SUBANG-Para pedagang Pasar Pamanukan kembali menyuarakan kekecewaannya terhadap lambannya penanganan revitalisasi pasar yang terbakar sejak 21 Januari 2021.
Hingga kini, kondisi pasar masih terbengkalai, dipenuhi ilalang dan semak belukar.
Ketua Badan Musyawarah Pedagang Pamanukan (BMPP), Irvan Zanoear Ibrahim, SH, menyampaikan keluhan melalui unggahan video pada Kamis (8/5/2025).
Dalam video tersebut, Irvan berdiri di tengah reruntuhan pasar, menyampaikan harapan kepada Bupati Subang Reynaldy Putra Andita, Wakil Bupati Agus Masykur, dan bahkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar segera ada perhatian nyata.
“Ini secara praktis menjadikan pasar kehilangan fungsi sebagai penggerak roda ekonomi. Sudah lebih dari empat tahun sejak kebakaran, tapi tidak ada progres berarti,” ujarnya.
Menurut Irvan, BMPP telah melakukan berbagai upaya, mulai dari melayangkan surat hingga audiensi dengan pemerintah daerah.
Salah satunya, saat masih dipimpin Bupati Ruhimat (Kang Jimat), usulan revitalisasi kandas karena alasan ketiadaan anggaran.
“Waktu itu disampaikan bahwa pemda tidak punya dana. Kami lalu pulang, berdiskusi dengan pedagang, dan mencoba membangun secara swadaya,” ucapnya.
Namun, inisiatif swadaya tersebut terkendala. Para investor yang datang justru memasang harga tinggi untuk unit kios, yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi pedagang yang tengah terpuruk.
Banyak pedagang yang akhirnya menutup usahanya karena sepinya pembeli.
“Kondisi pasar sangat memprihatinkan. Investor yang datang pun membawa semangat bisnis, bukan solusi,” tegasnya.
Pada Februari 2023, Irvan dan sejumlah perwakilan pedagang sempat mendatangi kediaman Wakil Bupati Agus Masykur.
Saat itu, Agus menyampaikan bahwa anggaran pemda terbebani oleh penanganan COVID-19 dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang mestinya ditanggung pemerintah provinsi.
Namun, pernyataan tersebut mulai diragukan setelah Irvan menyimak video Bupati Reynaldy yang diunggah pada 5 Mei 2025. Dalam video itu, Bupati menyebut adanya dana hibah senilai Rp90 miliar yang dialokasikan dari APBD.
“Kenapa saat kami datang dulu dibilang tidak ada dana? Padahal ada dana puluhan miliar di kas pemda,” ucap Irvan dengan nada kecewa.
Ia menilai tidak adanya prioritas terhadap pembangunan pasar sebagai bentuk ketidakberpihakan terhadap pedagang kecil.
“Mohon maaf, saya harus katakan ini. Dana ada, tapi tidak dipakai untuk membangun pasar. Seolah-olah pemda tidak berpihak pada kami,” ujarnya.
Menurut Irvan, jika alokasi anggaran dilakukan sejak 2023, seharusnya pasar bisa mulai dibangun pada 2024 dan aktif kembali di 2025. Namun hingga kini, aktivitas ekonomi di pasar masih mati suri.
Meski demikian, Irvan mengapresiasi langkah awal Bupati Reynaldy yang membuka kondisi anggaran daerah kepada publik. Transparansi ini disebut sebagai angin segar bagi pedagang.
“Kami berharap revitalisasi pasar menjadi program prioritas. Ada lebih dari 500 pedagang yang menggantungkan hidup dari pasar ini,” katanya.
Namun Irvan juga mengingatkan bahwa harapan harus disertai dengan tindakan nyata. Ia menolak jika dana hibah hanya dialokasikan untuk kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan.
“Kami menolak keras jika dana hibah digunakan untuk mereka yang punya kepentingan politik, sementara kami yang hidup dari pasar justru diabaikan,” tegasnya.
Kondisi terkini di kawasan pertokoan PMK Pamanukan pun memprihatinkan. Dari total 317 unit toko, hanya sekitar 25 yang masih beroperasi. Sebagian besar tutup karena minimnya aktivitas ekonomi.
BMPP menegaskan, revitalisasi pasar bukan lagi kebutuhan jangka panjang, melainkan kebutuhan mendesak.
Keberadaan pasar yang layak adalah satu-satunya harapan untuk menghidupkan kembali ekonomi mikro di wilayah Pamanukan.
Pasar Pamanukan dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan utama di wilayah utara Subang. Namun sejak kebakaran besar di awal 2021, denyut ekonominya nyaris berhenti.
Tanpa intervensi nyata dari pemerintah, para pedagang hanya bisa menunggu sambil bertahan dalam keterbatasan. (hdi)
