4 Tahun Pasar Pamanukan Terbakar, Pedagang Tagih Janji Revitalisasi
Pedagang Pasar Inpres Pamanukan mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap lambannya penanganan revitalisasi pasar yang sudah lebih dari empat 4 terbakar.
SUBANG-Para pedagang Pasar Pamanukan kembali menyuarakan kekecewaannya terhadap lambannya penanganan revitalisasi pasar yang terbakar sejak 21 Januari 2021.
Hingga kini, kondisi pasar masih terbengkalai, dipenuhi ilalang dan semak belukar.
Ketua Badan Musyawarah Pedagang Pamanukan (BMPP), Irvan Zanoear Ibrahim, SH, menyampaikan keluhan melalui unggahan video pada Kamis (8/5/2025).
Dalam video tersebut, Irvan berdiri di tengah reruntuhan pasar, menyampaikan harapan kepada Bupati Subang Reynaldy Putra Andita, Wakil Bupati Agus Masykur, dan bahkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar segera ada perhatian nyata.
BACA JUGA: Satpol PP Purwakarta Dampingi Proses Relokasi Pedagang ke Taman Balarea 2 Cikopo
“Ini secara praktis menjadikan pasar kehilangan fungsi sebagai penggerak roda ekonomi. Sudah lebih dari empat tahun sejak kebakaran, tapi tidak ada progres berarti,” ujarnya.
Menurut Irvan, BMPP telah melakukan berbagai upaya, mulai dari melayangkan surat hingga audiensi dengan pemerintah daerah.
Salah satunya, saat masih dipimpin Bupati Ruhimat (Kang Jimat), usulan revitalisasi kandas karena alasan ketiadaan anggaran.
“Waktu itu disampaikan bahwa pemda tidak punya dana. Kami lalu pulang, berdiskusi dengan pedagang, dan mencoba membangun secara swadaya,” ucapnya.
BACA JUGA: Polres Purwakarta Geledah Ruang Tahanan, Pastikan Tak Ada Barang Berbahaya
Namun, inisiatif swadaya tersebut terkendala. Para investor yang datang justru memasang harga tinggi untuk unit kios, yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi pedagang yang tengah terpuruk.
Banyak pedagang yang akhirnya menutup usahanya karena sepinya pembeli.
“Kondisi pasar sangat memprihatinkan. Investor yang datang pun membawa semangat bisnis, bukan solusi,” tegasnya.
Pada Februari 2023, Irvan dan sejumlah perwakilan pedagang sempat mendatangi kediaman Wakil Bupati Agus Masykur.
Saat itu, Agus menyampaikan bahwa anggaran pemda terbebani oleh penanganan COVID-19 dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang mestinya ditanggung pemerintah provinsi.
Namun, pernyataan tersebut mulai diragukan setelah Irvan menyimak video Bupati Reynaldy yang diunggah pada 5 Mei 2025. Dalam video itu, Bupati menyebut adanya dana hibah senilai Rp90 miliar yang dialokasikan dari APBD.
“Kenapa saat kami datang dulu dibilang tidak ada dana? Padahal ada dana puluhan miliar di kas pemda,” ucap Irvan dengan nada kecewa.
Ia menilai tidak adanya prioritas terhadap pembangunan pasar sebagai bentuk ketidakberpihakan terhadap pedagang kecil.
