitar 25.000 liter, Desa Jati, Kecamatan Cipunagara sekitar 20.000 liter, Pusakajaya sekitar 15.000 liter dan Desa Palasari, Kecamatan Ciater sekitar 20.000 liter. BPBD juga menyebut penyaluran sekitar 20.000 liter di Desa Munjul, Kecamatan Pagaden Barat.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tekanan terhadap ketersediaan air semakin nyata. Karena itu, menurut Andhika, kebijakan penanganan kekeringan tidak cukup hanya berupa distribusi air bersih atau pompanisasi ketika kondisi sudah darurat.
“Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama dan penanganannya selalu bersifat darurat. Perlu ada perencanaan jangka panjang, termasuk memperbaiki irigasi dan memastikan sumber-sumber air bisa dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
Andhika meminta pemerintah melakukan pemetaan terhadap jaringan irigasi yang mengalami kerusakan, pendangkalan maupun kebocoran. Perbaikan, kata dia, harus diarahkan terlebih dahulu ke daerah yang menjadi sentra produksi pangan dan wilayah yang berulang kali mengalami kekurangan air ketika kemarau.
“Mana irigasi yang rusak, mana yang perlu dinormalisasi, mana yang perlu diperbaiki total, semuanya harus dipetakan. Kemudian prioritasnya diberikan kepada wilayah pertanian yang memang membutuhkan,” ujarnya.
Dorongan tersebut menjadi semakin penting mengingat musim kemarau tahun ini diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Oktober. BPBD Subang menyatakan akan terus mengantisipasi kemungkinan meningkatnya permintaan air bersih masyarakat.
Di sisi lain, kondisi lahan yang kering juga meningkatkan risiko kebakaran. BPBD Subang mencatat sekitar 100 kejadian kebakaran, baik skala kecil maupun besar, selama masa status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.
Menurut Andhika, kondisi tersebut harus menjadi peringatan bahwa pengelolaan air dan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan pertanian, irigasi, konservasi sumber air dan mitigasi bencana.
Ia menilai keberadaan irigasi yang baik bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi petani.
“Kalau air tersedia, petani bisa tetap menanam dan mempertahankan produksinya. Tetapi kalau air tidak tersedia, dampaknya bisa berantai, mulai dari gagal panen, pendapatan petani menurun sampai berpengaruh terhadap ketahanan pangan,” jelasnya.
Andhika juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memperkuat koordinasi dengan kelompok tani serta pengelola irigasi. Petani perlu dilibatkan dalam menentukan titik-titik yang paling membutuhkan perbaikan karena mereka yang setiap hari mengetahui kondisi jaringan air di lapangan.
Ia berharap anggaran untuk sektor pertanian tidak hanya diarahkan pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur yang mampu mengurangi risiko kekeringan secara berkelanjutan.
“Petani harus mendapatkan kepastian. Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika sawah sudah kekeringan, tetapi sejak jauh-jauh hari menyiapkan infrastrukturnya,” tegas Andhika.(hdi)
