21 Bulan Pemerintahan Prabowo, 121 Kebijakan Transformatif Mulai Selesaikan Persoalan Bangsa
PASUNDANEKSPRES.ID - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya terus bekerja untuk memenuhi janji dan amanah yang diberikan rakyat.
Selama 21 bulan memimpin pemerintahan, Prabowo menyebut berbagai kebijakan transformatif telah dijalankan untuk mengatasi persoalan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan, pemerintah bekerja dengan berpedoman pada empat hal utama, yakni menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, menjaga kepentingan inti nasional, menyelesaikan kesulitan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta memastikan seluruh kebijakan berorientasi pada kepentingan rakyat hingga generasi mendatang.
“Dalam waktu kurang dari dua tahun kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan,” kata Prabowo.
Prabowo menyapaikan, pemerintah belum mengklaim seluruh persoalan bangsa telah selesai maupun seluruh janji politik telah tertunaikan.
“Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan,” terangnya.
Menurut Prabowo, selama 21 bulan atau 663 hari pemerintahannya telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara. Jika dirata-ratakan, kebijakan tersebut disebut setara dengan satu kebijakan transformatif setiap lima hari.
Salah satu capaian yang disoroti Prabowo adalah sektor pangan. Ia menyebut Indonesia telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Prabowo mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan serta kerja bersama berbagai pihak.
Salah satu kebijakan yang disebut berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan adalah penyederhanaan aturan penyaluran pupuk. Pemerintah, kata dia, memangkas 145 aturan terkait penyaluran pupuk menjadi satu peraturan.
Kebijakan tersebut disebut turut membuat harga pupuk turun sekitar 20 persen sekaligus meningkatkan ketersediaannya bagi petani.
“Karena rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk, dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan,” ujar Prabowo.
Ia juga menyebut keuntungan PT Pupuk Indonesia sebagai badan usaha milik negara meningkat 252,8 persen. Menurutnya, peningkatan tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan harga pupuk dan peningkatan volume penyaluran kepada masyarakat.
Meski demikian, Prabowo mengakui masih terdapat komoditas yang belum mencapai swasembada, salah satunya daging. Target tersebut, kata dia, akan terus dikejar dalam lima hingga enam tahun mendatang.
Selain pangan, Prabowo menyoroti upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi melalui penggunaan bahan bakar nabati.
Ia menyebut Indonesia mulai mewujudkan swasembada bahan bakar minyak jenis solar melalui penerapan campuran biodiesel B50 yang berasal dari kelapa sawit.
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2026 dan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sekaligus menghemat devisa negara.
“Kita berhasil menghemat devisa Rp170 triliun, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri,” ungkap Prabowo.
Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Indonesia.
Prabowo juga menegaskan program makan bergizi, bantuan sosial, serta hilirisasi tidak lagi sekadar menjadi rencana di atas kertas. Menurutnya, berbagai program tersebut telah berjalan dan mulai memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Sekali lagi ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi,” tegasnya.
Bagi Prabowo, ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata apa yang diproklamasikan, melainkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.
Prabowo menjelaskan, pembangunan bangsa tidak dapat dibebankan hanya kepada seorang presiden maupun pemerintah pusat. Menurutnya, pembangunan membutuhkan kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen masyarakat.
“Pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah memilih mengambil keputusan sulit saat ini daripada mewariskan persoalan yang lebih berat dan kompleks kepada generasi mendatang.
“Kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita, karena itu kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita,” tandasnya. (cdp)
