Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Seluruh Laporan Keuangan OPD Pemprov Jabar Diminta Dedi Mulyadi untuk Diaudit BPK

D
Dobi MaulanaEditor: Dobi Maulana
|09:58 WIB
Bagikan:
Seluruh Laporan Keuangan OPD Pemprov Jabar Diminta Dedi Mulyadi untuk Diaudit BPK
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit seluruh laporan keuangan OPD Pemprov Jabar.

PASUNDANEKSPRES.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak lagi mengandalkan metode uji sampel (sampling) dalam mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah. Ia meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Barat.

Menurut Dedi, audit yang mencakup seluruh OPD akan memberikan gambaran akuntabilitas keuangan yang lebih lengkap dan maksimal.

“Hal ini, agar potret akuntabilitas di Jawa Barat menjadi lebih optimal dan komprehensif,” kata Dedi dalam keterangannya di Bandung, baru-baru ini.

Permintaan tersebut disampaikan meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang ke-15 kali berturut-turut.

Dedi berpandangan bahwa pemeriksaan secara menyeluruh diperlukan untuk menemukan berbagai kelemahan administratif yang mungkin belum terdeteksi melalui metode sampling, termasuk dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Semoga WTP yang diberikan itu jadi cerminan kinerja efektif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan. Dan semoga kita tidak hanya puas pada WTP, tetapi juga pada kepuasan publik serta kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat,” ucap dia.

Selain meminta cakupan audit diperluas, Dedi juga berharap BPK dapat membantu memfasilitasi proses rekonsiliasi keuangan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Keuangan.

Dedi Mulyadi Soroti Pentingnya Audit Menyeluruh BPK

Ia menilai langkah tersebut penting untuk mengatasi persoalan keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang berdampak pada kondisi arus kas daerah sepanjang 2025.

“Pemprov Jabar punya kewajiban membayar dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat juga punya kewajiban membayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum terbayarkan kepada pemerintah daerah. Semoga bisa dilakukan rekonsiliasi sehingga utang kita juga menjadi piutang dan catatan APBD bisa ditutup dengan baik,” kata dia.

Dedi menjelaskan bahwa ketidakjelasan waktu pencairan dana dari pemerintah pusat turut memengaruhi pembayaran kepada pihak ketiga, termasuk kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah daerah.

“Kalau memang sudah ada SK Menteri Keuangannya sekian, maka kami berharap konsisten sampai Desember. Yang terjadi pada 2025, dana tersebut justru dibayarkan menjelang kontraktor harus dibayarkan sehingga mengalami penundaan,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan dukungannya terhadap komitmen Pemprov Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit, termasuk upaya perbaikan tata kelola administrasi dana BOS di sekolah.

“Saya ingin menegaskan bahwa penggunaan APBD yang efektif dan efisien sangat penting karena setiap Rupiah yang dialokasikan mencerminkan pekerjaan publik dan harapan masyarakat,” ucap Bobby.

Berita Terbaru

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Headline9 jam lalu
Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Subang10 jam lalu
Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Purwakarta10 jam lalu
Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Subang10 jam lalu
Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Lifestyle13 jam lalu
Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Lifestyle14 jam lalu
Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Lifestyle14 jam lalu
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Nasional14 jam lalu
Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Lifestyle14 jam lalu
Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Nasional14 jam lalu