Empat Kelompok Kepung DPR Hari Ini, Bawa Tuntutan Berbeda dari RUU Perampasan Aset hingga Dukungan Prabowo
PASUNDANEKSPRES.ID - Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, bakal menjadi titik berkumpul sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa pada Kamis (27/8/2026).
Sedikitnya empat kelompok dijadwalkan menyampaikan aspirasi dengan tuntutan yang berbeda. Mereka adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Jika AMPB, AMDB, dan GERAM membawa kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah maupun DPR, RMP4 justru hadir dengan agenda berbeda, yakni menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
AMPB Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
AMPB membawa dua tuntutan utama. Mereka mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor serta meminta penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Massa AMPB juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis mengenai komitmen mempercepat pengesahan RUU tersebut.
Selain isu pemberantasan korupsi secara nasional, AMPB menyoroti dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati. Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah kasus yang menjerat Bupati Pati Sudewo terkait dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan merupakan aksi damai.
“Kami tetap konsisten, kami melakukan aksi damai,” tegas Vander.
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok juga membantah anggapan bahwa aksi tersebut bertujuan menjatuhkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, massa hanya ingin menyampaikan tuntutan mereka di depan DPR.
“Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran. Kita mendukung pemerintahan agar lebih baik,” ujarnya.
AMDB Soroti Korupsi hingga Harga Sembako
Sementara itu, AMDB membawa tiga tuntutan dalam aksi mereka.
Pertama, mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kedua, meminta hukuman mati bagi koruptor. Ketiga, mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
Koordinator Aksi AMDB Yusuf mengatakan sekitar 2.000 warga sebelumnya direncanakan menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026).
Setelah itu, massa AMDB bergabung dengan AMPB untuk menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI.
AMDB turut menyoroti persoalan penundaan transaksi rekening yang digunakan untuk menghimpun donasi masyarakat bagi warga Pati.
GERAM Bawa 10 Tuntutan
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menjadi kelompok dengan daftar tuntutan paling panjang.
Mereka membawa 10 tuntutan yang mencakup persoalan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga pemberantasan korupsi.
Sepuluh tuntutan GERAM yakni:
Mengadili Prabowo-Gibran serta meminta pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
Menghentikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus mengevaluasi transparansi anggaran serta potensi patronase politik.
Menghentikan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat dan mendorong sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas, termasuk menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar.
Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh.
Menetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional serta mempercepat bantuan dan pemulihan wilayah terdampak.
Menjamin hak pekerja rumah tangga, termasuk perlindungan hukum, upah layak, dan jam kerja manusiawi.
Melaksanakan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon.
Menghentikan kriminalisasi aktivis dan membebaskan seluruh tahanan politik.
Menyita aset koruptor untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
GERAM disebut terdiri atas berbagai elemen, di antaranya UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, organisasi kepemudaan, serta komunitas masyarakat sipil.
Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.
GERAM memperkirakan sekitar 1.000 orang akan mengikuti aksi yang dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB. Mereka juga meminta pimpinan DPR RI turun langsung menemui massa untuk berdialog.
RMP4 Datang Membawa Dukungan untuk Prabowo
Di tengah gelombang kritik, RMP4 mengambil posisi berbeda.
Kelompok ini berencana datang ke Jakarta untuk menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyiapkan sekitar 500 tiket keberangkatan dari Bangkalan, Jawa Timur, menuju Jakarta.
Salah satu program yang mereka dukung adalah MBG.
Koordinator RMP4 Ali mengatakan program tersebut dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat karena anak-anak memperoleh makanan bergizi setiap hari.
Menurutnya, program MBG tidak perlu dihentikan, tetapi tata kelolanya harus diperbaiki.
“Jadi, bukan dihentikan programnya, tetapi diperbaiki tata kelolanya sehingga program ini bisa betul-betul berjalan semakin baik,” kata Ali.
Massa RMP4 disebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari tukang becak, buruh, kuli, tukang, sopir, hingga sales.
Perjalanan Massa Pati Diwarnai Sejumlah Kendala
Jelang aksi, perjalanan massa AMPB menuju Jakarta juga diwarnai sejumlah persoalan.
Polda Metro Jaya sebelumnya meminta penundaan transaksi rekening yang digunakan AMPB untuk menampung donasi masyarakat sejak Jumat (21/8/2026).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, langkah tersebut bukan pemblokiran rekening, melainkan penundaan transaksi selama lima hari kerja untuk kepentingan penyelidikan aliran dana.
Polisi juga melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Sosial dalam proses tersebut.
Selama rekening tidak dapat digunakan, bantuan untuk massa Pati tetap dihimpun secara langsung melalui posko di depan Gedung DPR/MPR RI.
Selain persoalan rekening, Koordinator AMPB Teguh Istianto menyebut empat bus yang membawa sekitar 200 warga Pati dihentikan aparat setelah meninggalkan wilayah Pati pada Rabu (26/8/2026).
