Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Kemenkes Utamakan Pemberian Vaksinasi Mpox untuk Kelompok Risiko Tinggi

I
Inessia Nabila MEditor: Inessia Nabila M
|13:44 WIB
Bagikan:
Kemenkes Utamakan Pemberian Vaksinasi Mpox untuk Kelompok Risiko Tinggi
Kemenkes Utamakan Pemberian Vaksinasi Mpox untuk Kelompok Risiko Tinggi (foto: Freepik)

PASUNDAN EKSPRES - Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa pemberian vaksinasi Mpox di Indonesia hanya diberikan untuk kelompok berisiko tinggi.

Hal ini telah sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait pemberian vaksin cacar dan Mpox.

Menurut Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr. Prima Yosephine, M.K.M, kelompok berisiko tinggi itu antara lain: LSL (Lelaki berhubungan Seks dengan Lelaki) atau GBMSM (Gay, Biseksual dan Pria-yang-berhubungan-seks-dengan-pria lainnya), dan individu yang kontak dengan penderita Mpox dalam dua minggu terakhir.

BACA JUGA:Kemenkes Konfirmasi 88 Kasus Mpox 'Cacar Monyet' di Indonesia, DKI Jakarta Terbanyak

"Kelompok berisiko lainnya termasuk petugas laboratorium yang melakukan pemeriksaan spesimen virologi, terutama di daerah yang ada kasus Mpox, dan petugas kesehatan yang melakukan penanganan pada kasus Mpox," ucap Prima di Jakarta, dikutip dari laman Sehat Negeriku Kemenkes, Rabu (28/8).

Sementara itu, kelompok anak-anak tidak termasuk dalam kelompok sasaran vaksinasi Mpox di Indonesia.

"Sampai saat ini, anak-anak tidak termasuk dalam sasaran yang akan diberikan vaksin Mpox. Namun, petugas kesehatan yang melakukan penanganan kasus Mpox akan diberikan (vaksin) untuk memberi perlindungan dari tertularnya infeksi virus Mpox," jelasnya.

Pemberian vaksin dan vaksinasi Mpox di Indonesia bersifat pencegahan yang bertujuan mencegah munculnya gejala atau meminimalkan keparahan penyakit.

BACA JUGA:Kasus Mpox 'Cacar Monyet' Mulai Muncul di Indonesia, Begini Cara Penularannya

"Salah satu kriteria penerima vaksin Mpox adalah individu yang pernah kontak dengan penderita Mpox (vaksinasi post exposure)," ujar Prima.

"Namun, orang yang pernah kontak ini belum tentu terinfeksi. Jadi, imunisasi Mpox masih bersifat pencegahan. Sedangkan, bagi pasien yang sudah terinfeksi akan diberikan pengobatan yang sesuai," sambungnya.

Berdasarkan "Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Mpox (Monkeypox)" yang diterbitkan Kemenkes RI pada 2023, pemberian vaksinasi Mpox dalam situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC) masih bersifat komplemen terhadap pencegahan dan pengendalian utama seperti surveilans, pelacakan kontak, isolasi dan perawatan pasien.

Adapun pemberian vaksinasi Mpox secara massal tidak direkomendasikan hingga saat ini.

BACA JUGA:Kasus Mpox Varian Clade Ib Ditemukan di Luar Afrika, Kemenkes Imbau Masyarakat Tetap Waspada

Lebih lanjut, jenis vaksin Mpox yang digunakan di Indonesia adalah golongan Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN). 

MVA-BN merupakan vaksin turunan smallpox generasi ke-3 yang bersifat non-replicating. Vaksin ini sudah mendapat rekomendasi WHO untuk digunakan saat wabah Mpox.

Vaksin Mpox memberikan perlindungan pada tingkat tertentu terhadap infeksi dan penyakit berat. 

Setelah divaksin, meningkatkan kewaspadaan tetap diperlukan karena pembentukan kekebalan memerlukan waktu beberapa minggu.

BACA JUGA:Kasus Mpox Sudah Menyebar Luas, Perhatikan Perbedaannya dengan Cacar Biasa

Bagi seseorang yang tertular Mpox setelah vaksinasi, WHO menekankan, vaksin tetap melindungi terhadap penyakit berat dan kebutuhan akan rawat inap. 

Hasil dari penelitian efektivitas vaksin mengindikasikan bahwa vaksinasi memberikan tingkat perlindungan yang baik terhadap Mpox.

Sementara itu, untuk mengatasi wabah Mpox,  Kemenkes RI terus berupaya menyediakan vaksin MVA-BN. 

Namun, ketersediaan vaksin tersebut saat ini masih terbatas. Oleh karena itu, prioritas pemberian vaksin diberikan kepada daerah-daerah yang telah melaporkan adanya kasus Mpox.

"Vaksin Mpox saat ini terbatas dan digunakan pada sasaran prioritas di daerah yang dilaporkan adanya kasus. Lalu, khusus di Bali, karena akan dilaksanakan pertemuan internasional (Indonesia Africa Forum pada 1-3 September 2024) di mana ada beberapa peserta dari daerah terjangkit sehingga diperlukan adanya upaya mitigasi risiko untuk mencegah penularan Mpox," pungkas Prima. (inm)

Berita Terbaru

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Nasional14 menit lalu
ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

Nasional14 menit lalu
Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle17 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional24 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang25 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini29 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta31 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang31 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang33 menit lalu
Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Nasional34 menit lalu