PURWAKARTA-Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengungkapkan, saat ini dirinya tengah dalam proses mengadvokasi berdirinya SMA Negeri Pondoksalam di Kabupaten Purwakarta. "Komisi V membidangi kesejahteraan rakyat termasuk di antaranya pendidikan. Adapun Pondoksalam ini menjadi satu dari 17 kecamatan di Kabupaten Purwakarta yang belum memiliki SMA dan SMK Negeri. Bahkan, SMA Swasta pun baru ada satu," kata Gus Ahad, panggilan akrabnya kepada wartawan di Purwakarta, Kamis (15/2).
Politisi PKS ini pun menambahkan, biasanya yang menjadi kendala dalam proses mendirikan sekolah negeri baru ada pada anggaran untuk pembebasan lahan. Karena, sambungnya, membangun SMA Negeri membutuhkan lahan seluas 6.000 meter persegi dan dalam satu hamparan. "Sementara, kalau anggarannya berasal dari APBD maka realisasinya membutuhkan dua tahun. Anggaran pertama untuk membeli tanah atau lahan, dan tahun anggaran kedua untuk membangun sekolah di atas lahan tersebut," ujar Legislator dari daerah pemilihan Karawang - Purwakarta ini.
Hal ini, lanjutnya, cukup menghambat karena kebutuhan unit sekolah baru urgensinya cukup tinggi. Terbukti pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 lalu.
Karena tidak ada SMA Negeri dan hanya ada satu SMA Swasta, lulusan SMP maupun MTs di Pondoksalam banyak yang mendaftar ke kecamatan tetangga yang lokasinya cukup jauh seperti Wanayasa bahkan Pasawahan.
Meski begitu, kata Gus Ahad, itu bukan solusi mengingat berlakunya sistem zonasi yang mengutamakan calon peserta didik yang berdomisili di dua kecamatan tersebut. Hingga akhirnya terjadi semacam adu argumen yang cukup panjang dengan Bupati Purwakarta saat itu, Anne Ratna Mustika, demi mencari solusinya. "Karena itu, kami sampaikan kembali bahwa keberadaan SMA Negeri Pondoksalam sangat urgen dan ini pun cocok dengan data dari Dinas Pendidikan Jawa Barat," ucap Gus Ahad menegaskan.
Untuk itu, Komis V DPRD Provinsi Jawa Barat mengusulkan terobosan yaitu agar dimungkinkannya penggunaan lahan milik Pemkab Purwakarta yang selama ini belum terpakai di kecamatan tersebut untuk dialihgunakan sebagai SMA Negeri Pondoksalam. "Alhamdulillah setelah komunikasi intensif sudah ada kesepakatan dengan Pemkab Purwakarta yang diwakili Pak Sekda Norman Nugraha. Kami sangat mengapresiasi, termasuk kepada Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat Wilayah IV Bapak Budi Hermawan beserta jajarannya," kata Gus Ahad.
Dirinya juga mengaku sudah berkunjung ke lokasi melihat hamparan lahan dan bertemu dengan stakeholder dan masyarakat setempat. Di antaranya, bertemu dengan Camat Pondoksalam, jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, kepala desa, Bamusdes dan perwakilan warga. Semuanya, kata Gus Ahad, sangat setuju dengan rencana pembangunan SMA Negeri Pondoksalam. "Untuk pengalihan aset Pemkab Purwakarta seluas 6.000 meter ditambah 1.000 meter lagi jadi 7.000 meter persegi. Dengan peruntukan pembangunan SMA Negeri Pondoksalam dan fasilitas masjid untuk siswa dan masyarakat sekitar. Ini menjadi kabar gembira bagi kita semua," ujarnya.
Dijelaskannya, ada beberapa langkah teknis yang perlu disiapkan. Pertama, adalah secepatnya ada semacam surat resmi penentuan lokasi dari Pj Bupati Purwakarta untuk pembangunan SMA Negeri Pondoksalam. Surat ini akan menjadi dokumen resmi agar bisa dilakukan pengalokasian anggaran pembuatan Detail Engineering Design (DED) di APBD 2024 yang akan segera dieksekusi. "Insyaallah dalam kunjungan yang lalu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Jawa Barat Awan Suparwana sudah menyampaikan bahwa sedang diproses penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)," ucap Gus Ahad.
Tak sampai di situ, kata dia, SMA Negeri Pondoksalam juga sudah dimasukkan ke dalam rencana kerja Dinas Pendidikan Jawa Barat, bahwa tahun ini akan ada PPDB. "Ini menjadi berita gembira untuk masyarakat Purwakarta, khususnya di Kecamatan Pondoksalam. Bahwa, Juli 2024 ini anak-anak bisa mulai mendaftar dan bersekolah di SMA Negeri Pondoksalam. Insyaallah, tahun depan itu, pada 2025, bangunannya lewat DAK (Dana Alokasi Khusus) akan direalisasikan," katanya.
Keberhasilan ini, kata Gus Ahad, ialah khidmat Komisi V DPRD Jawa Barat kepada masyarakat, khususnya di dapil Karawang - Purwakarta. "Semoga ini membawa manfaat bagi masyarakat. Semoga ini menjadi gambaran tentang keseriusan pemerintahan Jawa Barat dalam menangani serta menyediakan sarana prasarana pendidikan bagi warga Jawa Barat," ujar Gus Ahad.(add/sep)