AMPB juga melaporkan insiden lain dalam perjalanan. Sebuah bus yang membawa 17 orang dari Pati disebut dilempari batu dari atas jembatan penyeberangan orang (JPO) di Tol Jakarta-Cikampek KM 54-56, Karawang.
Vander mengatakan dua orang yang mengenakan pakaian tertutup dan masker diduga melempar batu paving block ke arah bus. Insiden tersebut menyebabkan tiga orang mengalami luka ringan akibat pecahan kaca.
AMPB juga mengaku menghadapi kendala lain, termasuk akun TikTok dan WhatsApp milik Botok yang tidak dapat diakses serta pembatalan mendadak bus rombongan dari Jawa Tengah.
Meski demikian, berbagai kendala tersebut tidak menyurutkan rencana mereka untuk tetap mengikuti aksi.
Situasi Depan DPR Sempat Memanas
Persiapan aksi pada Rabu (26/8/2026) sore juga sempat diwarnai ketegangan.
Massa AMPB bersama sejumlah pengemudi ojek online berkumpul di posko untuk menyusun bantuan logistik dari masyarakat.
Situasi kemudian berubah setelah sekitar 20 orang dari Aliansi Masyarakat Sipil Jakarta datang menggunakan mobil komando. Kelompok tersebut menyampaikan seruan agar masyarakat yang datang ke Jakarta tidak membuat kericuhan saat mengikuti aksi 27 Agustus.
Seruan itu mendapat respons dari sejumlah pengemudi ojol yang berada di lokasi.
Ketegangan meningkat hingga polisi membentuk barikade untuk memisahkan kedua kelompok dan mencegah terjadinya bentrokan.
Aliansi Masyarakat Sipil Jakarta kemudian membubarkan diri dan bergerak menuju Mal Senayan Park. Aksi tersebut berlangsung sekitar 20 menit.
Massa AMPB Tinggalkan Lokasi Setelah Negosiasi
Pada Rabu malam, perwakilan AMPB juga bernegosiasi dengan polisi terkait keberadaan massa di depan Gedung DPR RI.
Setelah berdialog dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Dr. Reynold Elisa Partomuan Hutagalung, rombongan AMPB bersedia meninggalkan lokasi.
Perwakilan AMPB meminta personel yang menggunakan gas air mata dibubarkan. Permintaan tersebut disanggupi Reynold.
Setelah kesepakatan tercapai, logistik aksi dipindahkan dari depan gerbang utama ke trotoar di sisi gerbang.
Sebagian pengemudi ojol tetap berada di lokasi untuk menjaga bantuan logistik masyarakat.
Bus rombongan AMPB kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 20.12 WIB.
Polisi Perketat Akses Menuju Jakarta
Mengantisipasi kedatangan massa dari berbagai daerah, kepolisian memperketat pengawasan di sejumlah jalur menuju Jakarta.
Pengawasan dilakukan mulai dari Tol Merak-Tangerang, Jalan Raya Serang, pintu masuk wilayah Bekasi, terminal, hingga stasiun kereta api.
Polresta Tangerang meningkatkan patroli di Tol Merak-Tangerang dan Jalan Raya Serang untuk mengantisipasi pergerakan massa dari Lampung maupun wilayah Sumatera.
Sementara itu, Polres Metro Bekasi menyatakan akan melakukan penyekatan secara selektif di sejumlah pintu masuk Kabupaten Bekasi.
Bus dan truk bak terbuka menjadi salah satu kendaraan yang mendapat perhatian lebih karena dinilai kerap digunakan massa menuju lokasi demonstrasi.
Polisi juga menyiagakan personel di sejumlah pintu masuk dan terminal untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang dinilai mencurigakan, termasuk mengantisipasi kemungkinan membawa barang berbahaya.
Jalur kereta api serta informasi yang beredar di media sosial turut dipantau. Polisi juga menyatakan tengah melacak pihak yang menyebarkan ajakan untuk melakukan kerusuhan atau tindakan anarkis.
Empat Kelompok, Empat Suara
Aksi di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026) memperlihatkan beragam warna aspirasi masyarakat.
AMPB dan AMDB menitikberatkan tuntutan pada pemberantasan korupsi, RUU Perampasan Aset, hukuman bagi koruptor, serta persoalan ekonomi.
GERAM membawa agenda yang lebih luas dengan 10 tuntutan politik dan sosial.
Sementara itu, RMP4 hadir dengan suara berbeda, yakni mempertahankan sekaligus memperbaiki program pemerintah, terutama MBG.
Dengan jumlah massa yang diperkirakan mencapai ribuan orang dari berbagai kelompok, komunikasi antara demonstran, aparat, dan pimpinan DPR menjadi salah satu faktor penting agar penyampaian aspirasi berlangsung aman dan damai.
Perhatian kini tertuju pada jalannya aksi serta respons DPR dan pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan masing-masing kelompok.
